Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai cuti notaris sebagai pejabat negara, di mana notaris menunjuk notaris pengganti selama notaris tersebut menjalankan jabatannya sebagai pejabat negara. Seorang notaris yang menjadi Pejabat Negara, wajib cuti atau berhenti. Tujuan penelitian mengetahui status hukum dan pertanggungjawaban atas akta-akta yang dibuat sebelum notaris menjadi Pejabat Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis normatif yang bersifat kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. Tipologi penelitian preskriptif yaitu penelitan yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui terdapat 2 (dua) peraturan yang mengatur notaris menjadi pejabat negara, pertama menurut Pasal 17 huruf d juncto Pasal 11 UUJN dan Pasal 12 huruf l dan Pasal 50 ayat 1 huruf l UU Pemilu. Berdasarkan asas lex specialis derogate legi generali, maka seorang notaris yang menjadi Pejabat Negara wajib cuti. Selama menjadi Pejabat Negara, notaris menunjuk notaris pengganti, namun Notaris yang membuat akta bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya baik sebelum menjabat sebagai Pejabat Negara dan setelah menjabat sebagai Pejabat Negara, meskipun notaris yang membuat akta sedang cuti selama menjadi pejabat negara dan sudah ditunjuknya notaris pengganti sebagai penerima protokol notaris, namun papan notaris tersebut masih berdiri dan nama notaris tersebut masih tercantum dalam akta yang dibuatnya sehingga terdapat benturan kepentingan (conflict of interest) antara jabatannya sebagai pejabat Negara dan jabatannya sebagai notaris.

---

This thesis discusses the public notary leave due to assignment as a state officials, in which the public notary appoint substitute notary during the assignment as state officials. Public notary who became State Officials, shall take leave or cease. The purpose of this research is to know legal status and accountability for deeds made before a public notary become a State Officials. The research method used in this thesis is a normative juridical literature and type of data used is secondary data. Data collection tool used is documents research and data analysis methods used qualitatively. Prescriptive typology research is research that aims to provide a solutions or suggestions to overcome the problems. Based on qualitative analysis there are two (2) regulations governing public notary became state officials, according to Article 17 point d juncto Article 11 UUJN and Article 12 point l and Article 50 paragraph 1 point l UU Pemilu. Based on the principle of lex specialis derogate legi generali, a public notary who becomes state officials shall take leave. During the time as State Officials, public notary appoint substitute notary, however the public notary is responsible for the deed made both before and after serving as Public Officials, although the public notary was on leave during assignment as State Officials and has been designated a substitute notary as the recipient of a notary protocol, but the public notary billboard is still standing and public notary name is still listed in the deed made, so that there is a conflict of interest between his/her assingment as State Officials and his/her position as a public notary."

"Skripsi ini membahas kejahatan penyuapan yang dilakukan di sektor swasta di Indonesia. Masalah yang timbul dari aparat penegak hukum mengklaim bahwa penyuapan di sektor swasta tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak adanya aturan yang mengaturnya. Padahal, belum ada UU. 11 tahun 1980 yang mengatur Kejahatan Penyuapan. Undang-undang tidak memaksakan pembatasan suap hanya kepada pegawai negeri atau pejabat negara seperti yang umumnya dikenal dalam UU Korupsi, tetapi juga mencakup sektor swasta. Namun sayangnya, penerapan peraturan ini belum maksimal bahkan cenderung tidak diterapkan sama sekali. Sementara United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) terus mendorong regulasi suap di sektor swasta dalam perundang-undangan nasional, ini dibuktikan dengan dimulainya pengaturan dan penegakan suap di sektor swasta di beberapa negara UNCAC. Makalah ini akan membahas perkembangan dan masalah suap sektor swasta dalam perundang-undangan Indonesia dan dalam praktiknya.

---

This thesis discusses bribery crimes committed in the private sector in Indonesia. Problems arising from law enforcement officials claim that bribery in the private sector can not be acted upon because of the absence of the rules governing it. In fact, there is no law. 11 of 1980 governing the Bribery Crime. The law does not impose bribery restrictions only on public servants or state officials as is commonly known in the Corruption Act, but also includes the private sector. But unfortunately, the implementation of this regulation has not been maximal even tend not to apply at all. While the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) continues to encourage the regulation of bribes in the private sector in national legislation, this is evidenced by the commencement of bribery and enforcement arrangements in the private sector in several UNCAC countries. This paper will address the development and problems of private sector bribes in Indonesian legislation and in practice."