Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Universitas Indonesia, 2006
S21218
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 1999
S21003
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Silvia Jamin
"
Berlakunya PP No. 2 Th.1969, mengharuskan pengusaha kapal sebagai suatu badan hukum. Oleh karena itu, segala urusan dalam mengoperasionalkan kapal, diserahkan pengusaha kapal kepada nakhoda. Hubungan hukum antara pengusaha kapal dengan nakhoda diikat dalam Perjanjian Kerja Laut. Dengan perjanjian kerja laut ini, pengusaha kapal berkedudukan sebagai majikan dan nakhoda adalah buruhnya. Selain sebagai majikan, dalam kegiatan pengangkutan barang pengusaha kapal juga berkedudukan sebagai pengangkut, sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pengangkutan. Tanggung jawab pengusaha kapal sebagai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
S20982
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Riefka Eriyadha
"
Dalam era perdagangan yang semakin menglobal persaingan antara perusahaan-perusahaan di dunia semakin meningkat. Seringkali untuk mencapai perolehan keuntungan maksimal dan menguasai pangsa pasar untuk mengungguli perusahaan lain terjadi praktek-praktek curang dalam berbisnis. Untuk mengurangi terjadinya hambatan-hambatan yang berkaitan dengan alih teknologi dan mencegah persaingan curang dalam perdagangan internasional, diaturlah mengenai penegakan hak milik intelektual dalam TRIPs (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights) merupakan bagian dan lampiran dari Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang telah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
S20975
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 2007
S21363
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Gayatri Putri Utami
"
Pengadaan pesawat udara dengan sewa merupakan suatu cara pengadaan armada pesawat udara tanpa menimbulkan beban yang memberatkan bagi perusahaan maupun perorangan. Akan tetapi diperlukan jaminan yang cukup untuk mengamankan kepentingan para pihak dalam mengantisipasi terjadinya wanprestasi. Pada perjanjian sewa menyewa pesawat udara antara PT Pelita Ali Service dan Nat Aviation Inc. telah diperjanjikan jaminan sewa dalam bentuk simpanan jaminan, akan tetapi tidak dapat menutupi kerugian yang ditimbulkan penyewa terhadap pemilik. Sehingga diperlukan jaminan lain yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
S21191
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Putri Ratna Peruchka
"
Perjanjian Pemborongan adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu, yaitu pihak pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, yaitu pihak yang pemborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Pengaturan terhadap perjanjian pemborongan tersebut terdapat di dalam Bab 7. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1601 b, kemudian dilanjutkan pasal 1604 sampai dengan pasal 1616. Selain itu, perjanjian pemborongan juga diatur dalam Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 tentang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
S20978
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Loria Hanida
"
Wanprestasi antara debitur dengan kreditur merupakan hal yang sering terjadi, baik disebabkan oleh debitur maupun kreditur yang disebabkan oleh berbagai sebab. Seperti debitur dalam perkara ini disebabkan tidak dapat mengembalikan kredit sesuai waktu yang ditentukan dan telah di tegur dengan berbagai cara. Akibatnya perjanjian kredit perbankan menjadi macet dan diajukan ke Pengadilan dengan alasan wanprestasi, yang disertai tuntutan ganti rugi maupun denda terhadap tunggakan angsuran hutang yang belum terbayar Wanprestasi dapat terjadi walaupun perjanjian tersebut ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
S21038
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jessica Jasmin
"
Perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan seseorang
selalu menuntut adanya pertanggungjawaban atas kerugian
yang diderita pihak lain. Perbuatan melawan hukum
menimbulkan perikatan diantara para pihak yaitu pelaku
perbuatan melawan hukum mempunyai kewajiban untuk membayar
ganti kerugian yang ditimbulkan karena kesalahannya dan
bagi pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut
ganti rugi. Masalah ganti rugi sebagai akibat dari
perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerdata tidak diatur
secara sempurna. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban
pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi
namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ...
"
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Indonesia], 2008
S22362
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Dhany Arlan
2011
S22627
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library