Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dinamika sejarah koniemporer Indonesia diwamai oleh pergumulanantara umat Islam dan pemerintah. Yang disebut pertama memandang agama(Islam) sebagai cam hidup, dan menginginkan ierwujudnya masyarakat bangsayang bercorak Islami. Sedangkan yang terakhir, lebih didasari oleh pemikiranyang bercorak sekuler, msmandang agama dalam ani sempit serta lebihrnengedepankan dalil-dalil pcmbangunan pcrsanxan bangsa, dan siahilitasnasional. Pembentukan MUI (1975) merupakan hasil kesepakatan antara umat danpemeriniah yang dimaksudkan untuk menjembatani kcpentingan kedua pihak.Dengan demikian, MUI memiliki iimgsi yang sangat strategis.Penelinan ini dipandang peniing artinya karena sejauh ini belum adapeneljtian uyang mengkaji tentang peranan MUI dengan menyorotinya dari sudutperpektif konilik umat dan pemerimah. Petmasalahan pokok yang akan dicarijawabannya lewat studi ini adalah: Perrama, bagaimana peranan MUI dalamdinamika konflik antara urnat dan pcmerintah ? Kedua, sebempa jauh MUImampu menjalankan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang disandangnya. Gunamendapatkan pemahaman yang baik tentang pennasalahan ini digunakan teorihubungan otontas dan konflik sosial sebagaimana yang dikemukakan olch RalfDahrendorf. Sesuai dengan rnetode yang berlaku dalam penelitian sejarah,peneliiian ini menempuh langkah-langkah: heuristik, kritik, interpretasi, danpenulisan Data-dam yang digunakan terdiri dan data primer dan sekunder. Dataprimer meliputi arsip, koran dan maja\ah SCZNDBII. Sedangknn data SBkundCTierdili dari bukn-buku dan artikel.Peranan MU1 dapat dilihat dari realisasi program keljanya yang melipuiibcnnacam-macam aspek. Secara garis besar aspek-Wk tersebut digolongkankepada dua hal pokok yaitu: masalah pernbinaan umat dan masalah pembangimannasional. Ditinjau dari sifat kegianannya dapat pula dikelompokkan atas dnakategori yakni: yang bersifat dakwah bil lisan (perbuatan lisan), dan bersifatdakwah bil hal (perbuaxan nyata). Dakwah bil lisan meliputi kegiatamkegiatanyang bersifat pemberian fatwa, nasehat, atau konstribusi pemikimn yangdipandang penting untuk djsampaikan pada pemedntnh maupun umat_ Dakwah bilhal melipnti kegiaian-kegiatan yang bersifat operasional yang ditujukan untnkmeningkatkan kualitas dan sumber daya umat sekaligus mcrnbantu pcmeriniahdalam menjalankan pembangunan.Sepanjang kurun waktu l975» l998, MUI telah dipimpin oleh 'Liga orangketua umum, yaitu Proi Dr. Hamka (1975-1981), KH. Syukri Gozali (1981-l985), dan KH. Hasan Basri (1985-1998). Pada masa. Hamka MUI dihadapkanpada masalah masih tegangnya hubungan antara umat dan pemeliniah. Persoalan-persoalan yang menonjol yang tampil kc pcrmukaan adalah: (l) masalah pemilu1977, (2) masalah pcnyiaran agama, (3) lcasus Sawito Kartowibowo, (4) masalahaiiran keagamaan, (5) masalah penghapusan libumn pada bulan puasa, (6)peristiwa pembajakan pesawat Garuda, dan (7) masalah fatwa hari Natal _Hubungan MUI dan pefmerintah icrasa dekai dalam poin (1) dan (2), dan ierlihatrenggang pada poin (3), (4), (5), (6) dan (7). Comk peranan yang dimainkan oleh MUI pada masa Hamka adalahbcrsifat independen, dalam artian berbagai keputusan yang dikeluarkan MUI lebihmandiri dan semata-mata didasarkan pada fungsi-fungsi yang disandangnya.Corak independen MUI kadang kala telah menyebabkan ketidakpuasanpemerintah terhadap MUI, namun sebalfimya, disenangi oleh umat_ Kendatipunsifat kegiatan MUI pada masa ini lcbih bersifat dakwah bil lisan dan tidaksemuanya berhasil mencapai sasaran, banyak yang memandang MUI cukupberhasil.Pada masa pasca Hamka penn yang dijalankan lebih bersifat akomodatitfPersoalan-persoalan yang menonjol yang bcrpengaruh ierhadap pola hubnnganumat dan pemerlntah pada masa ini cukup banyak di amaranya: (1) pemilu 1982,(2) larangan bezjilbab, (3) Keluarga Berencana, (4) penerapan asas tunggalPancasila, (5) masalah Porkas, (6) kasus lemak babi, darn lain-lain. Dalammcnghadapi persoaian-persoalan sensilif mersebut MUI cendenmg bersikaplembut terhadap pemerintah sambil berupaya mengelola program lain yangbersifat netral dalam arti tidak mengandung konfiik. Culcup banyak program MUIyang membawa basil pada perode ini. Banyak kebijakan pemexintah yangditentang oleh MUI berhasil dicabut, Selain itu., banyak program MUI yangsn-:mule tidak disukai oleh pememintah akhimya dibolehkan. Namun dernikian,semua keberhasilan MUI pada periode ini cendemng kurang dihargai umat. Halini tampaknya disebabkan olch sikap akomodatif MUI terhadap pemerintah yangdiartikan umat sebngai sikap lemah, sckaligus xefleksi keberpihalcan MUIterhadap pemerintah.Jikn peranan MUI dilihat dari kacamata objektif memang cukup banyaksudah program-program MUI yang bennanfaat telah bcrhasil disumbangkan baikkepada umat maupun kepada pemerimah Namun dari sudut konflik kepentingankeberhasilan itu masih belum rnampu merubah keadaan, masih berat sebelah,dalam artian pcmcrintah masih temp berada 'pada pihak yang diuntungkandibanding apa yang didapat oleh umat. Apalagi jika yang didapatkan oleh umattersebut dipatokkan pada ciia-cita umat yang menginginkan terwujudnyamasyarakat bangsa yang Islami, semua keberhasilan im masihjauh dari apa yangdiharapkan."

