Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan di luar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penulisan ini dianalisis dengan metode doktrinal. Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam berbagai undang-undang sebelum UU TPKS disahkan dengan berbagai istilah yang beragam. Terminologi kekerasan seksual kemudian disepakati untuk digunakan dalam UU TPKS untuk unifikasi setiap tindakan yang dijelaskan pada UU ini, dan UU lain di luar UU TPKS. Namun, frasa ‘disebutkan secara tegas sebagai kekerasan seksual’ yang ditujukan bagi tindak pidana kekerasan seksual di luar UU TPKS pada pasal 4 Ayat 2 menimbulkan berbagai disharmonisasi sehingga keberlakuan UU TPKS dan segala kebaruan serta panduan penanganan tindak pidana yang mengaturnya, tidak dapat secara serta merta berlaku pada UU pendahulunya. UU TPKS hadir dengan berbagai kebaruan yang menguntungkan korban, menjamin lebih banyak perlindungan korban dari mulai pencegahan sampai dengan pemulihan. Potensi terjadinya multitafsir dalam mengartikan sebuah tindakan sebagai kategori tindak pidana kekerasan seksual haruslah ditindaklanjuti dengan kehadiran peraturan lanjutan yang kemudian dapat memperbaiki kekosongan dan kerancuan pada UU TPKS demi jaminan kepastian hukum bagi setiap korban.

---

This thesis discusses the regulation of the crime of sexual violence in the Law on Sexual Violence and outside the Law on Sexual Violence. This thesis is analyzed using the doctrinal method. The crime of sexual violence was regulated in various laws before the Law on Sexual Violence was passed with various terms. The terminology of sexual violence was then agreed to be used in the Law on Sexual Violence to unify every act described in this law, and other laws outside the Law on Sexual Violence. However, the phrase 'expressly mentioned as sexual violence' which is intended for criminal acts of sexual violence outside the Law on Sexual Violence in Article 4 Paragraph 2 creates various disharmonizations so that the applicability of the Law on Sexual Violence and all the novelty and guidelines for handling criminal acts that regulate it, cannot immediately apply to the predecessor law. The Law on Sexual Violence comes with various novelties that benefit victims, guaranteeing more victim protection from prevention to recovery. The potential for multiple interpretations in defining an action as a category of sexual violence crime must be followed up with the presence of further regulations that can then correct the ambiguities in the Law on Sexual Violence to guarantee legal certainty for every victim."

"ABSTRAKTulisan ini menjelaskan bagaimana tindak pidana zina dapat mengkrinalkan perempuan korban kekerasan seksual. Data-data Catatan Tahunan Komnas Perempuan dan pengaduan korban yang dating langsung dapat menggambarkan bahwa relasi-relasi pribadi perempuan sangat rentan kekerasan. Teori-teori feminisme digunakan sebagai alat analisis tentang kehidupan perempuan dan persoalannya di wilayah privat, termasuk dalam hubungan seksual maupun cinta, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Tulisan ini diakhiri dengan tantangan atas stigma gerakan feminis, sebagai gerakan yang dianggap menentang moralitas dan agama, dan hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia"

"Kekerasan seksual di kampus merupakan tindak kejahatan dengan tingkat pelaporan yang sangat rendah. Sementara itu, berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu, diketahui bahwa kekerasan seksual merupakan sebuah peristiwa traumatis yang sangat berdampak pada kesehatan mental dan fisik korbannya. Oleh karenanya, tesis ini membahas seputar permasalahan kriminologis kekerasan seksual di ranah perguruan tinggi, khususnya kebijakan pencegahan dan penanggulangan di Perguruan Tinggi X dan Y. Penelitian ini adalah penelitian kriminologi feminis dengan menggunakan pendekatan kritis. Hasil penelitian menyarankan bahwa model kebijakan yang ideal harus mencakup aspek Pelaporan, Penanganan, Pencegahan, Pendanaan, Monitoring dan Evaluasi.

