Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan magang ini menganalisi prosedur audit atas hutan tanaman industri padaPT D dan kesesuaian penerapan dengan pedoman P.69/MENHUT-II/2009 terkaitpedoman pencatatan laporan keuangan.

---

AbstractThis internship report analyzed the audit procedures for industrial timer estate inPT D and conformance with guidelines for implementation of guidelines relatedrecords P.69/MENHUT-II/2009 financial statements.;"

"Modulus penampang elastik balok merupakan salah satu parameter yang berkaitan dengan kekuatan dan kekakuan balok, secara khusus berhubungan dengan momen inersia penampang. Modulus penampang elastik balok kayu utuh (solid) tidak sama dengan balok kayu laminasi untuk studi kasus balok dengan ukuran penampang sama, hal ini dikarenakan momen inersia penampang balok laminasi perhitungannya berbeda dengan balok utuh akibat adanya slip antar lamina pada saat beban bekerja serta besarnya modulus elastisitas yang tidak sama pada setiap lamina, sehingga perilaku lentur balok menjadi satu kesatuan dalam kaitannya dengan kekuatan balok. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari modulus penampang elastik balok kayu laminasi lem (glulam). Ruang lingkup penelitian yaitu benda uji balok terbuat dari kayu Jabon (Anthocephalus cadamba Miq.) ukuran penampang 60x160 mm, jumlah lamina 4 (empat), sistem laminasi menggunakan lem super adhesive, pengujian lentur menggunakan metode four-point loading test, perilaku lentur yang ditinjau adalah kekuatan lentur, modulus penampang elastik, dan rasio daktilitas balok. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa modulus penampang elastik dan tegangan lentur balok kayu laminasi lem lebih rendah dibandingkan balok kayu utuh dengan rasio sebesar 0,54, serta rasio daktilitas balok kayu laminasi diperoleh sebesar 1,28 sehingga termasuk dalam kriteria daktilitas terbatas. Hasil pengujian mengindikasikan bahwa kegagalan balok kayu laminasi lem adalah berupa kegagalan lentur. Parameter modulus penampang elastik balok kayu laminasi berguna untuk desain komponen struktur balok pada bangunan khususnya pada perhitungan kekuatan balok dan kekakuan balok sebagai persyaratan serviceability."

"[ABSTRAKHutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Pada saat ini pemanfaatan hutan produksi melalui kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA) menunjukkan gejala yang terus semakin menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi hutan produksi, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perizinan IUPHHK-HA serta untuk merumuskan strategi pemberian IUPHHK-HA dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan tehnik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threaths). Hasil penelitian ini adalah luas kawasan hutan produksi yang belum dibebani izin adalah seluas 33,6 juta hektar atau 49% dari total kawasan hutan produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perizinan IUPHHK-HA terdiri dari faktor strategik internal (kekutan dan kelemahan) dan faktor strategik eksternal (peluang dan ancaman). Berdasarkan hasil analisis SWOT, posisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait perizinan IUPHHK-HA berada pada kuadran I sehingga strategi yang harus diterapkan adalah strategi SO atau agresif.

---

ABSTRACTProduction Forest is forest that has a basic function of producing forest products. At the present time the utilization of Production Forest through Business Permit to Utilize the Timber Forest Product at the Natural Forest (IUPHHK-HA) continues to decline. This research aimed to analyze the conditions of Production Forests, identifying the factors that influence the licensing of IUPHHK-HA as well as to formulate the licensing strategy of IUPHHK-HA in order to improve national economic resilience. It uses qualitative methods and techniques analysis of SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). The result indicates that the production forest area which has not been issued business permit is 33.6 million hectares or 49% of the total production forest area. Factors influencing the licensing of IUPHHK-HA consist of internal (strengths and weaknesses) as well as external (opportunities and threats) strategic factors. Based on the results of SWOT analysis, the position of the Ministry of Environment and Forestry concerning the licensing of IUPHHK-HA is in the first quadrant, so that strategy should be applied is SO strategy or aggressive strategy., Production Forest is forest that has a basic function of producing forest products. At the present time the utilization of Production Forest through Business Permit to Utilize the Timber Forest Product at the Natural Forest (IUPHHK-HA) continues to decline. This research aimed to analyze the conditions of Production Forests, identifying the factors that influence the licensing of IUPHHK-HA as well as to formulate the licensing strategy of IUPHHK-HA in order to improve national economic resilience. It uses qualitative methods and techniques analysis of SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). The result indicates that the production forest area which has not been issued business permit is 33.6 million hectares or 49% of the total production forest area. Factors influencing the licensing of IUPHHK-HA consist of internal (strengths and weaknesses) as well as external (opportunities and threats) strategic factors. Based on the results of SWOT analysis, the position of the Ministry of Environment and Forestry concerning the licensing of IUPHHK-HA is in the first quadrant, so that strategy should be applied is SO strategy or aggressive strategy.]"

"ABSTRAKTesis ini mengenai terwujudnya regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia untuk mencegah pembalakan liar dan merupakan implikasi dari Kebijakan Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan oleh Uni Eropa berupa regulasi kayu Uni Eropa (European Union Timber Regulation) 995/2010 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan Sukarela Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, yang sudah diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014. Inti dari Perjanjian Kemitraan tersebut adalah kesepakatan terhadap kerangka hukum verifikasi legalitas kayu (Timber Assurance Legal System) dari Negara mitra, Indonesia yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini bersifat wajib untuk semua pemegang ijin industri primer pengolahan hasil hutan kayu dan industri lanjutan pengolahan kayu, dan untuk eksportir kayu, diwajibkan untuk memenuhi SVLK ini sampai mendapatkan Dokumen V-Legal dan khusus untuk ekspor ke Uni Eropa harus mendapatkan lisensi FLEGT. Kesulitan yang dialami dalam pemenuhan SVLK ini sangat dirasakan oleh industri lanjutan yang sebagian besar adalah industri kecil dan menengah, khususnya dalam hal biaya. Biaya untuk SVLK berkisar antara 60 juta sampai dengan 180 juta. Peraturan terkait Sistem Verifikasi Legalitas kayu seharusnya diterapkan secara adil terhadap industri primer dan industri lanjutan sehingga dapat mengakomodir daya saing eksportir kayu Indonesia tanpa melanggar komitmen terhadap Perjanjian yang telah disepakati. Mengutip pernyataan John Rawls, hukum dan lembaga tidak peduli seberapa efisien dan diatur dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika mereka tidak adil.

---

ABSTRACT

This theses elaborates the establishment of regulation of Timber Legal Assurance System in Indonesia to prevent illegal logging as the implication of Voluntary Partnership Agreement (VPA) of Forest Law Enforcement, Governance and Trade between Indonesia and European Union (FLEGT), which has been ratified by Presidential Decree No. 21 Year 2014. The substance of this VPA is an agreement on the legal framework for Timber Legal Assurance System (TLAS) for Indonesia called Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). This system is mandatory for all license holders of primary timber industry, advanced timber industry, and timber exporters who should meet this TLAS to get a V-Legal documents and get FLEGT License to export timber products to EU. The difficulties raised in the fulfillment of this TLAS is mostly happened to small and medium industries, particularly in terms of cost. Costs for TLAS ranged from 60 million to 180 million rupiahs. TLAS should be applied fairly to the all timber exporters and timber industry in Indonesia as to accommodate the competitiveness of Indonesian timber exporters without violate a commitment to the VPA. As John Rawls said, laws and institutions no matter how efficient and well-governed, should be reformed or abolished if they are unjust."