Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindakan dan aksi teror yang melibatkan Teroris Kombatan Transnasional (TKT) telah berlangsung lama di Indonesia. Namun, sekuritisasi isu tersebut tidak langsung mengemuka. Hal ini menunjukkan bahwa narasi kebahayaan mengenai TKT dibentuk melalui konstruksi sosial, bukan berdasarkan fakta objektif semata. Penelitian ini mengeksplorasi sekuritisasi isu TKT menggunakan teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Balzacq melalui pendekatan intertekstual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan bahasa (speech act) membentuk wacana keamanan dengan fokus pada penerimaan audiens. Hasilnya, promosi sekuritisasi terlihat melalui penerimaan audiens melalui berbagai negosiasi sebelum akhirnya menerima isu TKT sebagai ancaman keamanan. Melalui analisis intertekstualitas, penelitian ini mengungkap peran berbagai aktor dalam membentuk wacana keamanan nasional serta speech act yang tidak hanya berfungsi untuk mempengaruhi audiens dan mengkonstruksikan keamanan, tetapi juga dikonstruksikan melalui teks-teks lain yang relevan. Hasil dari proses sekuritisasi yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa implementasinya masih belum maksimal di level sistem peradilan pidana.

---

The actions and terrorist activities involving Foreign Terrorist Fighters (FTF) have been ongoing in Indonesia for a long time. However, the securitization of this issue did not emerge immediately. This indicates that the danger narrative regarding FTF is constructed through social constructs, not solely based on objective facts. This study explores the securitization of the FTF issue using the securitization theory developed by Balzacq through an intertextual approach. The aim of this research is to understand how speech acts shape security discourse, focusing on audience reception. The results show that the promotion of securitization is evident through audience acceptance via various negotiations before ultimately recognizing the FTF issue as a security threat. Through intertextual analysis, this research reveals the role of various actors in shaping national security discourse and how speech acts not only function to influence the audience and construct security, but are also constructed through other relevant texts. The outcome of the securitization process in Indonesia shows that its implementation remains suboptimal at the level of the criminal justice system."

"Peristiwa 11 September 2001 adalah momentum yang sangat tepat bagi Amerika Serikat untuk memulai perang terhadap teroris internasional secara terbuka. Sejak saat itu, negara penguasa tunggal dunia ini mulai membuat kebijakan-kebijakan strategis di dalam negerinya untuk mempersempit dan memberangus gerak para teroris. Dengan segala sumberdaya yang dimiliki dan menggunakan segala instrumen yang bisa dipakai, AS berusaha untuk menghentikan segala aksi teror yang masih mungkin terjadi. Bersamaan dengan itu, lewat kampanye War on Terrorisme global, AS menggalang kerjasama dalam berbagai bentuk dengan semua negara di dunia. Lewat pedekatan slick and carrot dan penawaran dua pilihan, "bersama Amerika atau bersama teroris," membuat kampanye AS ini sukses besar, dalam arti mendapat dukungan mayoritas dari negara-negara di dunia. Dengan menggunakan instrumen-instrumen politik internasional, seperti penetrasi dan intervensi melalui sarana media massa dan militer membuat siapa saja yang dianggap AS sebagai teroris akan sangat mudah "ditaklukkan."Didakwanya Al-Qaedah, kelompok Islam garis keras sebagai pelaku aksi teror terhadap AS kembali membangkitkan wacana permusuhan Islam dan Barat, semacam perang antar peradaban yang diramalkan Samuel Huntington di awal tahun 90-an. Bersamaan dengan itu tuduhan dan kritikan terhadap Islam sebagai ideologi yang mendukung aksi kekerasan semakin menguat, terutama di negara-negara Barat yang tidak mengenal Islam secara proporsional, sehingga sampai ada yang berpikiran ideologi ini harus dihancurkan. Bahkan dibeberapa tempat, pasca terjadinya serangan 11 September 2001 warga muslim diperlakukan secara kasar bahkan ada yang menggunakan kekerasan fisik, khususnya di negara yang warga muslimnya minoritas.Pilihan-pilihan strategi yang digunakan Amerika terlihat sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekeliling Presiden Bush yang cenderung beraliran konfrontasionalis, yang melihat setiap persoalan dengan kacamata permusuhan dan cenderung memilih cara kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan.Kebijakan Amerika memerangi teroris telah menimbulkan implikasi negatif bagi komunitas muslim di berbagai belahan dunia, termasuk bagi komunitas Islam Politik di Indonesia. Secara psikologis, instrumen penetrasi dan intervensi yang dijalankan Amerika telah menimbulkan ketakutan dan kengerian yang mendalam di kalangan komunitas Islam Politik dalam menghadapi aksi-aksi counter terrorism. Tindakan-tindakan represif yang diambil aparat keamanan di dalam negeri dalam upaya mencari dan menangkap para pelaku aksi teror yang tidak jarang menimbulkan persoalan baru dalam masyarakat, khususnya masalah keamanan. Pada sisi lain, upaya memerangi teroris juga semakin memperkuat resistensi komunitas Islam Politik terhadap kebijakan-kebijakan yang dijalankan Amerika baik di dalam maupun di luar negeri. Apalagi ketika langkah-langkah yang diambil terkesan sangat sejalan dengan apa yang diinginkan Amerika.

