Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian "Kajian Dokumen Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan", bertujuan untuk mendapatkan deskripsi analitis mengenai ketentuan beracara dalam perkara perdata yang berkaitan dengan lingkungan hidup dimana LSM bertindak sebagai penggugat, selain itu juga mendapatkan data dan informasi mengenai peran LSM dalam penegakan hukum lingkungan beserta hambatannya. Dalam hukum acara perdata dikenal istilah point d'interet point d 'action, dimana hanya pihak-pihak yang berkepentingan sajalah yang berhak mengajukan gugatan perdata lingkungan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pihak-pihak tersebut adalah pihak-pihak yang secara langsung menderita kerugian dalam kaitannya dengan perkara lingkungan akibat perusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi. Dalam hukum acara perdata juga terdapat asas bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Hal ini tentunya perlu diteliti lebih jauh mengenai peranan LSM dalam mengajukan gugatan perdata lingkungan dan asas bahwa penggugatlah yang harus membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan di persidangan. Metodologi penelitian ini adalah penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Langkah awal ialah dengan melakukan persiapan penelitian termasuk didalamnya studi literatur. Langkah berikutnya menyusun format pedoman pertanyaan yang diperlukan untuk wawancara dengan narasumber. Berkanaan dengan terbatasnya dana dan waktu, penelitian ini berupa pengamatan terhadap berbagai dokumen yang ada sehubungan dengan kasus-kasus yang pernah diajukan di dalam sidang pengadilan pada umumnya. Selain itu penelitian ini juga menggali berbagai sumber tulisan atau dokumen yang pernah ada. Dengan demikian penelitian ini melakukan kajian ke berbagai instansi atau institusi yang terkait dengan permasalahan lingkungan seperti: Bapedal, LSM yang pernah menggugat, dan pengadilan. Setelah memperoleh data yang cukup, data tersebut diolah dan dianalisis guna pembuatan laporan. Perolehan hasil studi bahwa setelah tahun 1989 berdasarkan praktek pengadilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pelestarian lingkungan hidup dianggap cakap dan memiliki kewenangan hadir sebagai penggugat di muka pengadilan di istilahkan dengan Standing to Sue in Conversation atau Standing to Sue in Environmental Litigation. Hal ini dikuatkan dengan diundangkannya UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 38. Sedangkan mengenai asas pembuktian dalam praktek perkara perdata lingkungan dikenal asas Strict Liability atau tanggung jawab mutlak dimana dalam kasus pencemaran lingkungan tidak lagi didasarkan atas kesalahan (liability based on fault) dimana penggugat bare akan memperoleh ganti rugi apabila berhasil membuktikan adanya kesalahan. Asas ini juga dianut dalam UU No 23 tahun 1997 pasal 35 meskipun tidak secara penuh hanya bagi usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan panting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun."

"Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah banyak yayasan yang didirikan di Indonesia. Namun pendirian yayasan tersebut ditinjau baik dari segi formal maupun dari segi material belum seragam. Di masyarakat ada kesan bahwa dalam aktifitasnya yayasan yang milakukan aktifitas dan usaha-usahanya tidak lagi bersifat sosial namun telah bergeser ke arah komersial. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tentunya ada pengaturan-pengaturan yang lebih jelas yang menjamin kepastian hukum. Di antara pasalnya adalah Pasal 49 yang mengatur tentang kewajiban membuat laporan tahunan sebagai bentuk pertanggung-jawaban yayasan kepada donatur, pihak ketiga dan publik dan Pasal 52 ayat 2 tentang ikhtisar laporan keuangan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia agar dapat diketahui oleh publik sesuai dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas. Asas-asas good corporate governance yang antara lain terdiri dari asas keterbukaan dan akuntabilitas telah diterapkan pada pemerintahan dan perusahaanperusahaan, apakah asas-asas ini juga wajib diterapkan pada Yayasan ? Bagaimana implementasinya dalam yayasan ?Dalam tesis ini penulis akan meneliti apa yang menjadi pertanyaan seperti tersebut di alas. Dalam tesis ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, memakai studi dokumen melalui bahan hukum primer, sekunder, tersier sebagai alat pengumpul data. Setelah data diolah kemudian dilakukan analisis.Dari hasil penelitian dan analisis penulis dapat menyimpulkan bahwa yayasan wajib menerapkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas. Dalam implementasinya, yayasan KEHATI telah menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas meski belum sempurna seperti adanya laporan tahunan, laporan keuangan yang diaudit dan laporan keuangan yang telah diumumkan disurat kabar harian.Saran dalam penulisan ini adalah untuk mewajibkan setiap yayasan dilakukan audit keuangannya oleh Akuntan Publik tanpa membedakan sumber perolehan sebagai cerminan asas keterbukaan dan akuntabilitas dan menyesuaikan Pasal 9 anggaran dasar KEHATI terhadap Pasal 52 ayat 2 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004.

