Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Muslihah Ananda Putri Pratiwi
"
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menerapkan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) sebagai strategi pengendalian lalu lintas untuk mengatasi masalah kemacetan melalui pembatasan kendaraan. Pembangunan SJBE menggunakan skema KPBU dengan melaksanakan tahap pelelangan. Namun, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan SJBE Provinsi DKI Jakarta (Panitia Lelang) melakukan pembatalan lelang, sebab menemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan dan menerbitkan Surat Pengumuman Pembatalan Lelang tanggal 2 Agustus 2019. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. merasa dirugikan atas pembatalan lelang tersebut, sehingga menggugat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Christine S.T. Kansil
Jakarta: Pradnya Paramita, 2008
336.013 KAN h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Arifin P. Soeriaatmadja
Jakarta: Rajawali, 2010
336.01 ARI k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Arifin P. Soeriaatmadja
Jakarta: Rajawali, 2013
336.01 ARI k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta : Direktorat Litbang BPK RI, 2020
332 JTKAKN
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library
Nizar Yudhistira
"
Kewenangan LPS dalam melakukan resolusi bank gagal bertambah sejak diundangkannya UU PPKSK, yakni dengan membentuk bank perantara. Pembentukan bank perantara hanya sementara, karena bank perantara wajib dijual kembali dengan harga wajar, dilakukan secara terbuka dan transparan, serta pemilik baru bank perantara boleh mendominasi kepemilikan sahamnya selama 20 tahun. Pengaturan yang demikian berpotensi merugikan keuangan negara karena frasa harga wajar bersifat multi tafsir dan juga berpotensi terjadi fraud karena dari berbagai literatur disebutkan bahwa dominasi kepemilikan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
"
Pemeriksaan terhadap pengelolaan pajak di Indonesia pada hakikatnya terkait dengan sistem pemungutan pajak yang bersifat self-assessment. Dengan demikian sistem tersebut, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak menghitung dan menentukan nilai pembayaran pajaknya. Konsep self assessment mempengaruhi sistem pemeriksaan pengelolaan pajak oleh BPK, dimana BPK tidak dapat masuk ke dalam ranah administrasi negara tersebut. Akan tetapi, dalam tanggung jawab pajak dan realisasi pajak sesuai dengan APBN, semestinya BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sekaligus mengaudit untuk ...
"
JLI 8:1 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Ganda Sari Adil
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pembahasan pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan dalam penyelamatan bank gagal yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan (LPS) terhadap kerugian negara pada saat penyelamatan bank gagal berdampak sistemik dan bagaimana bentuk kerugian negara yang terjadi pada upaya penyelamatan bank gagal terhadap bank gagal berdampak sistemik.Metode penelitian yang digunakan adalah secara normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah secara kualitatif.
Keuangan Negara merupakan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42164
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