"Di antara organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah organisasi yang menghimpun ka_um ulama. Salah satu di antara organisasi ulama tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi ini tergolong masih muda, karena baru berdiri pada tahun 1975. Sementara itu organisasi ulama lain_telah berdiri pada zaman sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan, bahkan ada juga yang berdiri sebe1um itu. Pemerintah Republik Indonesia tampaknya menaruh ha_rapan besar terhadap MUI, karena untuk menjalankan serta menyukseskan pembangunan nasional, pemerintah sangat memerlukan ulama yang dalam masyarakat dikenal sebagai pemimpin informal (informal leader). Untuk itulah penulis tertarik menulis tentang MUI, apa dan bagaimanakah kedudukan MUI di tengah umat Islam dan pemerintah Indonesia. apakah MUI semacam alat bagi pemerintah untuk memudahkan segala keinginannya terhadap umat Islam, atau semacam lembaga resmi umat Islam sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan mereka terhadap pemerintah. Apakah umat Islam merasa bahwa MUI sebagai organisasi yang mewakili keinginan dan aspirasi mereka dan apakah mereka merasa memiliki MUI sehingga kehadiran MUI dibutuhkan umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan mereka, adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendorong penulis menyusun judul ini. Di samping itu, penulis ingin mengetahui fungsi, tugas, dan program-program yang dilaksanakan MUI, sejauh manakah program-program tersebut memberi manfaat bagi umat Islam serta Pemerintah. Bagaimana pula mekanisme yang dijalankan MUI dalam program kerjasamanya dengan pemerintah mengingat demikian banyaknya program pembaagunan yang direncanakan pemerintah. Alasan lain yang mendorong penulis adalah ingin mengetahui suara-suara umat Islam baik berupa komentar, usul, saran., kritik, kesan dan pesan serta harapan yang disampaikan kepada MUI. Juga, apa yang menjadi harapan dan keinginan pemerintah terhadap MUI ikut mendorong penulis menyusun skripsi dengan judul tersebut."

