Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJaminan perlindungan kebebasan beragama telah diberikan oleh Pasal 29 UUD 1945 yangberlaku pada 18 Agustus 1945 yang dinyatakan berlaku lagi dengan setelah Dekrit Presiden Juli1950, Pasal 18 Konstitusi RIS, Pasal 18 UUDS 1950, dan Pasal 28 E ayat (1 dan 2), Pasal 28 Iayat (1), Pasal 29 (2) 1945 Amandemen jo Pasal 22 ayat (1 dan 2) UU No. 39 tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia, meski demikian masih banyak terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusiayang terkait dengan kebebasan beragama, baik yang dilakukan oleh individu, kelompokmasyarakat dan/atau negara. Semangat keberagamaan inipula yang mendasari perjuangan bangsauntuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, menyusun normanormakehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya penting sekali menjaga agarkebebasan beragama benar-benar dapat diimplementasikan di Indonesia. Menempatkan agamadibawah supremasi negara melalui pemberian pengakuan dan pengingkaran terhadap suatuagama, kenyakinan dan kepercayaan yang dianut masyarakat merupakan kesalahan yang harusdiluruskan dengan memperbaiki dan mensinkronkan peraturan-peraturan perundang-undanganagar sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pemerintah dapatlebih cermat dan tepat dalam mengambil kebijakan baik preventif maupun represif dalammenjaga kerukunan beragama dalam kerangka menegakkan dan menenuhi kebebasan beragamadi Indonesia.

---

ABSTRACTThe guarantee for the protection of religious freedom has been granted by the 29th Article ofUUD 1945 in effect on August 18, 1945, which has been declared to be validated again, after theDekrit Presiden (Presidential Decree) of July 1950, 18th Article of the Constitutional RIS, 18thArticle of the constitution, and E verse (1 and 2) of the 28th Article, I verse (1) of the 28thArticle, 29th Article (2) 1945 verse (1 and 2) 22nd Article of the jo Amendment of UU No. 39year 1999 on Human Rights, yet there were still many violations on human rights related toreligious freedom, whether it was committed by individuals, community groups and/or state.This diversity was also the spirit which underlies the national struggle to seize and defend theindependence, to complete the independence, to develop the norms for the life of the nation andthe state. Therefore, it is important to ensure that religious freedom can truly be implemented inIndonesia. placing religion under the supremacy of the state through the recognition grants anddenial to any religion, faith and beliefs of the society is a mistake which must be straightened toimprove and synchronize the rules of legislation to conform with the spirit of Pancasila and UUD1945. Thus, the government can be more careful and precise in taking both preventive andrepressive policies to maintain harmony of the religions in order to uphold and demand forreligious freedom in Indonesia."

"Indonesia melaksanakan penyelenggaraan pembangunan nasional untuk menciptakanmasyarakat yang makmur, sejahtera, adil dan merata sesuai dengan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan tujuan negaraterefleksi dalam beragam belanja negara yang di danai oleh APBN. Sebagai salah satusumber penerimaan negara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saatini dirasa masih kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi PNBPdengan berbagai cara antara lain dengan melakukan inventarisir potensi, jenis dan tarifPNBP, maupun melakukan analisis penetapan jenis dan tarif PNBP. Penelitian inimerupakan penelitian hukum berbentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridisnormatif menggunakan bahan kepustakaan dan melakukan identifikasi berbagai asasserta menggunakan informasi yang berkaitan untuk menjawab rumusan masalah.Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan yakni untukmeningkatkan penerimaan PNBP, pemungutan yang dilakukan pemerintah harusdilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadikesewenang-wenangan. Disamping itu, kebijakan penetapan tarif PNBP yang dilakukanoleh pemerintah harus dipastikan memberikan keadilan setara, serta perlu dilakukanmonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan tarif PNBP. Beberapa hal yangdilakukan pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan perkonomian nasionalpada masa pandemi covid saat ini yakni dengan kebijakan yang diberikan pemerintahantara lain seperti dikenakannya tarif PNBP hingga 0% (nol persen) ataupun Rp0,00(nol rupiah) serta memberikan ruang bagi para wajib bayar dalam menyelesaikanpengembalian, keringanan, serta keberatan PNBP. Untuk meningkatkan penerimaanPNBP ada berbagai hal yang bisa dilakukan yakni mengoptimalisasi pendapatan negaradari PNBP, meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola PNBP, penguranganatau penyederhanaan tarif dan jenis PNBP.

---

Indonesia carries out the implementation of national development to create a

prosperous and equitable society in accordance with the 1945 Constitution. The

implementation of state objectives is reflected in various state expenditures funded by

the State Budget. As a source of state revenue, the management of Administration of

Non-Tax State Revenue (PNBP) hasn’t implemented optimally. Therefore, it is

necessary to optimize PNBP in various ways, including by conducting an inventory of

the potential, types and rates of PNBP, as well as analyzing the determination of the

types and rates of PNBP. This research is a legal research in the form of normative

juridical research. Normative juridical research uses library materials, identifies

various principles, and uses related information to answer the problems. The

conclusion obtained from the research is to increase PNBP revenue and PNBP should

be based on laws and regulations. In addition, the PNBP cost setting policy must be

ensured to provide equal justice, monitoring and evaluation needs to be implemented in

PNBP cost management. To encourage the acceleration of national economic recovery

during the current covid pandemic, the government provided policies, such as imposing

PNBP rates of up to 0% (zero percent) or Rp.0.00 (zero rupiah) and providing space

for compulsory pay in completing returns to PNBP. To increase PNBP revenues the

government optimizes state revenues from PNBP, improves the quality of PNBP

governance, reduces or simplifies cost and types of PNBP."