Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 101 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nofrizal
" [Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Pencatatan Perjanjian Lisensi Merek Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menurut UU no. 15 tahun 2001 tentang merek. Permasalahan dalam tesis ini adalah apakah undang-undang merek sudah cukup mengatur tentang perjanjian lisensi merek, apakah konsekuensi atas perjanjian lisensi yang belum dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, apakah kendalakendala/ hambatan dalam praktek dengan belum diterbitkannya PP tentang tata cara pencatatan perjanjian lisensi merek. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Undang-undang ... "
Universitas Indonesia, 2015
T44285
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andrew Novianus Suryadi
" ABSTRAK
Tesis ini berfokus pada penelitian terhadap perlindungan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor tl Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek kepada pihak pemilik merek terdaftar apabila mereknya tersebut didaftarkan scbagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian menyarankan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek harus diamandemen agar dapat menjangkau perbuatan-perbuatan hukum berkenaan dengan nama domain dan ... "
2010
T27418
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nisa Ayu Spica
" Merek sangat penting dalam dunia perdagangan barang ataupun jasa. Merek sebagai salah satu kekayaan intelektual berfungsi sebagai tanda pengenal atau daya pembeda dari merek lainnya. Dapat dikatakan bahwa merek merupakan aset bagi pemilik merek yang bersangkutan, terutama apabila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Karena pentingnya nilai dari suatu merek bagi pemilik merek yang bersangkutan maka diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik merek tersebut dari setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak lain ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28848
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fariz Syah Alam
" Penghapusan merek adalah tindakan pencoretan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek. Bermula dari Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992, penghapusan merek dapat dilakukan atas prakrasa Direktorat Jenderal HKI. Sampai dengan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, ketentuan penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI masih tercantum dengan berbagai penyempurnaannya. Peraturan mengenai penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI masih tidak jelas mulai dari prosedur hingga upaya hukum yang dapat ditempuh sehingga menyebabkan berbagai masalah. Penelitian ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S56898
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Camelia Hasena
" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh electronic word of mouth di TikTok terhadap purchase intention produk skincare Somethinc melalui brand image. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data yang dikumpulkan menggunakan metode survey. Instrument penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui google form. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden yang merupakan pengguna TikTok, mengetahui dan belum pernah membeli produk skincare Somethinc. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana ... "
Depok: Fakultas Illmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gindamora Andiafari
" Kekosongan hukum Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan ketentuan yang rentan menimbulkan masalah sehingga harus segera ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, pengertian dan kriteria merek terkenal serta pengertian dan penjelasan lebih lanjut mengenai barang dan jasa tidak diketahui secara pasti dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Alasannya karena untuk menentukan keterkenalan suatu merek sangat tergantung pada penilaian hakim yang memeriksa sengketa tersebut. Walaupun Indonesia tunduk pada instrumen internasional seperti (The Paris Convention ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S57612
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadia Astari
" Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan hukum mengenai pembatalan desain industri diterapkan. Masih ada masyarakat yang menilai bahwa batasan antara objek perlindungan desain industri dan merek masih belum jelas. Pada skripsi ini akan dibahas tiga hal. Pertama, tinjauan umum perlindungan gambar dalam lingkup hukum desain industri. Kedua, tinjauan umum perlindungan gambar dalam lingkup hukum merek. Ketiga, analisis terhadap putusan majelis hakim pada kasus Yoko melawan Alpenliebe yang tertuang pada Putusan No. 42. Desain Industri/2009/PN.NIAGA.JKT.PST dengan doktrin ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S56140
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hanafi
" Undang-Undang Merek Indonesia baik yang saat ini maupun yang sebelumnya menganut asas first to file dan asas merek terkenal sekaligus. Sementara itu ada kasus-kasus dimana kedua asas ini berbenturan satu sama lain. Ini terjadi ketika merek senior berbenturan dengan merek junior yang menyandang status merek terkenal. Dalam kasus-kasus ini kedua merek sama-sama tidak didasari itikad buruk. Yang satu telah terdaftar berdasar asas first to file dan yang lain terlahir dari adanya asas merek terkenal. Tidak ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erwin Suryadi Setiawan
" Kepailitan telah dikenal di Indonpsia sejak jaman kolonial Belanda, yang diatur dalaln Faillissements verordening stb 1905 217 jo stb 1906 348. dalam perkembangannya peraturan mengenai kepailitan ini terus berkembang dan terakhir diperbarui dengan Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK). Sebagaimana ketentuan dalam hukum perdata, bahwa prinsip dari kepailitan adalah sitaan umum atas harta si debitur pailit, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak untuk dijadikan jaminan hutang bagi seluruh %reditur dengan mempertimbangkan asas berimbang ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T19172
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Parlindungan, Andi
" Dalam praktek pergaulan internasional, HKI telah menjadi salah satu isu panting yang selalu diperhatikan oleh kalangan negara - negara maju di dalam melakukan hubungan perdagangan dan atau hubungan ekonomi lainnya, khusus dalam kaitannya dengan Amerika Serikat misalnya, hingga scat ini status Indonesia masih tetap sebagai negara dengan status 'Priority Watch List' (PWL)' sehingga memperlemah negosiasi, globalisasi yang sangat identik dengan free market, free competition dan transparansi memberikan dampak yang cukup besar terhadap perlindungan HKI di ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T18904
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>