Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang utama di samping penerimaan dari pungutan (charges) atau juga pinjaman. dimana pajak dapat berupa dana yang ditarik dari sektor swasta lanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Untuk itu setiap penerimaan negara khususnya pajak perlu diatur pemungutannya sesuai perkembangan dan kondisi.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dinyatakan secara kuantilatif dalam jumlah nilai mata uang. APBD merupakan taksiran tentang pendapatan dan belanja daerah dalam kurun waktu satu tahun mendatang.Dengan pemberian kewenangan otonomi yang luas kepada daerah dan dana perimbangan yang akan meningkat dalam jumlah yang signifikan, akan membawa konsekuensi yang tidak mudah. Hal ini berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang semakin berat, bukan saja dalam mengelola dana yang jumlahriya besar, namun di masa yang akan datang juga harus bertanggung jawab dalam penggalian sumber dana yang akan dijadikan sumber pendapatan daerah masing-masing.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Penghasilan Perseorangan di Propinsi DKI Jakarta dan bagaimana kontribusinya terhadap Bagi Hasil Pajak serta upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta.Tujuan Penulisan tesis ini adalah Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pemungutan, kontribusi penerimaan dan upaya-upaya dalam Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21).Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan analsisis maka diketahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) reiatif stabil. Angka TPI tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2001 dengan 108%. Angka rasio yang besarnya lebih dari 100% memperlihatkan bahwa administrasi pemungutan Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) Propinsi DKI Jakarta telah berjalan secara efektif yang berarti realisasi penerimaan PPh 21 lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Kontribusi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) terhadap Penerimaan Bagi Hasil Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfluktuasi. Hal ini dibuktikan berdasarkan basil perhitungan angka rasio kontribusi Pajak Penghasilan, Perseorangan (PPh 21) selama dua tahun dapat dikatakan bahwa kontribusi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) terhadap Bagi Hasil Pajak mengalanni peningkatan dari tahun ketahun.Adapun saran yang dianjurkan besarnya kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) terhadap penerimaan Bagi Hasil Pajak dalam APBD seharusnya dapat dipertahankan dan apabila mungkin harus lebih ditingkatkan. Peningkatan ini dapat dilaksanakan dengan ektensifikasi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) baik dengan cara menegakkan peraturan dan penerapan sanksi."

"Pemberian kewenangan otonomi yang luas kepada daerah dan dana perimbangan yang akan meningkat dalam jumlah yang signifikan, akan membawa konsekuensi yang tidak mudah. Hal ini berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang semakin berat, bukan saja dalam mengelola dana yang jumlahnya besar, namun di masa yang akan datang juga harus bertanggung jawab dalam penggalian sumber dana yang akan dijadikan sumber pendapatan daerah masing-masing.Propinsi DKI Jakarta, daerah yang mengalami perkembangan pesat, masalah yang menyangkut jual beli tanah atau perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi salah satu aspek penting yang 'perlu diantisipasi secara yuridis dan menyeluruh. Kebutuhan untuk menangani masalah pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini secara serius tidak lain disebabkan karakteristik DKI Jakarta yang berpredikat sebagai ibu kota negara yang relatif lebih kompleks dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi dan Peran Koordinasi Pemungutan terhadap optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Propinsi DKI Jakarta. Tujuan penulisan tesis ini adalah menjelaskan dan menguraikan koordinasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKl Jakarta dan mengetahui sejauh mana peran koordinasi pemungutan terhadap optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Hasil analisis manemukan bahwa peran koordinasi pemungutan menunjukkan angka yang kurang stabil namun hubungan antara koordinasi dengan realisasi penerimaan kuat. Pelaksanaan koordinasi menunjukan bahwa pelaksanaan koordinasi pemungutan cukup didukung oleh kewenangan dan mekanisme koordinasi yang cukup baik.Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan koordinasi pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum baik (optimal). Hasil dari unit pendataan dan pemeriksaan sampai penyelesaian tunggakan di unit penagihan kurang efektif dan kurang ditindaklanjuti secara proaktif. Lemahnya koordinasi antara lain tercermin pada kurangnya kerjasama antar unit, maupaun kerjasama diluar instansi yang terkait dengan pihak Iuar KP PBB dan Dipenda DKI Jakarta.Saran yang dianjurkan adalah Membuat sistem informasi administrasi yang dapat menghubungkan tiga unit koordinasi (pendataan dan pemeriksaan, penetapan dan penagihan) secara on line sehingga data dan informasi serta pelimpahan tugas selanjutnya yang diperlukan pada sat itu dapat dipenuhi. Perlunya pengimplementasian model koordinasi yang tepat dan sesuai dengan konsep koordinasi yang diharapkan."

"Dalam tesis ini dilakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat bagaimana pengaruh penerimaan pajak dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang ditempuh adalah analisa secara deskriptif dan statistik. Analisa secara deskriptif dilakukan dengan cara studi literature dan penjelasan secara deskriptif untuk melihat bagaimana laju pertumbuhan penerimaan pajak dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi. Analisa statistic dilakukan dengan mengunakan analisa regresi dan pengujian hipotesis uji-T dan uji-F. Variabel Independen pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak dalam negeri dari tahun 1993 sampai tahun 2002. Sedangkan variabel independent kedua yang digunakan adalah penerimaan PPh, PPN dan PBB.Hasil analisa secara deskriptif menunjukan bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak dalam negeri, penerimaan PPh, PPN dan PBB sangat fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Laju pertumbuhannya mengalami penurunan secara perlahan-lahan dari tahun 2001 ke tahun 2002 menjadi 13,39% untuk penerimaan pajak dalam negeri, 7,31% untuk PPh, 16,6% untuk PPN, dan 19,85% untuk PBB. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1995 mengalami perlambatan, dimana puncaknya adalah pada krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 dengan pertumbuhan mencapai minus 13,13%. Setelah krisis ekonomi tersebut, pada tahun 2002 Indonesia mencoba bangkit dari keterpurukannya dengan mencapai pertumbuhan ekonomi 3,66%, yaitu lebih tinggi dari tahun sebelumnya namun masih lebih rendah dari yang ditargetkan pemerintah sebesar 4% dalam asumsi APBN 2002.Hasil pengujian analisa statistik dengan mengunakan tingkat kesalahan 5%, menunjukkan bahwa baik penerimaan negara dari pajak dalam negeri secara keseluruhan atau penerimaan negara dari PPh, PPN dan PBB tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat probabilitas pada regresi yang pertama sebesar 0.4437 yang lebih besar dari 0,05 yang menunjukan bahwa penerimaan negara dari pajak dalam negeri tidak signifikan secara statistik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk probabilita pada regresi linear berganda menunjukan bahwa tingkat probabilitas untuk PPh, PPn dan PBB berturut adalah 0,2142; 0,2371; 0,5079 yang lebih besar dari 0,05 yang menunjukan bahwa PPh, PPN dan PBB secara statistik juga tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.Dengan menuunakan uji-T, hasil t-hitung untuk PPh, PPN dan PBB secara berturut adalah (-1,389), (1.3132) dan (-0.7038) yang berarti bahwa PPh, PPN dan PBB secara statistik tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan. Sedang dengan uji-F dengan hasil F-hitung (2.1100) < F-tabel (4,74) dan tingkat kesalahan 5% yang berarti bahwa variabel-variabel independent secara bersama-sama tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi."

"Tesis ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat pada tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metodologi regresi berganda data panel (pooling data regression) pada ilmu Ekonometrika dengan variabel bebas Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya, rasio SDM (Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pelaksana) dengan jumlah WP efektif, rasio realisasi Sumber Dana (Prosentase Realisasi Anggaran Belanja/DIPA) dengan SDM, dan Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan). Hasil penelitian ini menyarankan agar pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana kebijakan publik lebih memperhatikan alokasi SDM dan meningkatkan kualitasnya; mengawasi pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan efisien; dan meningkatkan tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak, yang keseluruhannya merupakan bagian dari peningkatan mutu Reformasi Perpajakan.

