Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Simanjuntak, R. Dedy Rustam
"
Pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya khususnya dalam pemenuhan hak asasi dijamin sepenuhnya oleh Konstitusi. Pengalihan tanggung jawab ini yang kemudian dilakukan bentuk perjanjian pengalihan kepada pihak ketiga dalam hal pemenuhan hak asasi di bidang air minum menyebabkan permasalahan dengan tingginya harga air minum yang terjadi. Hal ini karena dalam perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan swasta tersebut, diberikan hak sepenuhnya kepada swasta untuk menetapkan harga jual air kepada konsumen sehingga yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah diambil ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51319
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ciho Miller Bermana
"
Perbuatan penahanan barang impor ke kawasan perdagangan bebas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah suatu perbuatan melawan hukum yang melanggar kepentingan individu dan menimbulkan kerugian kepada importir maupun pihak lainnya. Secara perdata, terhadap kerugian yang timbul dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara langsung terhadap Direktorat Jenderal Bea Cukai maupun melalui gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan. Skripsi ini kemudian membahas 3 (tiga) pokok permasalahan yakni, bagaimana konsep perbuatan melawan hukum secara umum, bagaimana tugas dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Ihsan Abdurrahman
"
Hukum Indonesia, berasal dari tradisi hukum Belanda, termasuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berasal dari onrechtmatige daad di Belanda. Meskipun mengalami perkembangan, PMH di Indonesia masih berfokus pada kompensasi untuk pihak yang mengalami kerugian, berbeda dengan konsep the law of torts di Inggris yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan kompensasi tetapi juga mencegah terjadinya PMH dikemudian hari dan memberikan efek jera bagi pelaku. Perbedaan mencolok terlihat dalam pertimbangan terhadap niat pelaku, di mana PMH di Indonesia tidak mempertimbangkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lazuardi Adnan
"
Sejak Indonesia mengenal dan memberlakukan konsep perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi perbuatan yang melanggar asas kepatutan, asas ketelitian dan asas kehati-hatian juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Itu karena, konsep onrechtmatige daad lebih luas dari pada konsep onwetmatige daad. Sekitar tahun 2010, ditemukan bahwa perbuatan tidak memenuhi isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pembayaran uang pengganti pada kasus ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65290
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Moh. Kadri
Universitas Indonesia, 1984
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Reza Ria Nanda
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Perbuatan Melawan Hukum dan
perkembangan teori ganti kerugian di Indonesia. Lebih khususnya membahas
mengenai pertanggungjawaban ganti kerugian terhadap Perbuatan Melawan
Hukum atas tindakan kepolisian dalam melaksanakan jabatannya. Adapun
penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif dengan metode penelitian
kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa Perbuatan Melawan Hukum
dalam pasal 1365 KUHPerdata merupakan rumusan yang sangat terbuka untuk
dikembangkan serta adanya prinsip siapapun yang menimbulkan kerugian pada
orang lain mewajibkan orang tersebut untuk mengganti kerugian. Juga dengan
adanya pasal 1367 KUHPerdata memungkinkan ...
"
2016
S64288
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Andi Hamzah
Jakarta: Pradnya Paramita, 1995
345 AND d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Andi Hamzah
Jakarta: Pradya Paramita, 1980
345.028 AND d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Fitria Fatma Amiranti
"
PT PANN adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki lingkup usaha membantu perusahaan pelayaran dengan tujuan memperoleh fasilitas mendapatkan barang modal berupa kapal laut dengan cara leasing, sehingga nantinya setelah pembayaran angsuran atau cicilan leasing tersebut selesai dan lunas, maka kapal laut dapat dimiliki oleh perusahaan pelayaran. Cara pembiayaan leasing dilakukan karena perusahaan pelayaran tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli kapal. PT PANN digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan penyalah gunaan keadaan oleh PT. ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Aldo Britano Kuncoro
"
Indonesia dan Jerman keduanya berasal dari suatu rumpun hukum yang sama yaitu civil law, akan tetapi dikarenakan adanya faktor-faktor seperti politik, ekonomi, geografi, dan sosial sehingga terdapat perbedaan dalam konsep. Baik di Indonesia maupun Jerman, konsep dari perbuatan melawan hukum adalah sama yaitu mengembalikan kepada posisi yang semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Pengaturan dari perbuatan melawan hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam ketentuan pasal di KUH Perdata yang mengatur mengenai konsep dan juga pengaturan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S68767
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