---

Campus sexual assault is the most underreported crime. Meanwhile, previous studies reveal that sexual violence is a traumatic event that has major impacts on the mental and physical health of its victims. Against that background, this thesis discusses the criminological problem of campus sexual assault, particularly the prevention and response policy aspect at University X and Y. This research is a criminology-feminist study using a critical approach. The result of the study suggests that the ideal policy model must include Reporting, Response, Prevention, Funding, Monitoring and Evaluation."

"[Tesis ini membahas mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh mayoritas perempuan etnis Tionghoa pada Tragedi Mei ’98. Peneliti berupaya membuktikan problem statement bahwa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual tersebut adalah interseksi antara eksklusi etnisitas, kelas sosial dan seksualitas tubuh perempuan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu pendamping dan mereka yang pernah mengadvokasi perempuan korban kekerasan seksual di Tragedi Mei ‘98;This thesis discusses the sexual violence experienced by the majority of Chinese ethnic women during May Tragedy '98.Researcher attempted to prove that the problem statement that causes sexual violence is the intersection between the exclusion of ethnicity, social class and sexualityof the female body.This research is qualitative research by conducting interviews to several informants that their companion and ever advocating for victims of sexual violence in May Tragedy '98., This thesis discusses the sexual violence experienced by the majority of Chinese ethnic women during May Tragedy '98.Researcher attempted to prove that the problem statement that causes sexual violence is the intersection between the exclusion of ethnicity, social class and sexualityof the female body.This research is qualitative research by conducting interviews to several informants that their companion and ever advocating for victims of sexual violence in May Tragedy '98.]"

"Kekerasan seksual dapat meliputi upaya dan/atau pemerkosaan, pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan, kontak seksual dengan paksaan atau ancaman menggunakan kekuatan, serta ancaman pemerkosaan. Sudah saatnya isu-isu terkait kekerasan dan kekerasan seksual ini dibicarakan dalam pelajaran di sekolah dan dianggap sebagai suatu hal yang serius, dengan keberpihakan terhadap korban dan bukan hanya dianggap sebagai isu milik perempuan yang hanya dibahas di antara perempuan. Jika kita ingin melihat perubahan, maka laki-laki harus dilibatkan secara lebih intensif sejak kecil dan diajak untuk melihat hal ini sebagai masalah bersama. Dengan memberikan pemahaman bagaimana seharusnya laki-laki bersikap kepada perempuan, dan ikut mendengarkan kesaksian perempuan penyintas kekerasan seksual tentang trauma dan dampaknya terhadap kehidupan perempuan, diharapkan semakin banyak laki-laki yang memiliki kepekaan dalam menyikapi hubungan antara laki-laki dan perempuan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan memaparkan kompleksitas pengalaman perempuan yangmengalami tindak pemaksaan hubungan seksual tanpa cara kekerasan fisik atauancaman kekerasan fisik melalui berbagai cara oleh kekasihnya, seperti bujuk rayu,janji palsu, dan tipu muslihat dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya pasal285 KUHP yang membahas tentang perkosaan. Pengaturan terkait marital rape dalamUU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggatidak menjadi fokus analisis mengingat studi kasus penelitian adalah pada relasipacaran. Dalam menganalisis permasalahan kekerasan seksual dalam relasi pacaran,penulis menggunakan teori the continuum of sexual violence dari Liz Kelly dan feministlegal methods dari Bartlett. Metode penelitian adalah studi kasus dengan pendekatankualitatif berperspektif feminis. Melalui penelitian ini, penulis berargumentasi bahwapengalaman perempuan yang mengalami pemaksaan hubungan seksual yang dicapaitanpa cara kekerasan fisik oleh kekasihnya berpotensi untuk tidak terdokumentasikanoleh hukum karena sempitnya definisi hukum tentang perkosaan di Indonesia. Padahal,perempuan yang menjadi korban mendapat dampak yang sangat buruk dari tindakperkosaan tersebut. Sebagai implikasi, akses perempuan untuk mendapat keadilan danpemulihan tidak terjamin dalam kerangka hukum Indonesia. Dengan demikian, rumusantindak pidana terkait perkosaan sudah seharusnya mengalami proses redefinisi yangmemiliki keberpihakan bagi perempuan korban.ABSTRACTThis study aims to describe the complexity of women experience in the rape case by theact of non- physical violent by her lover, such as seduction and false promise. The studysee this problem through the legal system in Indonesia, especially article 285 of theCriminal Code (KUHP) which discusses about rape. Article related marital rape in LawNumber 23 of Year 2004 Regarding Elimination of Domestic Violence is not the focus ofanalysis considering the case study research is on dating relationships. For analyzingthe problem, the author uses the continuum of sexual violence theory by Liz Kelly andfeminist legal methods from Bartlett. The research method is case study with qualitativeapproach with feminist perspective. Through this study, the authors argue that theexperience of women who have forced nonviolent sexual intercourse has the potential tobe undocumented by the law because of the narrowness of the legal definition of rape inIndonesia. As an implication, the fulfillment of the rights of women victims to getprotection is not guaranteed within the framework of Indonesian law. Thus, theformulation of criminal offenses related to rape should have undergone a redefinitionprocess."