---

The 9/11-terror attack was a momentum for the United States to begin its war towards international terrorists openly. It was since this attack that the world super power began to re-formulate its domestic strategic policies in order to limit and diminish the movement of the terrorists. With all resources and instruments that it has, the United States attempted to avoid all possible terror attacks, which may happen in the future. Along with it, through its war on terror campaign, the U.S. organizes multilateral cooperation in any form with all countries around the world. Through its stick and carrot approach, it offers others with two choices that is either "to be with the U.S or with the terrorists". This approach has been successful in terms that it gains support from various countries. It uses international political instruments, such as penetrating and intervening others through media and military so that the U.S. can easily overcome those who are considered by the U.S as terrorists.

The charge over Al-Qaedah, a group of radical Muslims as the actor behind the deadly terrorist attack has awakened the old hatred between Islam and the West, as a clash of civilization, which was first emerged as a thesis formulated by Samuel Huntington in the early 1990s. The accusation and attack towards Islam as an ideology that supports violence acts is strengthening, especially in Western Countries, which do not really understand Islam. Therefore, it is unquestionable that many of them think that Islam has to be destroyed. In fact, in various places after the 9/11 attacks, many Muslims have been badly treated, especially for those who live as a minority groups.

All of these strategic policies have been very much influenced by those officials close to President George W. Bush who tends to be confrontative, meaning that he always try to see all problems in enmity and tend to use violence actions in solving every problems.

The U.S. policies to fight the terrorists have created negative impact to the Muslim community in various countries around the world, including those in Indonesia. Psychologically, the penetration and intervention policies that are adopted by the U.S. have created fear among the political Islam communities. Repressive actions that are taken by the state apparatus in many cases have formed new problems in the community, such as the security issues. On the other hand, the attempts to fight terrorists have also strengthened the Muslims' community resistance towards U.S. foreign or domestic policies. Worse still, those policies are taken in order to secure the U.S. interests."

"ABSTRAKKasus terorisme di lndonesia menjadi topik hangat mengingat korban dan kerugian ditimbulkan begitu besar. Kepala Badan Nasional Penanggutangan Terorisme (BNpT)lndonesia mengatakan sudah 840-an teroris di lndonesia tertangkap dan 60 diantaranya ditembak mati di lokasi selama 13 tahun terakhir ini (Tempo, 9 Maret 2013). Muncul pertanyaan bagaimana perlakuan terhadap para pelaku kejahatan terorisme yang tertangkapdan dihukum di Lembaga Pemasyarakatan? Sebagaimana diketahui narapidana teroristidak bisa disamakan dengan narapidana kriminal biasa, demikian pula pembinaannya. lsu pembinaan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan (Lapas) menjadisorotanmasyarakat saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan secara intensif dan maksimal untuk menangani terorisme dan pelaku teroris melalui peradilan terorisme.Penegakan hukum menjadi tumpuan mengatasi persoalan terorisme melalui penerapan hukuman yang keras lewat putusan pengadilan, dan diharapkan ada efek jera terhadap tindakan teror. Tetapi kenyataan, pelaksanaan hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan menimbulkan perdebatan mengenai efektifitas pelaksanaan hukuman penjara di Lapas, karena narapidana teroris dibedakan dari narapidana lain. Sementara itu bangunan Lapastertutuptembok tinggi dan kawat berduri, sehingga menyulitkan masyarakat umum untuk ikut-sertamengawasi secara la ngsu ng ha I yang terjadi di dala m Lapas.Narapidana teroris tidak bisa dipandangsama dengan narapidana-narapidana lain seperti pelaku tindak pidana kriminal, korupsi atau narkoba. Narapidana teroris lahir dari rahim radikalisme dan terorisme (Hendropriyono, 2009:266). Narapidana-narapidana lain mungkin menyesali tindakan yang menyebabkan mereka harus menjalani hukuman penjara. Tetapi, tidak demikian halnya dengan narapidana teroris."

