Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas peran Dispute Settlement Body (DSB) WTO dalam menyelesaikan sengketa dagang di bidang pertanian khususnya sengketa dagang yang terjadi antara AS-Jepang. Liberalisasi perdagangan dalam era globalisasi merupakan satu hal yang tidak bisa dihindari. Tingginya tingkat ketergantungan ekonomi antar negara akan mendorong negara-negara di dunia untuk bekerja sama dan meningkatkan perdagangan secara global. Karena itu, dalam konteks perdagangan intemasional, hambatan yang diberlakukan oleh satu negara akan menghambat proses liberalisasi perdagangan tersebut. Untuk mencapai liberalisasi perdagangan global tersebut, negara-negara di dunia terus melakukan pembaharuan terhadap sistem perdagangan global tersebut. Pada tahun 1994, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) resmi digantikan oleh World Trade Organization (WTO). Hasil perjanjian Uruguay Round selama 8 tahun dari 1986-1994 tersebut merupakan awal dari era bare dalam konteks perdagangan dunia. Di samping terbentuknya institusi WTO, Uruguay Round juga telah berhasil membangun sistem dan mekanisme yang lebih komprehensif. Item-item perdagangan yang muncul pada era sekarang diadopsi dalam WTO. Di samping itu, hal yang sangat penting adalah terbentuknya Dispute Settlement Body (DSB) WTO, badan yang diberi kewenangan dalam menangani sengketa dagang antar negara anggota. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa dalam rezim perdagangan WTO, semua negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Harapannya adalah terwujudnya keadilan serta kompetisi yang fair dalam perdagangan dunia. Penulisan tesis ini menggunakan perspektif Iiberalis dalam ilmu Hubungan Intemasional. DSB sebagai badan yang menangani sengketa dagang antar negara, sangat berperan dalam upaya tersebut. Kasus yang diangkat adalah sengketa dagang yang terjadi antara AS-Jepang di bidang pertanian. Sengketa dagang antara AS-Jepang diakibatkan oleh penggunaan kebijakan yang dianggap merugikan khususnya dalam bidang pertanian. Sebab Jepang menerapkan kebijakan yang membuat akses pasar bagi produk AS mengalami hambatan. Peran DSB dalam penyelesaian sengketa dagang ini adalah sebagai badan yang mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi. Namun dalam kenyataannya DSB tidal( memiliki kekuasaan yang dapat memaksa kedua belah pihak untuk merubah kebijakan masing-masing negara dalam perdagangan internasionalnya khususnya perdagangan di bidang pertanian.

Abstrak :
ABSTRAK
Besarnya pengaruh krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 terhadap industri pariwisata Indonesia, telah menyebabkan adanya perubahan kinerja perusahaan Biro Perjalanan Wisata. Di wilayah DKI Jakarta, perusahaan Biro Perjalanan Wisata yang mengalami perubahan kinerja diantaranya adalah Pantravel dan Vayatour. Untuk itu, pembahasan dalam tesis ini yang menggunakan metode Balanced Scorecard, diharapkan dapat diketahui : (a) bagaimana kinerja Biro Perjalanan Wisata Pantravel dan Vayatour, (b) aspek pengukuran yang paling menentukan dan (c ) bagaimana strategi untuk meningkatkan kinerja pads Biro Perjalanan Wisata Pantravel dan Vayatour.

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara terperinci dengan pihak informan perusahaan sebagai nara sumber, juga pihak di luar perusahaan seperti pihak Deparsenibud dan ASITA. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa melalui penggunaan metode Balanced Scorecard, kinerja perusahaan BPW Pantravel dan Vayatour tersebut dapat diukur bukan hanya aspek keuangan saja namun juga dapat diukur dari aspek lain yaitu: aspek proses bisnis internal, aspek pelanggan dan aspek pembelajaran dan bertumbuh. Baik BPW Pantravel maupun Vayatour dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa aspek yang terpenting di dalam mengukur kinerja perusahaannya adalah aspek `Pelanggan'. Hal ini sangat logis karena dengan pelayanan pegawai yang profesional dan memuaskan akan menentukan keberhasilan kinerja perusahaan jasa semacam Biro Perjalanan Wisata.

Selanjutnya penelitian ini telah menghasilkan beberapa rekomendasi untuk kedua perusahaan tersebut, yaitu : Untuk Pantravel :

Pantravel perlu meningkatkan efektivitas sosialisasi Visi dan Misi perusahaan, dalam rangka peningkatan produktivitas dan profesionalisme pegawai serta peningkatan daya inovasi pegawai agar perusahaan dapat memenangkan persaingan.

Dalam pemasaran produk maka Pantravel harus lebih memfokuskan pada pangsa pasar selain golongan menengah dan golongan atas juga pelanggan yang berasal dari instansi baik pemerintah maupun swasta. Selanjutnya untuk lebih mengefisiensikan biaya maka pihak Pantravel perlu melakukan penjualan dari beberapa aktiva tetap yang kurang berperan di dalam kegiatan operasional perusahaan. Untuk Vayatour.

Pemahaman mengenai Visi dan Misi perusahaan yang sudah baik oieh pegawai Vayatour yaitu : "Menjadi Pelaku Pariwisata di Indonesia yang Terbaik" perlu dipertahankan di masa yang akan datang sehingga kemampuan pegawai di dalam mendapatkan dan mempertahankan pelanggan akan semakin baik.

Bentuk penanaman citra atau image perusahaan perlu diperluas dengan cara lebih mensosialisasikannya dengan promosi pada media cetak dan peristiwa - peristiwa penting lainnya baik peristiwa olah raga maupun kesenian.

---

Abstrak :
Pemenuhan hak buruh yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan. Pemenuhan hak buruh oleh perusahaan belum sesuai harapan, sehingga perlu dibantu oleh peran serikat pekerja dan partisipasi pekerja dalam memperjuangkan haknya. Untuk memahami hal tersebut di tingkat empirik, penelitian ini dilakukan dengan mengambil sample di salah satu serikat pekerja, Serbuk Karawang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif membahas bagaimana peran serikat pekerja dan tingkat partisipasi pekerja dalam memperjuangkan haknya berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini, semakin positif peran serikat pekerja dan partisipasi pekerja dalam memperjuangkan haknya semakin tinggi pemenuhan hak buruh. Semakin negatif peran serikat pekerja dan partisipasi pekerja dalam memperjuangkan haknya semakin rendah pemenuhan hak buruh. ......Fulfillment of workers rights in accordance with the labor law is an obligation of the company. Fulfillment of labor rights by the company does not meet the expectations that need to be assisted by the role of trade unions and workers' participation in the fight for their rights. To understand the empirical level, the study was conducted by taking sample in one union, Serbuk Karawang. This study use a quantitative method, where the study discusses how the relationship between the role of labor union and the level of participation of workers in the fight for their rights under the labor laws. In this study, the more positive the role of trade unions and workers' participation in the fight for their rights, the higher the fulfillment of labor rights. The more negative the role of trade unions and workers' participation in the fight for their rights as well the lower the fulfillment of the rights of workers.