Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesatnya perkembangan kegiatan usaha mengakibatkan banyaknya transaksi bisnis berupa kontrak kerjasama maupun Rapat Umum Pemegang Saham yang membutuhkan peran dari Notaris, dalam hubungan profesional pemakaian jasa Notaris tersebut masih banyak terdapat pelanggaran, terutama penghadap yang tidak memberikan keterangan dengan benar ataupun dokumen yang tidak lengkap. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan permasalahan yaitu tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas terhadap keterangan palsu yang diberikan dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang berdasarkan keterangan palsu serta kedudukan akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis dimana menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi literatur. Hasil penelitian ini ialah selain hukuman pidana yang diberikan kepada Direktur selayaknya juga dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan secara perdata yaitu memberikan ganti rugi dan terhadap pembuatan akta autentik yang didasarkan pada keterangan palsu membuat Notaris bertanggung jawab secara perdata dan secara administratif yang dikarenakan dalam membuat akta Notaris melakukan pelanggaran formal, kedudukan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam proses peradilan dengan adanya keterangan palsu yang diberikan menjadikan akta autentik dibawah tangan dan tidak sah yang dikarenakan tidak dipenuhinya syarat yang diatur pada peraturan perundangan-undangan yang mengenai syarat Rapat Umum Pemegang Saham. Saran sebagai Notaris haruslah memeriksa segala hal yang dibutuhkan untuk membuat akta seperti segala sesuatu kelengkapan dokumen-dokumen dari para penghadap. 

---

The rapid growth of business activities has resulted in a large number of business transactions in the form of cooperation contracts and General Meeting of Shareholders are requiring the role of a Notary. There are still many violations in the professional relationship with the use of Notary services, especially those who fail to provide correct information or incomplete documents. Therefore, the author is interested in writing a thesis with the problem of is Director's responsibility of a Limited Liability Company Towards fake information provided in making the deed of minutes of the general meeting of shareholders and Notary's responsibility towards making of notarial report of extraordinary general meeting of shareholders based on fake information, The position of an authentic deed. The research method used in this study is Normative Juridical. The typology of this research is descriptive-analytical which uses secondary data with data collection tools in the form of literature studies. The conclusion of this research is that in addition to the criminal punishment given to the Director, it can also be sued by a party that has suffered a civil loss that is compensation and the making of an authentic deed based on false information makes the Notary publicly and administratively responsible because in making a notarial deed formally violates the position of the authentic deed as a perfect evidence in the judicial process in the presence of a fake statement given makes the authentic deed under and illegitimate due to the non-fulfillment of the conditions stipulated in the legislation regarding the requirements of the General Meeting of Shareholders. which is because in making the two notarial deeds a formal violation. The advice as a Notary must examine everything needed to make the deed, as well as all the documents of the parties facing the documents."

"Bank ABC sebagai salah satu Bank Devisa ikut aktif dalam pasar valuta asing (valas) dengan memberikan jasa jual beli valas dalam jumlah yang besar setiap harinya. Jumlah transaksi yang besar membuat sangat sulit untuk menemukan aktivitas yang menyimpang dari ketentuan regulasi jual beli valas yang ditetapkan Bank Indonesia, khususnya terkait kebijakan penyertaan dokumen dasar transaksi atau underlying untuk jumlah tertentu (threshold). Walaupun continuous auditing telah dilakukan, namun metode ini masih menghasilkan laporan yang panjang sehingga Internal Auditor membutuhkan waktu lebih dalam melakukan analisis. Internal Auditor berkewajiban melakukan pendeteksian dan memberi kepastian bahwa Bank telah menjalankan transaksi pembelian valas tanpa penyimpangan dan sesuai dengan regulasi yang ada secara berkesinambungan sebelum terdeteksi oleh pihak regulator, sehingga potensi loss dari pemberian denda dapat dihindari. Strategi pendeteksian diperlukan agar proses identifikasi aktivitas penyimpangan dilakukan dengan efektif dan efisien.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis continuous auditing yang telah ada di Bank ABC yaitu terkait identifikasi upaya penghindaran underlying pembelian valas oleh nasabah Bank ABC dan mendeskripsikan pemanfaatan dari visual analytics melalui link analysis yang dapat menyempurnakan pelaksanaan continuous auditing pada Bank ABC. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan melakukan analisis konten untuk mengolah data primer berupa observasi, wawancara, dan kuesioner, serta data sekunder berupa dokumentasi yang disediakan oleh Bank ABC. Foundational Continuous Assurance Framework dan Technology Acceptance Model digunakan untuk membantu mencapai tujuan penelitian. Validasi tambahan dilakukan dengan meminta tinjauan independen dari Internal Auditor Bank ABC. Hasil penelitian menunjukan bagaimana penggunaan metode visual analytics melalui link analysis dapat membantu Internal Auditor Bank dalam melakukan deteksi awal atas upaya penghindaran penyertaan underlying pembelian valas yang dilakukan oleh nasabah Bank ABC sehingga menyempurnakan pelaksanaan continuous auditing dan meminimalisir potensi loss denda regulator, peningkatan produktivitas kualitas hasil audit dan efisiensi atas waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan.

