Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tati Yuliani
Proses pelaksanaan reviu harga perkiraan sendiri (HPS) pada inspektorat ii Kementerian Perhubungan Republik Indonesia = The Implementation process of owner estimate oe review at Inspectorate II of the Ministry of Transportation Republic of Indonesia
" ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai proses pelaksanaan reviu HPS yang dilakukan di Inspektorat II Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sebelum membahas mengenai reviu HPS tersebut, dalam laporan magang ini juga disinggung mengenai pemerintah dan salah satu perannya dalam mengelola Keuangan Negara, serta mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Reviu HPS merupakan kebijakan baru di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam rangka pengendalian internal. Seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran di Kementerian Perhubungan, maka diperlukan peningkatan pengawasan untuk mengawalnya. Selain kelebihan yang ... "
2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rizki Antono
Analisis pengaruh faktor audit dan politik terhadap audit delay pada pemerintah daerah di Indonesia = the effect of audit factor and political factor on audit delay at local government in Indonesia
" Skripsi ini menguji pengaruh faktor audit dan faktor politik terhadap audit delay pada pemerintah daerah. Faktor audit tersebut adalah temuan audit dan opini audit sedangkan faktor politik adalah oposisi dan re-election. Audit delay pada penelitian ini didefinisikan sebagai periode waktu antara tanggal akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan audit. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 388 pemerintah daerah pada tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini berpengaruh negatif terhadap ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S54379
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marbun, Nindya Meylani
Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi berdasarkan pasal 59 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 20 ayat (2) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Solving mechanism of state financial loss due to administrative failure and/or error based on article 59 of law number 1 of 2004 on state treasury and article 20 (2) of law number 30 of 2014 on government administration
" Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara. Tidak semua penyimpangan khususnya dalam hal tindakan aparatur pemerintah dikenai sanksi pidana apabila hukum administrasi negara memberikan pedoman dan sanksi. Untuk itu, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46142
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nindya Meylani
Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi berdasarkan pasal 59 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 20 ayat 2 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Solving mechanism of state financial loss due to administrative failure and or error in impelementing regulations
" Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara. Tidak semua penyimpangan khususnya dalam hal tindakan aparatur pemerintah dikenai sanksi pidana apabila hukum administrasi negara memberikan pedoman dan sanksi. Untuk itu, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silaen, Chandra
Pertanggungjawaban Pidana Atas Keputusan Direksi BUMN Persero yang Merugikan Keuangan Negara dari perspektif Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-undang lain yang terkait (Pendekatan Kasus Pengadaan 2 (dua) buah Pesawat Terbang oleh PT Merpati Tahun 2 = Criminal Liability of the Decree of the Board of Directors of State Owned Entrepreneurship Limited Adverse State Finance from the perspective of the State Finance Act and other legislation related "(Procurement Case Approach 2 (two) Aircraft by PT Merpati
" Penelitian ini menganalisis kerugian negara yang terjadi akibat keputusan bisnis yang dilakukan oleh Direksi BUMN Persero. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi akibat disharmoni pengertian dari kerugian yang dialami BUMN yang pada akhirnya dipersepsikan sebagai kerugian negaraDisharmoni ini menyebabkan keragu-raguan yang dialami Direksi BUMN Persero dalam menjalakan perusahaan, sebab khawatir akan terjadi kerugian pada BUMN persero yang menyebabkan terjerat pada tindak pidana korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai bagaimana dampak putusan pidana ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Beni Kurnia Illahi
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara melalui kerja sama BPK dan KPK / Beni Kurnia Illahi, Muhammad Ikhsan Alia
" ABSTRACT
Setelah jatuhnya rezim otoritarian, Pemerintah Indonesia mengehendaki adanya suatu praktik negara, dimana kekuasaan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sejalan dengan itu, konstitusi mengamanatkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan keuangan negara sebagai salah satu upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab. Implikasinya, penerimaan negara menjadi salah satu aspek kunci dari kedaulatan negara dan oleh karena itu harus diawasi secara ketat. Dalam rangka mengakomodasi mandat konstitusional tersebut. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) ... "
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017
364 INTG 3:2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library