Hasil Pencarian

Ditemukan 262 dokumen yang sesuai dengan query

Rr. Katrina Ardhanari

Penerapan peraturan daerah Propinsi DKI Jakarta nomor 7 tahun1998 dan pengaruhnya terhadap tingkat penerimaan pajak hiburan di Kotamadya Jakarta Pusat

" Penelitian ini dibuat berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi dalam menerapkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1998 dan pengaruhnya terhadap tingkat penerimaan Pajak Hiburan di Kotamadya Jakarta Pusat. Permasalahan tersebut meliputi; pertama realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat tahun /1995/1996 ski tahun 1999/2000 yang mengalami penurunan. Kedua. realisasi penerimaan Pajak Hiburan yang dikaitkan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, sampai seberapa besar tunggakan Pajak Hiburan setelah ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

T391

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yusup Djahri

Implikasi perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 2000 terhadap kebijakan penggajian dan pemberian remunerasi kepada pegawai dikaitkan dengan perencanaan pajak.

" Perubahan eksternal khususnya reformasi perpajakan yang melatar belakangi penetapan judul penulisan tesis ini, hal yang menarik untuk untuk dikaji adalah pengaruh eksternal tersebut secara Iangsung akan mempengaruhi kebijakan manajemen dalam usaha untuk mempertahankan kinerja dan target Perusahaan yang ingin dicapainya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam praktek-praktek perencanaan pajak yang baik pada Perusahan, meliputi segala aspeknya antara lain kebijakan manajemen, kultur Perusahaan, struktur organisasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan, proses pengambilan kebijakan, implementasi dan terakhir ... "

2001

T1355

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bernadetta Andalutsi Hemawati

Tinjauan atas berakhirnya fasilitas penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai bagi kontrak production sharing bidang minyak dan gas bumi dan kontrak operasi bersama bidang panas bumi

" Perkembangan sistem perpajakan Indonesia senantiasa berusaha mewujudkan keadilan dan netralitas perpajakan. Sejalan dengan usaha tersebut, pemerintah menentukan batas waktu pemberian fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini dinikmati oleh para wajib pajak. Upaya tersebut tentunya harus memperhatikan konsistensi yuridis serta dampak permasalahan yang timbul dari penerapan kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan mengakhiri fasilitas penundaan pembayaran PPN terhadap Kontrak Production Sharing dan Kontrak Operasi Bersama oleh pihak Fiskus dengan pertimbangan meningkatkan penerimaan pajak, pada ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

T2409

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rudy Suhartono

Kebijakan Pajak Penghasilan Final Undang-Undang Pajak Penghasilan Ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Netralitas Pemungutan Pajak

" Dalam rangka menggali penerimaan pajak, Pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan yang mengenakan Pajak Penghasilan final atas penghasilan tertentu, antara lain : bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya. Namun kebijakan pengenaan pajak atas penghasilan-penghasilan tersebut tetap harus mengacu pada prinsip keadilan dan netralitas pemungutan pajak.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah kebijakan pengenaan Pajak ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

T7597

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simatupang, Augus Hendra

Politik hukum pajak pemerintah dalam pemungutan pajak penghasilan periode 1983-2000

" Sesuai dengan konstitusi, regim yang berkuasa bersama-sama dengan legislatif diberi kewenangan untuk memungut pajak dari masyarakat guna membiayai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, spritual dan material. Namun dalam pelaksanaannya pemungutan pajak sangat sarat dengan muatan kepentingan politik penguasa/partai politik yang berkuasa saat itu. Karena adanya kepentingan tersebut, terjadi benturan antara politik kekuasaan dengan hukum, dimana hukum sering menjadi pihak yang lemah, termasuk diantaranya Hukum Pajak. Dan dalam hal politik ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T15512

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adi Nugroho

Perencanaan pajak yang memanfaatkan pemilihan bentuk usaha orang pribadi pengusaha tertentu untuk kegiatan perdagangan grosir dan eceran

" Sejalan dengan sekror perpajakan menjadi salah satu sumber yang potensial bagi pembiayaan pembangunan, pemerintah berusaba untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui berbagai kebijakan dan salah satunya adalab memperbabarui Undang-undang Perpajakan yang telah ada. Pemerintab Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan harapan dapat menjaring dan pajak yang terhutang nantinya. Langkah tersebut Jazim disebut perencanaan pajak. Berdasarkan hal di atas parmasalahan yang dapat dilakukan adalah bagaimana menerapkan ketentuan atau perlakuan tersebut sehingga ... "

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002

T5000

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yoseph Agus Bagus Budi Nurani

Perbedaan antara konsep penghasilan menurut UU PPH dengan konsep penghasilan menurut standar akuntansi

" Konsep penghasilan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) berbeda dengan konsep penghasilan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) karena tujuan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan UU PPh adalah untuk keperluan penerimaan negara dan mengatur kehidupan sosial ekonomi termasuk redistribusi penghasilan, sedangkan tujuan penghitungan penghasilan benlasarkan SAK adalah memberi informasi kepada manajemen dan perbedaan antara UU PPh dan SAK. Selanjutnya dikaji pula apakah ketentuan UU PPh yang berbeda ... "

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000

T4996

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andri Darmawan

Perlakuan pajak penghasilan atas komisi yang diterima agen asuransi sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif progresif: studi kasus pada PT. Asuransi Jasindo = The treatment of income tax upon insurance agents received commission before and after the implementation of progressive tariff

" Asuransi Jasindo dalam memasarkan produknya menggunakan jasa agen. Agen memegang peranan yang sangat penting bagi usaha asuransi, tanpa agen dapat dikatakan perusahaan asuransi tidak dapat beropemsi secara maksimal. Atas penjualan yang berhasil dilakukan oleh agen, maka pihak asuransi memberikan imbalan berupa komisi yang prosentasenya telah ditentukan. Atas komisi ini maka pihak asuransi selaku pemberi penghasilan melakukan pemotongan atas penghasilan tersebut dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebelum diberlakukannya tarif progresif pemotongan pajak ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T22199

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tjahyo Susanto

Analisis penerapan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dan badan dengan peredaran bruto tertentu = Analysis of the implementation of government regulation no 46 in 2013 pertaining to the income tax on the revenue derived by individual and corporate taxpayer with certain gross turnover

" Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan PPh final atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Terdapat banyak pendapat di masyarakat atas diterapkannya peraturan ini antara lain mengenai landasan hokum penerbitan dan timbulnya ketidakadilan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut topic bahasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hokum ... "

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rustanti

Hak mendahulu atas pelaksanaan penagihan pajak terhadap harta kekayaan penanggung pajak

" ABSTRAK
Penerimaan negara dari sektor perpajakan dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara serta kesejahteraan rakyat. Usaha Direktorat Jenderal Pajak dalam mendapatkan pelunasan utang pajak seringkah terjadi benturan dengan pihak lain dalam hal ini yaitu kreditur lainnya (wajib pajak juga memiliki utang terhadap pihak lain), sehingga terjadi perebutan atas harta kekayaan wajib pajak/penanggung pajak untuk pelunasan utang negara dan kreditur lainnya. Hak mendahulu negara menjadi solusi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam upayanya untuk mendapatkan pelunasan utang dari wajib pajak/penanggung pajak. Pengaturan mengenai hak mendahulu negara terdapat ... "

2011

T38069

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian