Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 khususnya Tunggakan Pajak di Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari sisi penerimaan pajak dan asas kepastian hukum, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Ibukota Jakarta Nomor 129 tahun 2013, Nomor 134 tahun 2014 dan Nomor 103 tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Tunggakan PBB-P2 Untuk Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi pustaka dan wawancara tidak terstruktur dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini mengoptimalkan penerimaan pajak dari tunggakan pajak dan kebijakan ini tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Dengan adanya kebijakan ini maka tunggakan pajak yang sudah lama tetap ditagih kepada wajib pajak, sedangkan PBB-P2 memiliki masa daluwarsa pajak 5 lima tahun. Hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan agar kebijakan PBB-P2 tentang tunggakan pajak sebaiknya dievaluasi kembali agar memenuhi asas kepastian hukum dalam mengelola tunggakan PBB-P2.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the tax policy of rural urban land and buildings PBB P2 in particular Tax Receivables in the Province of DKI Jakarta in terms of legal certainty, as stated in Governor of DKI Jakarta Regulation number 129 year 2013, number 134 year 2014 and number 103 year 2016 regarding the provision of principal deduction and the annulment administration charge of rural urban land and building tax receivable for the taxable year before managed by local government.This study use qualitative approach by data collection method in the literature study and interview unstructured to technique data analysis qualitatively. The results show that this policy optimizes tax revenue from tax arrears and this policy is not in accordance with the principle of legal certainty. Given this policy, long tax arrears are still billed to taxpayers, while PBB P2 has a tax period of 5 five years. This is one of the basic considerations for the PBB P2 policy on tax arrears should be re evaluated in order to meet the legal certainty principle in managing PBB P2 arrears."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Provinsi DKI Jakarta, melalui studi kasus yang dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Kota Administrasi Jakarta Selatan serta faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah implementasi pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Jakarta Selatan masih belum dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 dan masih banyak penyelenggaraannya dilapangan yang diwarnai dengan penyimpangan, seperti penyetoran retribusi yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan adanya pungutan liar di Taman Pemakaman Umum (TPU). Disamping itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang bisa menyebabkan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Jakarta Selatan menjadi tidak optimal.

---

This thesis discuss about the implementation of funeral service charges collection in The Province of DKI Jakarta, through a case study that carried out in the city administration of south jakarta. The purpose of this thesis is to analyze the collection implementation of funeral services charges in city administration of south jakarta as well as any inhibiting factors that encountered the implementation of funeral service charges collection at the field This research is using a qualitative approach with descriptive type of research. The results obtained that the implementation of funeral services charges collection in south jakarta still not implemented according to the Jakarta Provincial Regulation No. 3 in year 2012 and its implementation in the field are still tinged with irregularities, such as the payment of retribution which not in accordance with the time that appointed and the presence of illegal charges collection at goverment cemetery. In addition, there are several inhibiting factors that could cause the collection of funeral service charges in south jakarta became not optimal."