---

Before the implementation of the law No,16 Year 2001 concerning Foundation, there had been already foundations exist in Indonesia. However, the establishment of those foundation is not yet uniformed regarded from the material perspective. There is an image in the society that currently a foundation doesn't only conduct a social activities, but also the commercial one. The implementation of the Law No.I6 Year 2001 concerning Foundation and the law No.28 Year 2004 concerning the Change on the Law No.16 Year 2001 concerning Foundation has ensured a more clear regulation on this matter, one of which is the Article 49 regulating the obligation to make an annual report as the manifestation of the foundation's responsiility towards the donors, the third party and th epublic, and Article 52 section 2 concerning the summary of the finnncial report shoould be published in the daily newspaper to be accessed by the public, in accordance with the principles of transparency and accountability. The principles of good corporate governance also manifested in the principles of transparency and accountability applied by the government and companies. The question is, are these principles also should be implemented in a foundation?The writer applies a descriptive juridical nonnative method, using document study conducted over as primary, secondary and tertiary legal materials as the data collecting instrument, of which then analyzed.The research shows the there is a need to implement the principels of transparency and accountability on foundation. In the case of KEHATI Foundation, the foundation has already been implementing thos principles, in form of annual report, audited financial report as well as the publishment of those report in the daily newspapers, despite the imperfectness on the process.The recommendation to be suggested is that it is necessary to oblige all foundations to audit its financial condition, conducted by a public accountant, without distinguishing source of the amount. As the manifestation of the principles of transparency and accountability, which is in accordance with the Article 20 section 5 of the KEHATI's general guidance and towards Article 52 section 2 law No.28 year 2004."

"Local institutions have important role in the people-centered development vision, but such institutions establishment is carried out in absence of good social process. this condition leads to poor performance of the institution, even it does not function at all, without any improvement in the long term. Theoretical references, research as well as experience of establishing institutions suggest using some dominant factors in institutional development in order to get better performance. There are at least six dominant factors in institutional establishment, namely the principles of democratic, participative, diffusion of innovative, and empowerment, besides the existence of conflict in the community and divergent orientation among residents."

"Skripsi ini membahas mengenai Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus sebagai pranata sosial baru di masyarakat perkotaan untuk perlindungan anak terlantar. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, melalui metode pengumpulan data pengamatan, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa selama melayani anak terlantar di rumah perlindungan, RPSA Bambu Apus menggantikan fungsi pranata keluarga, rumah tangga dan pranata kekerabatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pengasuhan anak, hingga anak dikembalikan dalam lingkungan pengasuhan permanen yang memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Segala manfaat diberikan RPSA Bambu Apus bagi anak terlantar yang dilayani, agar kebutuhan anak sesuai dengan tumbuh kembangnya dapat terpenuhi. Dengan demikian, RPSA Bambu Apus menyiapkan anak terlantar agar dapat diterima di masyarakat, khususnya lingkungan pengasuhan permanen anak nantinya, dan membantu mengatasi keberadaan anak terlantar. Meskipun begitu, peningkatan pelayanan perlu dilakukan, yakni berupa peningkatan kerjasama keluarga dan pihak yang nantinya bertanggung jawab atas pengasuhan permanen anak dalam rencana pelayanan anak; dukungan sosial terhadap keluarga yang akan melaksanakan pengasuhan permanen anak; dan peningkatan kualitas dan kuantitas pekerja sosial dan pengasuh RPSA Bambu Apus.

