Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 48 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Kartini Putri Ngadimin
Implikasi Rapat Umum Pemegang Saham yang Dilaksanakan karena Kepemilikan Saham Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI) = Implication of General Meeting of Shareholders Due to Wrongful Ownership of Shares (Case Study of Jakarta High Court's Decision No. 360/Pdt/PT.DKI).
" Tesis ini membahas implikasi dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan adanya kepemilikan dari pemegang saham yang cacat hukum. Pembahasan akan difokuskan pada keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan tanggung jawab notaris terkait yang Rapat tersebut sudah diberitahukan di Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan sah atau tidaknya pelaksanaan dan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Apabila Rapat Umum ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bachtiar Noly Wijaya
Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Kekayaan Perusahaan Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Juli 2019 Nomor 1515K/PDT/2019) = Notary Responsibility in The Making of Assignment of Company's Assets Deed without The Approval of General Meeting of Shareholders (Decision Study of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Dated July 22, 2019 Number 1515K/PDT/2019)
" Notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan penyuluhan dan mengambil langkah yang tepat dalam pembuatan akta autentik dengan memastikan kebenaran formil dari suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pengalihan kekayaan perseroan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan bersamaan dengan perubahan pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan yang belum berstatus badan hukum. Permasalahan yang diangkat adalah keabsahan dari akta pengalihan kekayaan perseroan dan tanggung jawab Notaris yang membuat akta ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gandhi Mantan Alam
Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas PT tertutup dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan yang melewati jangka waktu = Legal protection to the minority shareholders of a limited liability company pertaining to the implementation of an annual general meeting of shareholders that exceeds the mandatory period
" Singkatnya, penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai konsekuensi hukum dan juga bentuk perlindungan pemegang saham minoritas terhadap penyelenggaraan RUPS tahunan yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") pada PT Tertutup. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana konsekuensi hukum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tertutup yang melewati jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pasal 78 ayat ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42227
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Pradita
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka yang Menerapkan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel = Legal Protection for Minority Shareholders in a Public Company which Implementing Multiple Voting Shares
" Klasifikasi saham dengan hak suara multipel adalah klasifikasi saham dimana suatu saham dapat memberikan hak suara multipel kepada pemegang saham yang telah sesuai persyaratan yang diatur. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang penerapan klasifikasi saham dengan hak suara multipel oleh emiten dengan inovasi dan tingkat pertumbuhan tinggi yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham mengatur lebih detail mengenai penerapan teknis sistem ini, selain itu juga diikuti oleh Peraturan I-A Tahun 2021 dan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Kusuma Pertiwi
Penyelesaian Deadlock Akibat Kepemilikan Saham Berimbang: Perbandingan Pengaturan di Indonesia dengan Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Belanda = Deadlock Settlement Due to Balanced Share Ownership: Comparison of Regulations in Indonesia, United States, Australia, Germany, and the Netherlands
" Deadlock di Indonesia dapat terjadi dalam hal adanya perimbangan saham dimana Perseroan memiliki 2 (dua) pemegang saham dengan komposisi 50% masing-masing. Dimana hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan dalam RUPS tidak menghasilkan kata sepakat. Penyelesaian deadlock di Indonesia diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT yang menyebutkan bahwa dalam hal perimbangan saham menyebabkan RUPS tidak dapat menghasilkan keputusan yang sah, maka dapat dimohonkan pembubaran Perseroan. Apabila dilihat di negara lain yaitu di Amerika ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bramastyasa Tarliman
Pembatalan Hak Suara Pemegang Saham Minoritas oleh Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Hukum Perusahaan Indonesia dan Australia: Putusan Pengadilan Lili Soemantri Melawan PT Cabot Indonesia = Cancellation of Minority Shareholder Voting Rights by General Meeting of Shareholders According to Indonesian and Australian Company Law: Court Decision Lili Soemantri Versus Cabot Indonesia Limited Liability Company
" Skripsi ini menganalisis sah tidaknya rapat umum pemegang saham luar biasa yang memutuskan untuk menerbitkan klasifikasi saham baru dengan membatalkan hak suara pemegang saham minoritas yang ada berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia serta menilai apakah putusan pengadilan yang mempersyaratkan persetujuan dari tuan Lili Soemantri atas keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas Cabot Indonesia, yang membatalkan klasifikasi saham tuan Lili Someantri sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara, ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Apresty Dwi Renjani
Kewajiban notaris dalam pembuatan akta berita acara rapat umum pemegang saham RUPS (studi kasus keputusan majelis pengawas pusat tanggal 17 Juni 2014 Nomor : 02/B/MJ.MPPN/VI/2014 = Notary responsibility in making acts of general meeting of shareholders case study decision of center supervisor the board of notary dated June 17-2014 No 02/B/MJ.MPPN/VI/2014
" Di Indonesia, notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan kita di tanah air Indonesia Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus berpegangan pada kode etik profesinya. Notaris bertanggung jawab terhadap akta-akta yang dibuatnya, salah satunya adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan pada thesis ini adalah : Bagaimana Kewajiban Notaris dalam hal Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Panca Logam Makmur? Dan Bagaimanakah Penyelenggaraan dan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44045
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arini Faradinna
Pembatalan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. SHGW Bio-Tea Indonesia dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum (studi kasus putusan pengadilan negeri Cibinong Nomor 15/PDT.G.2013/PN.CBN0 = Nullification of minutes of extraordinary general meeting of shareholders of PT. SHGW Bio-Tea Indonesia and notary s liabilities towards the deed nullified by law (case study on the decree of the Cibinong district court Number 15 PDT. G/2013/PN.CBN)
" PT. SHGW Bio-Tea Indonesia merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 3 Januari 2013 (selanjutnya disebut RUPSLB) dengan agenda rapat 'mempertimbangkan usulan pergantian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan'. RUPSLB tersebut diadakan di hotel Novotel Bogor dengan jumlah pemegang saham yang hadir/diwakili sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen). RUPSLB tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara RUPSLB PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46525
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Efraint Pangondian
Hak Kreditur Pemegang Jaminan apabila Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit = The Rights of Creditors of Guarantee Holders in a Limited Liability Company Declared Bankrupt
" Pembebanan gadai saham yang dilakukan oleh pemilik saham atas kepemilikan saham pada suatu perseroan saat ini dijadikan objek perjanjian accesoir dalam perjanjian hutang piutang. Salah satu permasalahan yang dapat timbul dari pembebanan gadai saham ini adalah mengenai kedudukan kreditur selaku pemegang saham apabila perseroan yang mengeluarkan saham tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan. Selain itu, hak eksekusi yang dimiliki oleh pemegang objek jaminan selaku kreditur preferen dalam hal ini menjadi ditangguhkan dan tidak dapat dilaksanakan ketika ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nilna Muna Yuliandari
Prinsip Kerahasiaan Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan Agenda Benturan Kepentingan = The Confidentiality Principle of a Notary on General Meeting of Shareholders with Conflict of Interest Agenda at Public Company
" Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum untuk mengimplementasikan prinsip kerahasiaan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda benturan kepentingan di PT X Tbk. RUPS benturan kepentingan diadakan apabila terdapat transaksi yang bertentangan antara kepentingan pribadi direktur, komisaris, pemegang saham pengendali dengan kepentingan perseroan terbuka yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. RUPS diajukan untuk membahas transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, disetujui oleh direksi, kemudian agenda tersebut disampaikan kepada OJK. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>