---

ABC Bank as one of Forex Bank in Indonesia, actively participates in Forex Market by providing Forex services with big daily turnover. The big number of transactions makes it very difficult to find the irregularities of the Forex transaction regulations that stipulated by Bank Indonesia, specially the requirement of underlying documents of the Forex transaction for a certain amount (threshold). Although continuous auditing has been carried out, this method still produces lengthy report so that the Internal Auditor needs more time to do the analysis. The Internal Auditor is obliged to detect and provide assurance that the Bank has running the Forex transactions without irregularities on an ongoing basis before being detected by regulators, so that the potential losses from penalty can be avoided.

This study aims to analyze the existing continuous auditing in Bank ABC, about the identification of avoidance of underlying in Forex transaction, and also to describe the utilization of visual analytics through link analysis that can improve the implementation of continuous auditing at Bank ABC. This study used a case study approach with single analysis by process data with content analysis. This study colected primary data from observation, interviews, and questionnaires, and secondary data from documentation that provide by Bank ABC. Foundational Continuous Assurance Framework and Technology Acceptance Model (TAM) are used to help achieve the research objectives. Additional validation is achieved by requesting an independent review from the audit practitioner of Bank ABC. The results show that visual analytics through link analysis can assist Internal Auditor in early detection of avoidance of underlying in Forex transactions, so can improve the implementation of continuous auditing and minimize the potential loss from regulator penalties, increase the quality of audit findings, and streamline the identification process of irregularities.

"

"Penelitian ini membahas dampak kebijakan transfer tunai bersyarat, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) pada pola konsumsi yang mengarah pada percepatan pembangunan manusia dalam lingkup keluarga. Secara spesifik, skripsi ini menganalisis pengaruh PKH pada pengeluaran untuk makanan, pendidikan dan kesehatan oleh keluarga penerima manfaat (KPM). Dengan menggunakan data panel longitudinal hingga tahun ke-6 berjalannya program, penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi-eksperimental. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dengan adanya PKH, pengeluaran KPM untuk makanan dan kesehatan semakin sensitif terhadap perubahan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya PKH masih sangat dibutuhkan oleh rumah tangga penerima manfaat untuk membantu membiayai pengeluaran-pengeluaran mendasar yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyarankan agar program transfer tunai bersyarat ini untuk terus dilanjutkan. Lebih dari itu, perbaikan dalam pelaksanaan program juga perlu dilakukan agar PKH lebih mampu mengentaskan kemiskinan dari KPM. Fakta bahwa pengeluaran KPM untuk makanan dan kesehatan masih terus sensitif (bahkan meningkat sensitivitasnya) terhadap perubahan pendapatan, mengindikasikan makanan dan kesehatan masih dianggap mewah dan belum menjadi kebutuhan pokok KPM.

---

This study discusses the impact of the conditional cash transfer program called the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan-PKH) on the program beneficiaries’ consumptions which are related to human development within the family sphere. Specifically, this thesis is to look at the impact of PKH on the beneficiary households’ spending on food, education and health. Using a longitudinal panel data up to the 6th year of the program, this study uses a quantitative approach with a quasi-experimental design. The results of the study show that with PKH, beneficiaries’ spendings on food and health were increasingly sensitive to changes in income. This result indicate that PKH is still very much needed by beneficiary families. For this reason, this research suggests the need for program sustainability. More than that, improvement of program implementation also needs to be done so that PKH is more able to alleviate poverty from KPM. The fact that KPM spending on food and health is still sensitive (even more sensitive) to changes in income, shows that food and health are still classified as luxury goods and have not become basic needs for KPM."

"Para ekonom klasik berasumsi bahwa preferensi individu merupakan suatu hal yang pasti. Namun, baik secara teoritis maupun empiris menemukan bahwa preferensi tidak selamanya pasti: kekayaan menjadi salah satu hal yang mempengaruhi bagaimana individu menempatkan preferensinya. Studi ini akan membahas hubungan kebijakan unconditional cash transfer (UCT) yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kekayaan para penerima bantuan terhadap preferensi risiko dan pilihan intertemporal di Indonesia menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2014. Dengan menggunakan dua jenis UCT yaitu BLT 2008 dan BLSM 2013, hasil estimasi metode coarsened exact matching (CEM) dan logistik mendapati bahwa preferensi berkorelasi dengan UCT: berkebalikan dengan BLT 2008, individu yang mendapat BLSM 2013 memiliki kemungkinan lebih sabar & less risk lover. Adanya perbedaan korelasi dari kedua kebijakan tersebut kemungkinan dikarenakan adanya pengembangan BLSM 2013 dari segi nominal, frekuensi, dan mekanisme pemberian kebijakan.