---

The focus of this study is determine factors to reach the target of tax revenue at Pratama Tax Offices (study at Kanwil DJP Jakarta Pusat years of 2006-2008). This research is using pooling data multiple linear regression from econometrics with independent / explanatory variables : tax revenue (1 year ago), ratio of human resources (Account Representative, Tax Auditor, and Officer) with taxpayers, ratio office budget (realization percentage of DIPA) with human resources, and Administrative Tax Compliance of Tax Payers (person and board/corporation). Results of this research to suggest manager of Directorat General of Taxes as a public policy maker, put more attention for allocation and quality of human resources; to supervise budgeting process in order that be effective and efficient; and to ascend the tax compliance of tax payers, all of this in order to achieve the better quality of tax reform."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi memberikan dampak perubahan proses bisnis dan perdagangan di Indonesia dari konvensional menjadi perdagangan elektronik (E-Commerce). Peningkatan pengguna e-commerce juga memberikan implikasi yang besar bagi peningkatan nilai transaksi yang menjadi potensi pajak bagi kas negara. Pada penerapannya kegiatan e-commerce ini memberikan dampak yang rumit khususnya bagi pengawasan, dimana DJP kesulitan mendapatkan data dari seluruh para pelaku e-commerce. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui proses wawancara kepada pihak terkait dan studi kepustakaan. Dalam analisis didapatkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh DJP dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung oleh AR dan juga pengawasan lewat e-faktur. Kendala utama yang dihadapi oleh DJP adalah sulitnya untuk memperoleh data dari para pelaku e-commerce dikarenakan data tersebut hanya dimiliki oleh platform dan kurangnya sarana IT base yang dimiliki oleh DJP. Dalam rangka mengatasi kendala demi pengoptimalan penerimaan negara, DJP berencana melakukan pengembangan regulasi dimana akan bekerjasama dengan BPS sebagai kunci untuk mendapatkan data dan nilai transaksi dari pelaku pengguna platform e-commerce. Dengan demikian diharapkan kedepannya DJP dapat juga bekerjasama dengan pihak lain guna peningkatan sistem pengawasan pada platform e-commerce yang khususnya dengan melakukan pengembangan lewat IT Base internal terkait."

"Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Nasional, bahwa Pertamina sebagai pemegang kuasa atas penambangan minyak dan gas bumi dari pemerintah Rl dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pelaksanaannya sepanjang dilakukan dengan cara Kontrak Production Sharing (KPS). Salah satu aspek yang menonjol daiam sistem KPS adalah adanya kewajiban bagi kontraktor untuk mengeluarkan biaya terlebih dahulu dan pemerintah Rl akan mengakui keberadaan biaya tersebut apabila kontraktor telah berhasil menemukan cadangan minyak. Cost recovery yang merupakan biaya yang telah diakui pemerintah dan sekaligus merupakan biaya pemulihan dari pemerintah Rl kepada Kontraktor, dalam pelaksanaannya akan diperhitungkan sebagai pengurang crude oil yang berarti akan menentukan terhadap bagian masing-masing pihak. Metodelogi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan data dokumenter serta studi kepustakaan. Dalam peIaksanaannya ternyata cost recovery telah ditetapkan dengan tidak memperhatikan pertimbangan ekonomis, terbukti dengan tidak adanya pembatasan terhadap besarnya pengembalian cost oil oleh pemerintah. Begitu pula secara akuntansi, terjadi penyimpangan dalam melakukan penghitungan penyusutan aktiva tetap. Dan dilihat dari aspek perpajakan ternyata tidak diperhitungkan baik dari aspek pertambahan penghasilan Kontraktor rnaupun sebagai penambah deductible expense. Penetapan cost recovery pada KPS Indonesia dibandingkan dengan yang berlaku di beberapa negara, ternyata jauh Iebih murah dari negara Iainnya yang melaksanakan pengusahaan migas melalui kerja sama KPS. Dengan berpokok pangkal pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa cost recovery telah ditetapkan menyimpang dari ketentuan normatif namun sesuai dengan ketentuan hukum positif yang daiam hal ini kontrak dan peraturan pendukungnya. Akibatnya, pengaruh cost recovery tidak nampak jelas terhadap penerimaan pajak. Padahal secara normatif cost recovery mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak."

"Realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga dibutuhkan strategi optimalisasi penerimaan PPJ serta identifikasi faktor internal dan faktor eskternal dalam optimalisasi penerimaan PPJ berdasarkan analisis SWOT sehingga realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu dapat optimal. Pendekatan penelitian ini yakni post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini terdapat empat macam strategi yakni perluasan subjek PPJ baru dan peningkatan kapasitas PPJ, perkuatan proses pemungutan PPJ, peningkatan pengawasan PPJ, dan peningkatan efisiensi dari administrasi PPJ. Kemudian, terdapat faktor internal sebagai kekuatan dan kelemahan yakni kerja sama bapenda dengan instansi lain yang terkait, ketersediaan sumber daya manusia di bapenda, keterbatasan akses data mengenai subjek PPJ, penempatan sumber daya manusia tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungi, ketidaktersediaan alat ukur kapasitas listrik untuk objek pajak Non-PLN, pemberlakuan sistem pemotongan PPJ pelanggan pra-bayar melalui e-commerce, dan unequal treatment pada subjek PPJ dengan sistem pra-bayar dan pasca bayar. Faktor eksternal sebagai peluang dan ancaman adalah perjanjian kerjasama antara bapenda dengan PT PLN UP3 Kota Bengkulu, penggantian PJU LED oleh dishub, dan ketersediaan dasar hukum PPJ di Kota Bengkulu, pembayaran tagihan listrik oleh subjek PPJ pasca bayar, dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh dishub.

---

The realization of street lighting tax revenue in the city of Bengkulu did not reach the set target, thus requiring an optimization strategy for street lighting tax revenue as well as the identification of internal and external factors in optimizing street lighting tax revenue based on SWOT analysis so that the realization of street lighting tax revenue in Bengkulu city can be optimal. The research approach used in this study is post-positivist with the data collection techniques of in-depth interviews and literature review. The results of this study identified four types of strategies, namely expansion of new street lighting tax subjects and increasing the capacity of street lighting tax, strengthening the street lighting tax collection process, enhancing street lighting tax supervision, and improving the efficiency of street lighting tax administration. Furthermore, there are internal factors as strengths and weaknesses such as cooperation between the local revenue office (Bapenda) and other relevant agencies, availability of human resources in Bapenda, limitations in accessing data on street lighting tax subjects, misplacement of human resources not in accordance with their duties and functions, unavailability of electrical capacity measuring devices for Non-PLN tax objects, implementation of street lighting tax deduction system for prepaid customers through e-commerce, and unequal treatment of street lighting tax subjects with prepaid and postpaid systems. External factors as opportunities and threats include cooperation agreements between Bapenda and PT PLN UP3 Kota Bengkulu, replacement of LED public street lighting by the transportation agency, and availability of legal basis for street lighting tax in Bengkulu city, electricity bill payments by postpaid street lighting tax subjects, and limitations in funds owned by the transportation agency."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskipsikan proses formulasi, faktor-faktor yang dipertimbangkan, dan hambatan dalam kebijakan penetapan target penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun anggaran 2014. Latar belakang permasalahan penelitian ini adalah adanya kenaikan signifikan terhadap besarnya target penerimaan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan penetapan target penerimaan Pajak Hotel melalui empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pembahasan tingkat eksekutif, pembahasan tingkat lesgislatif, dan pengesahan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam merumuskan target penerimaan Pajak Hotel tahun anggaran 2014 adalah faktor eksternal dan faktor internal. Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya pendukung dalam proses pendataan perhitungan potensi dan adanya masalah komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pembahasan di tingkat legislatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa besarnya kenaikan yang cukup signifikan disebabkan karena penggunaan proyeksi penerimaan dengan asumsi keterisian seluruh kamar dan menggunakan asumsi tax gap relatif kecil sebesar 9,09.