"ABSTRAKSkripsi ini mempelajari tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan pendekatan dari kelembagaan dari Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah institusi dan penerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia baik di pemerintahan maupun masyarakat. Metode yang digunakan dari skripsi ini adalah studi komparatif dan normatif juridis dengan meninjau penerapan dan karakteristik kelembagaan di beberapa negara dan sumber hukum dari kebijakan publik yang secara materiil berasal dari fatwa dan klasifikasi dari produk hukum Majelis Ulama Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Majelis Ulama Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai lembaga quango fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan sumber hukum materiil yang menjadi dan menjadi unsur penting dari kebijakan negara terutama di bidang produk halal dan perbankan syariah. Lebih dari itu, jurnal ini juga menunjukan bahwa kebutuhan fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah terjadi penguatan sejak awal berdirinya pada tahun 1975. Skripsi ini memberikan rekomendasi untuk pemerintahan untuk menjadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai sumber hukum dari kebijakan negara yang memuat dimensi Islam di dalamnya.

---

ABSTRACTThis study dicusses the position of the Indonesian Council of Ulama fatwa in Indonesia by looking at the position of Indonesian Council of Ulama as an institution as well as the application of Indonesian Council of Ulama fatwa in government and citizenship. The method used in this study is the normative juridical with the classification of Indonesian Council of Ulama law products and then considering at public policy that is conducted by trias politica state institutions. This study shows that Indonesian Council of Ulama fatwa is a fatwa which is binding as a material legal source and becomes an important element in the formulation of state rsquo s policy in the field of halal products guarantee and sharia banking. Furthermore, this study also shows that is a need for Indonesian Council of Ulama Fatwa to be strengthened because since 1975, fatwa that was issued by the demand of the public is higher than the fatwa of Indonesian Council of Ulama itself. This research at last provides recommendations to the trias politica of state institutions that the Indonesian Council of Ulama fatwa must be a source of law in the state rsquo s policy that has an Islamic dimension in it. "

"ABSTRAKPada tanggal 4 november 2016 dan 2 desember 2016 terjadi aksi serentak yang dilakukan oleh masyarakat muslim Jakarta dan sekitarnya karena kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Tetapi aksi ini tidak merepresentasikan seluruh dukungan politik ulama di jabodetabek. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai peran ulama yang mendukung pasangan calon Ahok-Djarot terlepas dari kasus yang menimpa Ahok. Fokus penelitian ini akan ditempatkan di Kelurahan Penggilingan, di mana merupakan tempat tinggal Kiai. Metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metodologi kualitiaf, sehingga data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder, dimana data primer berasal dari indepth interview dan data sekunder berasal dari jurnal, berita, media, dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Khan (1964), yang dalamnya mengandung dua unsur yaitu Role-set dan Role-facilities. Role-set berhubungan dengan peran Kiai sebagai tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat dan role-facilites berhubungan dengan wadah yang dimiliki oleh Kiai yang dapat mendukung peran Kiai. Hasil dari penelitian ini adalah Kiai berperan dalam menghimpun suara namun perannya tidak dapat dilakukan secara maksimal karena beberapa faktor yang ditemui.

---

ABSTRACTOn November 4, 2016 and December 2, 2016 there was a simultaneous action carried out by the Muslim community in Jakarta and surrounding areas due to the blasphemy case carried out by Ahok. But this action does not represent all the political support of ulama in Jabodetabek. This study will explain the role of ulama who support the Ahok-Djarot candidate pair regardless of the case that befell Ahok. The focus of this research will be placed on TPS 11 in the Kelurahan Penggilingan, which is where Kiai live. The research methodology used in compiling this research is the kualitiaf methodology, so that the data used comes from primary data and secondary data, where primary data comes from in-depth interviews and secondary data comes from journals, news, media, and so forth. This research uses role theory proposed by Khan (1964), which contains two elements, namely Role-set and Role-facilities. Role-sets relate to the role of Kiai as religious leaders as well as community leaders and role-facilites related to the container owned by Kiai who can support the role of Kiai. The results of this study were that Kiai had a role in gathering voters but their role could not be carried out optimally because of several factors encountered."