"Metode pendanaan terorisme di Indonesia terus berkembang semakin kompleks dan variatif. Dari yang awalnya menggunakan metode-metode konservatif seperti kurir tunai, badan amal, dan perampokan bank, kini mereka mulai memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan, seperti peretasan terhadap Fintech ilegal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan teroris dalam memanfaatkan fintech sebagai sumber pendanaan mereka serta penanggulangannya. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori yang digagas oleh Michael Freeman tentang pertimbangan teroris dalam pemilihan metode pendanaan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu peretasan speedline.com oleh Rizki Gunawan pada tahun 2011 untuk pendanaan terorisme. Data penelitian didapatkan melalui wawancara pelaku peretasan tersebut, ahli dari PPATK, OJK, penyidik Densus 88, laporan, serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek yang menjadi prioritas utama dalam pendanaan terorisme adalah aspek keamanan pelaku, kuantitas dana yang didapat, dan tingkat kemudahan dalam mengumpulkan dana.

---

Terrorism financing method in Indonesia is developing in an alarming rate, to the point it is now becoming more complex than before. Terrorists traditionally use conventional methods like robberies, charities and courier service to fund their activities, today terrorists are able to utilize modern methods in financing their activities due to the rapid development in financial technology nowadays, one example is by hacking an illegal Fintech Company. Therefore, this research is conducted in order to explain and analyze the consideration behind the usage of illegal fintech company to finance terrorism activities and how to prevent it. The analysis on this research is done by using the theory that is coined by Michael Freeman about the reasoning of terrorists when choosing their financing method. The method used in this research is case study, and the case that is used for this research is the terrorism financing hacking of speedline.com in 2011 by Rizki Gunawan. Research data are acquired from interviews with the perpetrators, experts from INTRAC (PPATK), Special Detachment 88, reports, and journals that are relevant with the research. As a result, this study found that the priority aspects in terms of terrorist financing are security, quantity, and the simplicity while obtaining funds."

"Skripsi ini membahas tentang pilihan rasional teroris radikal Islam dalam memilih modus serangan studi kasus terorisme di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2010. Identifikasi menunjukan terdapat tiga modus serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok teroris tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam memilih modus serangan yang akan digunakan, teroris selalu memperhitungkan dan mempertimbangkan pilihan rasional berbagai faktor baik personal (motif dan kemampuan pelaku) maupun situasional (situasi dan kondisi target serta ketersediaan akses pendukung operasi) sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

---

This paper discussed the rational choice of radical Islamic terrorists in selecting the mode of attack, based on case studies of terrorism in Indonesia during 2000 to 2010. Identification showed that there are three modes of terrorist attacks carried out by terrorist groups. This study explains that in choosing a mode of attack that will be used, terrorists always take into account and consider the rational choice of a variety of factors both personal (the perpetrator's motives and abilities) or situational circumstances (situations and conditions of the target and the availability of access to operations support) so as to achieve the desired goal."

"Reintegrasi mantan narapidana terorisme harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari intervensi pembinaan dan pemberdayaan dalam Lapas dengan inisiatif program paska-rilis. Keterlibatan inisiatif mantan narapidana teror dalam reintegrasi luar Lapas mendapat atensi cukup besar beberapa tahun terakhir. Pelibatan yayasan mantan narapidana teror dalam skema asistensi dan supervisi dilakukan untuk membangun ruang dukungan sosial sebagai upaya pencegahan residivisme. Umumnya mantan narapidana teror mengalami risiko dan tantangan paska-rilis yang melekat seperti stigmatisasi, ketidakpercayaan dan ekslusi terhadap akses sosioekonomi. Mengingat hal ini, periode transisi menjadi masa krusial dalam menentukan keberhasilan program pencegahan. Yayasan mantan narapidana teror menginisiasi program pendampingan dan pengawasan berbasis komunitas dengan mendorong kemandirian finansial, mengubah cara pandang ke arah moderat melalui kajian dan dialog serta memastikan penerimaan komunitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan intervensi yayasan mantan narapidana teror dalam skema reintegrasi lanjutan dengan menekankan pada risiko krusial periode transisi sebagai urgensi keterlibatan inisiatif yayasan. Teori Ikatan Sosial digunakan untuk mengetahui unsur pencegah kembalinya binaan melakukan kejahatan teror. Penelitian ini menemukan bahwa Yayasan Lingkar Perdamaian memberikan bantuan moril dan materil sebagai bentuk dukungan sosial bagi mantan narapidana teror yang menjalani masa Cuti Menjelang Bebas. Yayasan Lingkar Perdamaian juga memastikan penerimaan komunitas terhadap reintegrasi mantan narapidan teror di wilayahnya.

