Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada 21 Januari 1995 Soeharto mewacanakan konsep lsquo;pengendalian diri rsquo; sebagai sarana internalisasi Pancasila melalui wayang kulit purwa. Persatuan Pedalangan Indonesia menafsirkan konsep lsquo;pengendalian diri rsquo; Soeharto dengan menggubah lakon ldquo;Semar Mbabar Jatidiri rdquo;. Produksi naskah pakem pedalangan dan pergelaran wayang kulit purwa lakon Semar Mbabar Jatidiri berkaitan dengan wacana kekuasaan Soeharto. Sanggit dipergunakan dalang untuk menanggapi wacana kekuasaan Soeharto. Penelitian ini mengkaji konsep lsquo;pengendalian diri rsquo; Soeharto yang beroperasi dan berkelindan dalam lakon Semar Mbabar Jatidiri, sanggit dalang untuk menghadapi wacana kekuasaan Soeharto, dan alih wahana pergelaran lakon Semar Mbabar Jatidiri. Untuk membahas permasalahan dipergunakan metode kualitatif dan kerangka konseptual teoritis tentang sanggit, strategi naratif, alih wahana, wacana kekuasaan-pengetahuan, dan konsep kekuasaan dalam kebudayaan Jawa. Temuan pada penelitian adalah: Wacana kekuasaan Soeharto melalui produksi konsep lsquo;pengendalian diri rsquo; telah menggerakkan dalang PEPADI untuk mengikuti kehendaknya melakukan tindakan menggubah lakon Semar Mbabar Jatidiri. Sanggit dalang memosisikan Soeharto sebagai manusia paripurna peran sosial politiknya menjadi manusia biasa pada akhir zaman purwa sebagai gambaran akhir masa Orde Baru. Sanggit dalang mampu bernegosiasi dan mengadakan lsquo;posisi tawar rsquo; terhadap wacana kekuasaan Soeharto. Transformasi teks konsep lsquo;pengendalian diri rsquo; Soeharto ke naskah lakon dan pergelaran mengalami perubahan tokoh-penokohan, pengadegan, latar, ekspresi ginem, janturan; pocapan, gendhing, sulukan, dan sabet.

---

ABSTRACTOn January 21, 1995 Soeharto discouraged the concept of 39 self control 39 as a means of internalizing Pancasila through wayang kulit purwa. The Indonesian Pedalangan Union interpreted Soeharto 39 s concept of 39 self control 39 by composing the play Semar Mbabar Jatidiri . The production of manuscripts of pedalangan and performances of wayang kulit purwa plays Semar Mbabar Jatidiri related to the discourse of Soeharto 39 s power. Sanggit used dalang to respond to the discourse of Soeharto 39 s power. This study examines Soeharto 39 s concept of 39 self control 39 which operates and connects in Semar Mbabar Jatidiri, a dalang2mastermind to face the discourse of Soeharto 39 s power, and over the play of Semar Mbabar Jatidiri. To discuss the problems used the qualitative method and theoretical conceptual framework of sanggit, narrative strategy, intertextuality, power knowledge discourse, and power concept in Javanese culture. The findings of the research are The discourse of Soeharto 39 s power through the production of the concept of 39 self control 39 has driven the puppeteer The Indonesian Pedalangan Union to follow his will to do the composing act of Semar Mbabar Jatidiri. Sanggit dalang positioned Soeharto as a plenary man of his social political role to become an ordinary human at the end of the purwa era as a picture of the end of the New Order period. Sanggit dalang able to negotiate and hold 39 bargaining position 39 to the discourse of Soeharto 39 s power. The transformation of Soeharto 39 s concept of 39 self control 39 into play script and performances undergoes character change, characterization, series of events on the scene, setting, ginem expression, janturan pocapan, gendhing, sulukan, and sabet."

"ABSTRAKSelama lebih dari tiga dekade 1965-1998 Presiden Soeharto memimpin Negara Kesatuan Republik Indoensia NKRI . Pemerintahannya sangat membatasi pembuatan dan penyebaran informasi di masyarakat. Lembaga pers dan penerangan diawasi ketat dan kebebasan berekspresi dibatasi. Tujuannya adalah menciptakan suatu stabilitas nasional yang menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Masalah penelitian adalah menganalisa bagaimana penerapan kebijakan informasi di bidang pers selama masa Orde Baru. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana penciptaan dan penerapan kebijakan informasi pada pers dan dampaknya sehingga mampu menopang pemerintah Orde Baru dengan memperhatikan peran Departemen Penerangan, lembaga pers dan perlawanan pers itu sendiri. Selain itu juga memperlihatkan bagaimana agen manusia dan lembaga bekerja dalam menciptakan dan membangun kebijakan informasi yang ditaati masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian ideologis, pers, kebijakan informasi dan model politik informasi. Kontribusi penelitian ini dalam teoritis dan praktis adalah ditemukannya model politik informasi dan konsep informasi baru dalam kebijakan informasi yaitu model politik informasi korporasi dan informasi sebagai instrumen kekuasaan.

---

ABSTRACTFor more than three decades 1965 1998 President Soeharto had ruled the Unitary State of the Republic of Indonesia NKRI . His government controlled tightly the production and dissemination of information in the society. Press and information institutions were supervised and freedom of expression restricted systematically. The aim was to create a national stability ensuring the achievement of national development. The problem of the research is to analyze the implementation of information policy on press during the New Order era. Meanwhile the purpose of this study is to explain how to establish and apply the information policy in order to sustain the New Order government by focusing the strategic role of Information Department, press agencies and the resistances of press community. It also sees how human agent and institutions work together in establishing and operating information policy that was adhered to by the society. This research uses qualitative approach through ideological study, press theory, information policy and model of information politics. This research 39 s findings are a new model of information politics, the so called corporate model and a new concept of information, instrument of power sustainability."