Ditemukan 48 dokumen yang sesuai dengan query
Heryadi Indrakusuma
"
Dalam praktek bisnis sehari-hari, perusahaan melakukan transaksi bisnis baik dengan pihak ketiga, maupun dengan pihak terafiliasi. Di Indonesia, setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi, harus memenuhi prosedur yang diwajibkan oleh Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tanpa melihat materialitas nilai dari transaksi tersebut, atau dampak positif dari transaksi yang dilakukan, termasuk apakah transaksi tersebut telah dilakukan dengan syarat-syarat dan kondisi yang wajar (arms lenght).
Dalam prakteknya transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T18392
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ni Putu Nena BP Rachmadi
"
Keberadaan pemegang saham layaknya jantung bagi perseroan. Ketentuan perundang - undangan mesyaratkan suatu perseroan haruslah didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang. Bermula dari ketentuan inilah kemudian muncul istilah pemegang saham minoritas dan mayoritas. Idealnya pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas dapat memiliki keinginan yang selaras dalam suatu perseroan. Hal ini diwujudkan dengan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Namun, hal ini sangatlah sulit dicapai karena adanya perbedaan kepentingan diantara masing - masing pemegang saham. Seringkali ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T36017
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Intan Dahlia
"
ABSTRAK
Proses pengalihan hak atas saham menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mensyaratkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu. Persyaratan lainnya adalah keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya atau dikenal dengan pre-emptive rights. Persyaratan terakhir ini merupakan salah satu upaya perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Setiap proses pengalihan hak atas saham merupakan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Dalam perkara yang menjadi bahasan ...
"
2013
T35967
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nurlaila
"
Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan Perseroan, untuk menetapkan kuorum Rapat umum pemegang Saham ketiga, jika Rapat Umum pemegang Saham pertama dan kedua tidak mencapai kuorum atau atas permohonan pemegang Saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, untuk pemberian izin kepada pemegang saham untuk menyelenggarkan Rapat umum Pemegang Saham jika Direksi dan Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan Rapat umum pemegang saham atas permintaan pemegang saham. Dengan menggunakan metode ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39158
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizky Firji Junizar
"
Akta pernyataan keputusan rapat merupakan akta Notaris (akta otentik) sebagai akta partij yang memuat isi akta risalah rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas yang dibuat dibawah tangan. Pada putusan Mahkamah Agung nomor 1860 K/Pid/2010, seorang Notaris di Surakarta dilaporkan berkaitan dengan tuduhan memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat nomor 3 tanggal 6 januari 2006 yang didasari oleh akta pernyataan keputusan rapat nomor 2 tanggal 6 januari 2006. Bahwa dalam akta nomor 3 ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38884
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adrian Pramudana Iswara
"
ABSTRAK
Notaris merupakan salah satu profesi yang berasal dari abad ke II-III di zaman
romawi, pada zaman itu masih disebut scribae, tabellius atau notarius.
DalamUndang-UndangNomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1
ayat (1) didefinisikan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tersebut. BerdasarkanPasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh
Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang
berkuasa untuk itu ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39090
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Alisangihe, Carla Tania
"
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas memerlukan organ
perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham
yang fungsinya antara lain melakukan persetujuan terhadap perubahan anggaran
dasar perseroan dan perubahan data perseroan. Akta Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham dapat dibuat secara notariil maupun dibawah tangan. Undang-
Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perubahan anggaran dasar perseroan
maupun data perseroan harus dimohonkan persetujuan atau diberitahukan kepada
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Untuk keperluan permohonan dan
pemberitahuan ini, perubahan anggaran dasar perseroan ditentukan harus
dinyatakan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42433
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rita Fatmila
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
S23700
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Patron Mohammad Hara
"
Dalam suatu perusahaan sering terjadi fenomena di mana pemegang saham minoritas tidak mendapatkan perlakuan yang seimbang dari pemegang saham mayoritas. Walaupun UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, para pemegang saham minoritas masih merasa belum cukup. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan untuk membuat suatu kesepakatan di antara pemegang saham yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih kepada pemegang saham minoritas. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Antar ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S24475
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bramasta N.G.W.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S24792
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
