Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Yuriyandi F.E.H.
"
Di Indonesia, pertumbuhan penduduk usia kerja sangatlah pesat, hal ini memberikan peluang untuk memperoleh bonus demograifi. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa mayoritas angkatan kexja di Indonesia didominasi oleh mereka yang bcrpendidikan rendah. Selain itu tingginya angka pengangguran terdidik (lulusan SLTA +), dan pencari kerja lulusan SLTA cenderung lebih lama mendapatkan pekeljaan dibandingkan lulusan yang berpendidikan rendah. Dengan dasar tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi lama mencari kenja Iulusan SLTA (SMU dan SMK) ...
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008
T33992
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Pasha Fatika Putri
"
Penelitian ini membahas tentang perselisihan yang terjadi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Pekerja dianggap mangkir karena menolak perintah mutasi dari pengusaha dan penyelesaiannya. Pembahasan dilakukan berdasarkan teori-teori yang dikemukakan para ahli serta ketentuan undang-undang nasional yang berlaku, serta analisis terhadap peraturan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif karena menirikberatkan pada ketentuan undang-undang, teori-teori, asas-ass, konsep-konsep, sertai akidah hukum dengan cara menganalisisnya. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Gita Rachma
"
Pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang sangat dihindari baik oleh pekerja maupun pengusaha. Hal ini dikarenakan terdapat banyak potensi konflik yang terjadi karena pemutusan hubungan kerja. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial haruslah mengutamakan musyawarah dan mufakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang PPHI menawarkan metode penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan diluar pengadilan. Melakukan perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi merupakan opsi yang ditawarkan Undang-Undang PPHI ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library