Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Christa Thresia Zefanya Rut Vaalova
"
Gerakan pemerintahan terbuka menjadi agenda global yang diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam rangka mewujudkan open government, pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan open data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mewujudkan keterbukaan informasi. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan data terbuka menyebabkan sering terjadinya duplikasi data dan semakin beragamnya data yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan Satu Data Indonesia yang mampu membenahi tata kelola data pemerintahan. Pemerintah Provinsi DKI ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Arifin Wibisono
"
Skripsi ini membahas mengenai penerapan portal Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang menggunakan paradigma positivis. Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana hasil penerapan portal www.mahkamahgung.go.id dan kaitannya dengan pelaksanaan transparansi dan keterbukaan informasi publik dari Mahkamah Agung RI kepada masyarakat sebagai publiknya. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan portal Mahkamah Agung RI belum berjalan dengan baik dari segi bentuk relasi e-government dan peningkatan transparansi dan keterbukan informsi publik. ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Nuurul Fajari Fadhillah
"
Implementasi e-procurement memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa. Untuk menunjang upaya ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilihat memberikan perluasan peran bagi pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Salah satu kota yang mengimplementasikan kebijakan ini adalah Kota Depok. Melalui penelitian ini, penulis bermaksud mengalisis implementasi e-procurement di Kota Depok dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan model five-stream framework dari Howlett ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fredy Hartanto
Depok: Universitas Indonesia, 2003
S25933
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Andre Sahat Yudha Putra
"
Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci bagi terciptanya sebuah good governance. Salah satu perwujudan dari kedua aspek tersebut adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai diberlakukan sejak tahun 2010. Undang-Undang tersebut mewajibkan seluruh lembaga pemerintahan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penelitian ini menganalisis penyelenggaraan Undang-Undang tersebut di salah satu instansi pemerintahan yaitu di Kementerian Luar Negeri RI dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemlu sudah siap menerapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47355
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Margareta Ambarwati Mutis
"
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan menjelaskan bagaimana kebijakan Freedom of Information Act FOIA bisa berpengaruh dalam transparansi pemerintahan New Labour di Inggris pada tahun 2005-2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dikolaborasikan dengan pengumpulan data sekunder. Adapun, hal yang menjadi temuan dalam penelitian ini ialah terdapat beberapa bentuk pengaruh penerapan FOIA di Inggris yaitu dapat mendorong tingkat partisipasi publik untuk terlibat dalam rangkaian aktivitas pemerintah yaitu melalui pengajuan berbagai permintaan informasi yang ditujukan untuk mereka serta mendorong ...
"
2017
S68184
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Andaya Putera Raharja
"
Pemerintahan Kota Depok merupakan salah satu badan publik yang telah menunjuk PPID dalam rangka pelaksanaan UU KIP. Setelah munculnya PPID sejak 2011, ternyata masih ditemukan beberapa informasi yang belum dipublikasikan sesuai UU KIP dan banyaknya sengketa informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait kewajiban badan publik di Pemerintahan Kota Depok.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47344
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rifqi Sjarief Assegaf
Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2005
347.01 RIF m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