---

This study focuses on Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus as a new social institution in urban society to protect neglected child. The research was conducted by using qualitative research approach through observation, interview, and literature study method. The result of this study showed that when RPSA Bambu Apus taking care of the neglected children in the protection house, it replaced the function of family institution, household, and kinship institution concerned with fulfilling daily needs and child rearing until they returned to the permanent child rearing environment which fulfills the best interest for the children. All advantage is given by RPSA Bambu Apus to meet the growth needs of neglected child. Therefore, RPSA Bambu Apus is preparing neglected child to be socially accepted, especially in the permanent child rearing environment later on and try to overcome the existence of them. However, service improvement need to do, that are the cooperation of family and the caregiver which later responsible to plan neglected child treatment; social support for neglected child?s family who will be taking care of their children; and the quality and quantity improvement of social workers and caregivers in RPSA Bambu Apus."

"ABSTRACTI show in this dissertation that a social institution, which influences in whole ofinstitutions of society, and it pointed to the core of cultural value, where located aworld-view and belief of society, could stable and resistance for interpreting thechanged environment.The problems in this dissertation are activation of cooperation symbols, conflictssymbols and competition symbols inside of a kind of kinship through the executionthe ritual of Bebeitei Uma, which is executed by Mcntawaian for gaining the highsocial stratification as a one of effort the community's life prosperity. The activationof the symbols of Bebeitei Uma ritual that executed by one of kinship group, couldfunction for spreading the effect from that kinship group for covering the Mentawaiansocial life in Kabupaten Kepulauan Mentawai society as a common that actuallyconsisted in different ethnic-groups background.As a specific, the goal of this dissertation is for producing a theory about dominanceculture iiom a society, through the Bebeftef Uma ritual that executed by Mentawaianin their status as a Kabupaten Kepulauan Mcntawai society. How the community thatexecute this ritual is connected with cultural arena in plural society.Ritual as a one of social institution, which is based on the cultural value that consistedof world-view and belief that hom, grow and spread in a community could sustain inall of era as the only one of social institution among other social institutions in thecommunity in their area. The social cultural changing could not intluence the ritualexecution. Also with the ritual function that executed, would get a goal as a specificthat connected with the context of execution.The frame of theory that I used pointed to the ritual, which as a cleaning process, asinteraction vehicle between macro-cosmos and micro-cosmos, as a vehicle forbargaining between natural and supernatural world condition. Prosperity, securefeeling that needed by human actually, are the equilibrium condition that connectedbetween natural and supernatural world.I used ritual concept especially in it function in Mentawai society. In the process forcleaning the social condition connected with natural condition through ritual, humanwould regrouping and repair the condition that are considered as polluted. Ritual is avehicle for redefinition of the social condition, already regrouping the status and rolesfrom individual as the members of society.The research methodology that I used is qualitative research stressing in participantobservation and in-depth interview. As a specific, the method that I used isethnography that study in deep and holistic view about ritual activities, which areexecuted by Mentawaian.Bebeitef Uma ritual actually is a social institution that penetrated in a whole of allsocial institution because the society in Kabupaten Kepulauan Mentawai includedpeople from other ethnic-group, who are living in this area, always using this ritual forgaining social position in this society, especially in government area."

"Globalization happens when the social institutions, such as the economy, political and cultural realm undergo change. Nevertheless, the high extent, intensity and velocity of globalization became an inevitable fact. Meanwhile, globalization has generated social and ideological processes, marked by the market ideology of neo- liberalism reaching out to globalism. Hans Kung addressed globalism with his formula of Global Ethics emphasizing on the new global institution and the new global ethics."