---

Ex-terrorist reintegration must be carried out in an integrated way from in-prison empowerments with post-release program initiatives. The involvement of formers in reintegration has received considerable attention in recent years. The involvement of formers foundations in the assistance and supervision is to build a social support to prevent recidivism. Usually, ex-terrorist experience inherent post-release risks and challenges such as stigmatization, mistrust and socioeconomic exclusions. Transition period is a crucial in determining the success of prevention program. Formers foundation initiates community-based assistance and supervision by encouraging financial independence, changing perspectives towards moderation through discussion and dialogue and ensuring community acceptance in the first place. This study uses a descriptive qualitative method to describe the intervention of formers foundation in reintegration scheme by emphasizing the crucial risks of the transition period. Social Bond Theory is used to find out the elements of preventing ex-terrorist from re-committing terrorism. This research found that Yayasan Lingkar Perdamaian as formers foundation provides assistance on moral and material for ex-terrorist on their conditional release. Yayasan Lingkar Perdamaian also ensures acceptance of community for ex-terrorist reintegration in their area."

"Fenomena desistensi dari terorisme tidak hanya sebatas menjelaskan bagaimana mantan pelaku teror dapat berhenti menjadi teroris atau kembali terlibat dalam kelompok teroris.  Di sisi lain, penelitian tentang Desistensi dari terorisme harus menjawab berbagai macam faktor dan pengaruh lain yang mendukung seseorang mengalami Desistensi dari terorisme. Peneliti memulai penelitian ini dengan tinjauan existing literatur tentang Desistensi dari terorisme, dengan mempertimbangkan tantangan konseptual dan meninjau teori utama kerangka kerja dan temuan empiris dari Desistensi dari terorisme khususnya di Indonesia. Didasarkan pada hal ini terdapat kemungkinan pembentukan tipologi Desistensi dari terorisme berserta peramalannya dapat memberikan pandangan yang berbeda terkait penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme. Peramalan tersebut akan mencakup berkembangnya kondisi idling mode yang cenderung dialami oleh mantan pelaku teror. Setelah idling mode, ditemukan catalyst event yang mendorong mantan pelaku teror kembali melakukan aksinya. Kondisi ini juga tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang telah mengakibatkan badai informasi, di mana mantan pelaku teror terlibat dan memiliki peran dalam organisasi terorisme. Dengan menggunakan metode kualitatif, Peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 35 Mantan Teroris, serta melakukan Focus Group Disscussion (FGD) bersama 13 Pakar intervensi pelaku teror. Dari hasil penelitian ini, tergambarkan bagaimana wujud dari tipologi Desistensi dari terorisme. Berdasarkan tipologi tersebut, dapat dilihat faktor yang mendukung dan menghambat terjadinya Desistensi dari terorisme, seperti catalyst event dan idling mode. Di bagian akhir, penelitian ini membahas tentang bentuk intervensi yang dapat dilakukan kepada Mantan pelaku teror, yaitu pendekatan heaven, home, dan habit.

---

The phenomenon of Desistance from Terrorism is not only limited to explaining how former terrorists can stop being terrorists or get involved in terrorist groups again. On the other hand, research on Desistance from Terrorism must address various other factors and influences that support a person experiencing Desistance from Terrorism. The researcher started this research by reviewing the existing literature on Desistance from Terrorism, taking into account the conceptual challenges and reviewing the main theoretical framework and empirical findings of Desistance from Terrorism, especially in Indonesia. Based on this, there is a possibility that the establishment of a typology of Desistance from Terrorism along with its forecasting can provide different views regarding the handling and prevention of terrorism crimes. The forecasting will include the evolving conditions of idling mode that former perpetrators of terror tend to experience. After idling mode, a catalyst event was found that pushed former terror perpetrators back into action. This condition is also inseparable from the influence of globalization which has resulted in a storm of information, in which former terror perpetrators are involved and have a role in terrorism organizations.  Using qualitative methods, the researcher conducted in-depth interviews with 35 former terrorists, as well as conducted a Focus Group Discussion (FGD) with 13 terrorism intervention experts. From the results of this study, it is described how the form of the tipology of Desistance from Terrorism is described. Based on this tipology, it can be seen the factors that support and inhibit the occurrence of Desistance from Terrorism, such as catalyst events and idling modes. In the end, this study discusses the forms of intervention that can be done to ex-terrorists, namely heaven, home, and habit approaches."

"Beberapa dampak negatif yang perlu dieksplorasi dalam diskusi ini adalah gejala globalisasi media massa membuka kondisi dunia yang borderless world. Kondisi dunia tanpa batas ini mengakibatkan apa yang sering disebut dengan penyeragaman secara global dalam sistem, pola dan budaya komunikasi dunia dan Indonesia khususnya."