Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Philadelphia Hutama Harlim Poerwana
Penugasan pemerintah atas pengusahaan jalan tol Trans Sumatera yang tidak layak finansial = Assignment of the government for the business of the Trans Sumatra
" Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan Penugasan Pemerintah atas Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera yang dilaksanakan oleh PT.Hutama Karya (Persero), yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham negara sebesar 100% (seratus persen), sebagaimana diketahui bahwa disatu sisi APBN tidak mampu mendanai program pembangunan infrastruktur secara keseluruhan, namun disisi lain infrastruktur dibutuhkan agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional, maka dari itu Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera berdasarkan Master Plan Percepatan dan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53821
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aspek hukum perjanjian dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di jalan tol
Universitas Indonesia, 2003
S20939
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yurike
Tinjauan yuridis terhadap kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di bidang jalan tol dengan skema build-operate -transfer (BOT)
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S24264
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iwan Erar Joesoef
Model kerjasama pemerintah dan swasta: studi penerapan kontrak build operate transfer dalam perjanjian pengusahaan jalan tol di Indonesia
" Disertasi ini mengkaji bagaimana Pemerintah menerapkan konsep model kontrak build operate and transfer (BOT) dalam kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang dituangkan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dibidang infrastruktur jalan tol di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (UU No. 38/ 2004) yang menggantikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (UU No. 13/ 1980). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa total ruas jalan yang terbangun berdasarkan UU No. 38/2004 (2004-2010) ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
D1800
UI - Disertasi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fieanna
Tinjauan Hukum Mengenai Instrumen Jaminan Volume Kendaraan Minimum (Minimum Traffic Guarantee) dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta = The Legal Analysis of Minimum Traffic Guarantee Instrument in Toll Road Infrastructure Development Through Public Private Partnership
" [ABSTRAK
Infrastruktur merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan tol yang dapat mendukung dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Skema KPS merupakan alternatif sumber pendanaan utama infrastruktur karena terbatasnya anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur. Pendapatan tol sangat dipengaruhi oleh volume lalu lintas kendaraan yang melalui jalan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S63585
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iwan Erar Joesoef
Perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) sebagai kontrak bisnis berdimensi publik antara pemerintah dengan investor (swasta) dalam proyek infrastruktur
Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
346.02 IWA p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ully Artha Febrianti
Tinjauan Mengenai Dihilangkannya Monopoli Negara Sektor Usaha Insfrastruktur Jalan Tol Menurut Hukum Persaingan Usaha = Analysis Concerning About the Removal of State Monopoly in Toll Road Infrastructure Sector in Terms of Business Competition Law
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai usaha infrastruktur jalan tol dimana pada awalnya dimonopoli oleh Negara. Seiring berjalannya waktu hal tersebut dirasa tidak menguntungkan, maka sektor usaha ini kemudian dibuka juga kepada badan-badan usaha baik milik daerah ataupun swasta, bukan hanya BUMN (yang dapat memegang kendali sebagai regulator). Di sisi lain dengan masuknya pihak swasta maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan tol tetap terlindungi, karena pada dasarnya pihak swasta akan berusaha untuk ... "
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia;;, ], 2010
S24823
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library