---

This research discuss about the formulation process, considered factors, and obstacles in the policy-making due to revenue target from Hotel Tax sector in Yogyakarta for the budget year 2014. This research is a descriptive one with qualitative approach.

Based on the research's result, it is acknowledged that the policy-formulation process due to revenue target from Hotel Tax sector was carried out through four prominent factors which are potency analysis, executivephase discussion, legislative-phase discussion, and legislation. Considered factors in formulating revenue target from Hotel Tax sector for budget year 2014 are external and internal factors. Meanwhile, the encountered obstructions are limited supportive resources in logging process of potency calculation and communication-issue within the executive and legislative parties at legislativephase discussion.

This research concludes that significant increase in revenue target from Hotel Tax in Yogyakarta for budget year 2014 was caused by improper using of assumption in analyzing Hotel Tax potencies, which was assumed by 100% occupancy rate and exceedingly low tax gap assumption that reached out to 9,09%."

"Potensi Pajak Air Tanah di Kota Tangerang Selatan cukup besar. Tujuan penelitian adalah mengetahui potensi pemungutan dan efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah pada tiap kecamatan di Kota Tangerang Selatan , serta upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Tanah secara objektif sesuai kondisi Wajib Pajak, sebagai upaya peningkatan PAD Kota Tangerang Selatan. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data wawancara mendalam.Langkah penelitian yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara konsep dan teori perpajakan yang mendukung penelitian ini. Adapun langkah langkah dalam penelitian ini antara lain dengan menghitung potensi pemungutan dan efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah pada 7 Kecamatan di Kota Tangerang Selatan, membandingkan dan menentukan tingkat potensi pemungutan dan efektivitas penerimaan dari semua kecamatan tersebut. Selanjutnya menentukan hambatan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Tanah, kemudian menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Tanah secara objektif dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

---

The Potential of Groundwater Tax in Tangerang Selatan City is large enough. The purpose of this research is to examine the potential effectiveness of revenue collection and ground water tax in every district in Tangerang Selatan City and the efforts of Tangerang Selatan government to overcome the obstacles in optimizing ground water tax revenue objectively according Tax Payer conditions, as efforts to increase the revenue of Tangerang Selatan City. This research is using qualitative method with techniques of data collection through indepth interviews. The step of this research is done by comparing the concept and theory of taxation which supported this research. The steps in this research are to quantify the potential effectiveness of revenue collection and ground water tax at 7 districts in Tangerang Selatan , and then compare and determine the level of potency and effectiveness of revenue collection of all districts. Further define the constraints faced by Tangerang Selatan government in optimizing ground water tax revenue, then describes the efforts made Tangerang Selatan goverment in optimizing ground water tax revenue objectively with Intensification and Ekstensification method."

"Tesis ini membahas pembentukan pemahaman bersama dalam proses komunikasi interpersonal bemedia Smartphone dengan keterlibatan emoticon di dalam pertukaran pesannya. Studi ini memusatkan perhatian pada penggunaan stiker yang terdapat pada Instant Messenger Application, Line. Penelitian ini adalah studi Kualitatif dengan paradigma Konstruktivionisme dan menggunakan in-depth interview sebagai metode pengambilan datanya. Penggunaan Teori Coordinated Management of Meaning dalam penelitian ini menunjukan hasil bahwa memaknai suatu simbol emosi tidak dapat dimaknai secara berdiri sendiri, konteks pemakaian simbol emosi yang melingkupinya memiliki kontribusi dalam proses pemaknaan pesan secara keseluruhan.

---

This thesis discuss about building common understanding in interpersonal communication using Smartphone media with emoticon involvement on its message exchange. This study is focusing on sticker usage in Line, a Smartphonebased Instant Messenger Application. This is a qualitative study with based on constructivism paradigm and using in-depth interview as a method of data collection. Using The Coordinated Management of Meaning Theory, the results in this research shows that interpreting emoticon symbol can not be interpreted as a stand-alone context, the context of emoticon symbol usage that surrounds it also has a contribution in interpreting the whole message."