Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThis study analyzes the effect of public expenditure transparency on taxcompliance. Transparency is the key for accountable government. Transparencywill lead taxpayers to have a better understanding how tax collected and spent.The taxpayers will be more likely to have compliant behavior if the public serviceand infrastructure are improving. This paper use firm level data from The WorldBank-IFC Enterprise Surveys during 2002-2005 to determine the level of taxcompliance, while the measurement of public expenditure transparency isconstructed from the Open Budget Index (OBI) from the International BudgetPartnership-Open Budget Surveys in 2005. The econometric methodologies useprobit method to estimate their relationship. The results indicate that publicexpenditure transparency increases the probability of taxpayers to be compliant inreporting taxes

---

ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari transparansi padabelanja pemerintah untuk sektor publik terhadap kepatuhan pajak. Transaparansimerupakan faktor yang penting untuk mewujudkan pemerintahan yang lebihakuntabel. Transparansi diharapkan menjadikan wajib pajak lebih memahamibagaimana pemerintah mendapatkan dana dari sektor pajak danmembelanjakannya untuk kepentingan masyarakat. Pelayanan publik danpembangunan infrastruktur yang lebih baik akan mendorong prilaku wajib pajakyang lebih patuh. Tesis ini menggunakan data perusahaan dari survey WorldBank-IFC Enterprise selama tahun 2002-2005 untuk menentukan tingkatkepatuhan wajib pajak perusahaan, sedangkan untuk mengukur transparansibelanja pemerintah, digunakan data indeks open budget (OBI) dari survey yangdilakukan oleh International Budget Partnership pada tahun 2005. Untukmengetahui dan mengukur hubungan tersebut digunakan metode ekonometrikProbit Regression. Hasil yang diperoleh menunjukan transparansi pada belanjapemerintah meningkatkan probabilitas wajib pajak untuk lebih patuh dalampelaporan pajaknya."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan transparansi pada portal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini menjelaskan penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dengan menggunakan teori evaluasi transparansi pada portal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dikategorikan tidak baik karena dari empat indikator yang digunakan hanya satu yang dikategorikan baik yaitu indikator kemudahan akses informasi pada portal www.jakarta.go.id, sedangkan tiga indikator lainnya yaitu ketersediaan informasi pada portal www.jakarta.go.id, indikator kesempatan berinteraksi antara masyarakat dan pemerintah pada portal, dan indikator fasilitas komunikasi dengan publik terkait kebijakan dan peraturan hukum dikategorikan tidak baik karena masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penerapannya. Selain itu, ditemukan pula faktor-faktor yang membuat penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dikategorikan tidak baik.

---

This research is about the implementation of transparency in the portal of Provincial Government DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) and the factors that influencing its implementation. This descriptive research use positivist approach with qualitative collecting data methods. The writer explains the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id by using the theory of transparency portal evaluation. The result of this research told that the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id was not good because from the four used indicators, only one indicator was categorized as good which is the ease access of information on portal and the other three indicators, such as the availability of information, the opportunity to interact between public and government, and the communication related to public policy and regulation with public were categorized as not good because there are some flaws in its implementation. In addition, also found there are some factors that make the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id being not good."

"[Skripsi ini menganalisis tentang penerapan perubahan metode pengadaan dari yang dulunya menggunakan metode konvensional menjadi elektronik/e-procurement terhadap transparansi proses pengadaan di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Analisis penerapan perubahan ini dilakukan dengan meneliti pelaksanaan proses pengadaan ketika menggunakan metode konvensional lalu dibandingkan dengan pengadaan secara elektronik/e-procurement. Analisis berfokus pada tahapan pelaksanaan proses pengadaan dari pengumuman sampai penetapan pemenang dengan menitikberatkan pada perubahannya dari sisi transparansi proses pengadaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan metode pengadaan dari konvensional ke e-procurement membuat pengadaan di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menjadi lebih transparan.;This study analyzes the implementation of changing procurement method from conventional to electronic/e-procurement towards procurement process transparency in Inspectorate General of Ministry Of Finance. Analysis of the implementation of this change is done by examining the execution of the procurement process when using conventional methods and then compared with e-procurement method. The analysis focuses on the phases of the procurement process from announcement until the winner appointment by focusing on the change of the transparency of the procurement process. Analysis report shows that changes in procurement method from conventional to e-procurement make the procurement in the Inspectorat General of Ministry of Finance to become more transparent., This study analyzes the implementation of changing procurement method from conventional to electronic/e-procurement towards procurement process transparency in Inspectorate General of Ministry Of Finance. Analysis of the implementation of this change is done by examining the execution of the procurement process when using conventional methods and then compared with e-procurement method. The analysis focuses on the phases of the procurement process from announcement until the winner appointment by focusing on the change of the transparency of the procurement process. Analysis report shows that changes in procurement method from conventional to e-procurement make the procurement in the Inspectorat General of Ministry of Finance to become more transparent.]"

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan transparansi informasi produk bank berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena selama ini nasabah belum mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai karakteristik produk bank secara utuh dan menyeluruh. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menyimpulkan Pelaksanaan Transparansi informasi produk bank berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan maksimal terlihat masih adanya prinsip-prinsip prudensial dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku yang belum terlaksana. Masih terdapat kesenjangan informasi antara manfaat dan resiko produk bank yang diberikan pihak bank. Pelaksanaan transparansi informasi produk bank ini belum dapat terlaksana secara maksimal karena masih terdapat kendala-kendala baik dari pihak bank maupun nasabah, untuk itu perlu dilakukan upayaupaya untuk mengatasi kendala tersebut agar nasabah sebagai konsumen perbankan dapat terlindungi dan bank dapat terus mengembangkan usahanya.

---

This Thesis discusses about the implementation of bank's product information transparency based on the applicable legislation, because so far the customer has not get correct information about bank's product characteristic maximally. This research is a normative juridical research. Result of the research conclude that the implementation of bank's product information transparency based on the applicable legislation can not implemented full and maximally it's sound by the existence of the prudential principle in applicable legislation which is not implemented yet. Still there is lack information between the benefit and the risk of bank's product. This implementation of bank's product information transparency has not implemented yet because still there is obstacles which is from the bank or the customer, so that it is needed to do some effort to solve the obstacles, so that the customer as a bank consumer can be protected and the bank can increase their work."

"ABSTRAKTerdapat sebuah hubungan kompleks antara transparansi dan demokrasi. Di Australia saja, terdapat 50% turunnya kepercayaan terhadap kepemerintahan dari penduduknya sendiri hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Walaupun fakta tersebut menyarankan bahwa konsep transparansi di demokrasi Australia itu kompleks, inti dari reformasi penduduk Australia terhadap kepemerintahannya membahas tentang lebihnya kontrol dari pemerintah untuk rakyat. Dari pada menyebarkan kontrol tersebut ke rakyat, desain proposal dari makalah ini akan mengusulkan sistem independen yang akan terus merespon terhadap kondisi sosioekonomik dan sistem politik yang sedang di adaptasikan. Konsep tersebut bias di deskripsikan sebagai refleksi dari realita sebuah kontinum yang terus berubah.

---

ABSTRACT

There is a complex relationship between transparency and democracy. In Australia, there has been a downfall of trust from citizens to their government almost 50% within a 10 year gap. While this suggests that the idea of transparency between citizens and the government is rather conflicted, reforms proposed by Australian citizens dwells upon the idea of diffusing the power back to the citizen. Instead of growing the trust back from the citizens, the architecture tries to create a somewhat autonomous system inside the structure that will always respond to the current and latest socioeconomic issues regardless of the political system, which would be best described as a reflection of our own reality an everchanging continuum.

"