---

Classical economists assume that preference is taken as given. However, it has been discovered that preferences are not always given, both theoretically and empirically: wealth is one of the variables that influence how people place their preferences. This study will examine the relationship between unconditional cash transfer (UCT) policies which might indirectly boost beneficiaries' wealth to risk preferences and intertemporal choices in Indonesia using Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2014 data. By using two types of UCT, BLT 2008 and BLSM 2013, the estimation results of the coarsened exact matching (CEM) and logistic methods found that preference was correlated with UCT: in contrast to the 2008 BLT, individuals who received the 2013 BLSM were more likely to be patient & less risk averse. The difference in correlation between the two policies is most likely owing to the 2013 BLSM's development in terms of nominal, frequency, and policy distribution mechanism. "

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana peran dan fungsi Notaris sebagai pengemban amanat kepercayaan dalam suatu transaksi elektronik. Apakah dapat diterapkan di Indonesia? dimana fungsi Notaris disini sebagai pihak pengemban amanat kepercayaan yang nanti peran dan fungsinya seperti pihak ketiga terpercaya atau agen pendaftaran terpercaya seperti notaris di Amerika Serikat (otoritas pendaftaran/registration authority) dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana hal ini masih menjadi perdebatan yang panjang antar para notaris itu sendiri dengan membandingkan dengan peran dan fungsi dari pihak ketiga terpercaya dan agen pendaftaran terpercaya dalam penyelenggaraan suatu transaksi elektronik dan apakah jabatan notaris di Indonesia dapat berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya atau seperti agen pendaftaran terpercaya dalam suatu transaksi elektronik apabila hal ini diterapkan di Indonesia.

---

The focus of this Thesis discusses about role and function of a Notary as a trustee in electronic transaction. Can it be implemented in Indonesia? Where the function of a notary as a trustee that role and function will be like trusted third parties (as registration authority) or as a trusted enrollment agent like notary public in United state by viewing the legislation in Indonesia, which is being debate anomg other notary it self by comparing with the role and function of thusted third parties and trusted enrollment agent in a electronic transaction is that notary in indonesia can be act as a trusted third partie or be like trusted enrollment agent in aelectronic transaction whether this implemented in Indonesia."

"[ABSTRAKLaporan magang ini membahas proses pengauditan serta konsolidasiintercompany transactions antara PT XYZ (Persero) Tbk., sebuah Badan UsahaMilik Negara (BUMN) dalam bidang pertambangan timah, dan entitas anakLogam (London) Ltd. yang dilaksanakan oleh KAP RWT untuk tahun buku yangberakhir pada 31 Desember 2014. Pembahasan mencakup kebijakan akuntansi,prosedur audit pada area yang terkait serta untuk entitas anak yang berada di luarnegeri, temuan audit, prosedur konsolidasi dan eliminasi, serta analisis daripengauditan dan konsolidasi intercompany transactions antara keduanya.Berdasarkan hasil proses pengauditan, ditemukan bahwa secara umum grup PTXYZ (Persero) Tbk. telah melaksanakan pembukuan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), namun proses konsolidasi tidak berjalan dengan sempurna dikarenakan keterbatasan sistem yang digunakan oleh PT XYZ(Persero) Tbk.

---

ABSTRACTThis internship report explains the audit and consolidation process ofintercompany transactions between PT XYZ (Persero) Tbk., a state owned tinmining company, and Logam (London) Ltd., its subsidiary, done by KAP RWT forthe period ended on December 31st, 2014. This report covers accounting policies,audit procedures on related areas to intercompany transactions and overseassubsidiary, audit findings, consolidation and elimination procedures, and analysisof auditing and consolidation process of intercompany transactions between thtwo.Based on audit results, it was found that PT XYZ (Persero) Tbk. groupoverally has conducted its accounting in compliance with the IndonesianFinancial Accounting Standards (PSAK), while the consolidation process were not executed well due to limitations of system used by PT XYZ (Persero) Tbk. , This internship report explains the audit and consolidation process ofintercompany transactions between PT XYZ (Persero) Tbk., a state owned tinmining company, and Logam (London) Ltd., its subsidiary, done by KAP RWT forthe period ended on December 31st, 2014. This report covers accounting policies,audit procedures on related areas to intercompany transactions and overseassubsidiary, audit findings, consolidation and elimination procedures, and analysisof auditing and consolidation process of intercompany transactions between thtwo.Based on audit results, it was found that PT XYZ (Persero) Tbk. groupoverally has conducted its accounting in compliance with the IndonesianFinancial Accounting Standards (PSAK), while the consolidation process were not executed well due to limitations of system used by PT XYZ (Persero) Tbk. ]"