Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penanganan tindak pidana siber khususnya skimming sebagai kejahatan lintas negara yang dilakukan seorang warga negara asing (WNA) di Jakarta beserta kendala yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming sebagai kejahatan siber transnasional melalui unauthorized access to computer system and service di wilayah hukumnya mengimplementasikan penegakan hukum melalui sarana penal (represif) berdasarkan ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ITE, serta UU Pencucian Uang. Kedua, kendala yang ditemukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam menangani kasus skimming oleh WNA adalah perolehan alat bukti berupa keterangan saksi korban skimming yang seluruhnya berada di yurisdiksi asing, keterbatasan jangka waktu penahanan yang diberikan oleh KUHAP dalam tingkat penyidikan, dan kewenangan Pejabat Imigrasi untuk mendeportasi WNA yang diduga melanggar ketentuan undang-undang keimigrasian, sebagai bentuk penegakan hukum aktual aktual (actual enforcement concept). Ketiga, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming yang bersifat transnasional dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum negara lain untuk memperoleh alat bukti dari negara asing, baik secara informal dengan melakukan kerjasama lembaga (police to police cooperation), maupun melalui mekanisme formal yaitu penyampaian permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance/MLA. Pemberantasan kejahatan skimming sebagai salah bentuk kejahatan siber yang memiliki dimensi lintas negara tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh negara melalui suatu mekanisme kerjasama antar negara.

---

The thesis examines the handling of cybercrimes, especially skimming as a transnational crime committed by a foreign citizen in Jakarta. It also examines the obstacles faced by investigators of General Crime Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region. The research employs the descriptive-qualitative method. Primary and secondary data are collected using interviews, observations and document reviews. The results of the study reveal that: (1) the Directorate handles the skimming, committed by unauthorized accesses to computer systems and services in its jurisdiction, by enforcing criminal provisions stated in Indonesian Criminal Code, Law No. 8 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction, and Law No. 10 of 2010 concerning Money Laundering; (2) the Directorate faces several obstacles, such as how to get the statements of all victims residing in foreign jurisdictions, the limited period of detention provided by the Criminal Procedure Code at the investigation level, and the authority of the Immigration Office to deport foreigners suspected of violating Immigration Law as an actual enforcement concept; and (3) the Directorate, in handling an international skimming, can request assistance from law enforcement apparatus from other countries in order to obtain evidence from foreign countries, either informally by conducting an institutional cooperation (police to police cooperation), or formally using the mechanism of Mutual Legal Assistance (MLA). The eradication efforts of skimming as a form of a cybercrime that has a cross-border dimension cannot be carried out by one country alone. They, indeed, require the involvement and collaboration of all countries through a mechanism of international cooperation among the countries."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP-Anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang.

---

ABSTRACTThis study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP-A Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries's fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found that the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future."

"Penelitian ini menganalisis tentang kepentinagan negara-negara pantai dalam menghadapi ancaman transnational non state actor di Selat Malaka. Negara-negara pantai yang dimaksud adalah Indonesia-Malaysia-Singapura dan Thailand memiliki kepentingan yang sama terhadap Selat Malaka yaitu menginginkan adanya jalur pelayaran yang aman dari ancaman non tradisional. Negara-negara tersebut memandang Selat Malaka sebagai salah satu chokepoint penting bagi pelayaran internasional dan bagi kepentingan ekonomi bangsa sehingga harus dilindungi dan dijamin keamanannya Kepentingan tersebut dikemas dalam wadah kerja sama keamanan negara-negara pantai sehingga dapat mewujudkan kepentingan mereka untuk menghadapi segala ancaman yang ada di Selat Malaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif, data primer berupa wawancara dengan informan dan didukung dengan data sekunder. Tools Nvivo 12 plus untuk mengolah data hasil wawancara dan tools SSM untuk menganalisis data penelitian. Berdasarkan kepentingan yang sama di Selat Malaka maka negara-negara pantai lebih fokus untuk mewujudkan kepentingan menghadapi ancaman non tradisional. Temuan dalam penelitian ini adalah Pertemuan MSSP JWG belum efektif dilaksanakan, belum terlaksananya memformulasikan kepentingan negara-negara pantai dalam dokumen resmi melalui pembahasan bersama pada forum MSSP JWG, dan belum terlaksananya aktivitas memberikan rekomendasi melaksanakan pembahasan keamanan Selat Malaka dalam forum APSC, sehingga temuan tersebut harus dilaksanakan untuk menjawab tantangan yang terjadi di Selat Malaka yang semakin kompleks."

"Fenomena Transnational Organized Crime (TOC) semakin berkembang pesat dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan baru. Konsep lama tentang keamanan yang statis telah dilengkapi dengan konsep human security yang menaruh perhatian pada keamanan sampai pada tingkat individu. Ancaman TOC sesungguhnya merupakan lokus yang menghubungkan konsepsi lama keamanan yang berorientasi pada state survival dan pemahaman baru human security yang menaruh perhatian sampai pada kesejahteraan individu. Dalam konteks Indonesia, TOC merupakan ancaman keamanan yang nyata. Alasannya adalah bahwa dalam situasi transisi politik, state authority berada dalam titik lemah yang mengakibatkan tidak maksimalnya penegakan hukum. Di samping itu, garis perbatasan Indonesia yang panjang dan terbuka, menyebabkan kelompok-kelompok TOC menjadikan Indonesia sebagai lahan operasinya, sebagaimana dua bentuk TOC yang paling banyak ditemukan di Indonesia yakni human trafficking dan drug-trafficking yang akan diuraikan dalam tulisan ini. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP – anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang.

---

This study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP – a Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries’s fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future."

"Salafi merupakan paham dan gerakan yang bersifat transnasional, yaitu terkoneksi dengan dinamika paham keagamaan di Timur Tengah. Melalui penelitian dengan pendekatan kualitatif, artikel ini mendeskripsikan eksistensi kelompok tiga jenis Salafi yang berkembang di Solo yaitu, pertama, Salafi Puritanis yaitu Ma’had Imam Bukhari. Kedua, Salafi Haraki yaitu Pesantren Al-Mukmin Ngerukidan Ma’had ‘Isy Karima. Ketiga, Salafi Jihadis yaitu Jamaah Anshoru Tauhid (JAT) dan beberapajaringan radikal di Solo. Dakwah eksklusif yang dikembangkan kelompok Salafi Puritanis, menimbulkan konflik horizontal karena meresahkan masyarakat. Sementara Salafi Haraki dan Jihadisyang mengusung gagasan pendirian negara Islam dan penerapat syariat Islam secara formal,menimbulkan konflik vertikal dengan penguasa. Kajian ini berhasil menemukan fenomena baru, bahwadakwah Salafi Puritanis dapat terus berkembang di beberapa tempat, ini menunjukkan Salafi Puritanis dapat berkoeksistensi dengan paham keagamaan lainnya di masyarakat. Selain itu, Salafi Puritanis juga ternyata mulai membuka diri terhadap beberapa program pemerintah. Sedangkan Salafi Harakidan Jihadis masih menunjukkan sikap penolakannya terhadap dasar negara dan konstitusi, sehinggaterus berhadapan dengan penegak hukum atau pemerintah."