"ABSTRAKTulisan ini menjelaskan bagaimana tindak pidana zina dapat mengkrinalkan perempusn korban kekerasan seksual. Data-data Catatan Tahunan Komnas Perempuan dan pengaduan korban yang dating langsung dapat menggambarkan bahwa relasi-relasi pribadi perempuan sangat rentan kekerasan. Teori-teori feminisme digunakan sebagai alat analisis tentang kehidupan perempuan dan persoalannya di wilayah privat, termasuk dalam hubungan seksual maupun cinta, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Tulisan ini diakhiri dengan tantangan atas stigma gerakan feminis, sebagai gerakan yang dianggap menentang moralitas dan agama, dan hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia"

"Latar Belakang: Kekerasan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat Indonesia dan menduduki peringkat kedua dibawah kekerasan fisik sebagai kekerasan yang paling sering terjadi pada perempuan di Indonesia. Sampel yang ditemukan pada TKP umumnya berupa sel sperma dari pelaku bercampur dengan sel epitel korban. Oleh karena itu pemisahan sel perlu dilakukan untuk memudahkan interpretasi pelaku kekerasan seksual. Pemisahan sel dilakukan dengan metode conventional differential extraction yang sampai saat ini masih menjadi gold standard dalam menangani sampel kekerasan seksual walaupun terdapat berbagai alternatif lain dikarenakan sederhana, murah, dan menghasilkan konsentrasi DNA yang baik. Tujuan: Mengetahui pemisahan sel sperma dari epitel dalam berbagai rasio konsentrasi dengan metode conventional differential extraction. Metode: Sampel penelitian dibuat dengan mencampurkan sel epitel dan sperma kedalam 4 rasio konsentrasi (A,B,C,D). Pemisahan sel sperma dari epitel dilakukan dengan metode conventional differemtial extraction kemudian DNA diekstraksi dengan metode Chelex 20%. DNA yang telah diekstraksi dihitung konsentrasinya dengan Quantifiler Duo. Hasil: Pemisahan sel dapat terjadi pada 4 kelompok rasio konsentrasi. Uji statistik menunjukkan perubahan rasio konsentrasi memiliki perbedaan bermakna terhadap konsentrasi DNA yang dihasilkan baik pada fraksi epitel maupun fraksi sperma. Kesimpulan: Conventional differential extraction dapat memisahkan sel sperma dari epitel dilihat dari konsentrasi DNA yang dihasilkan pada seluruh kelompok rasio konsentrasi dengan rasio konsentrasi A sebagai rasio terbaik dalam memisahkan sel

---

Background: Sexual violence is a crime that occurs quite often in Indonesian society and ranks second below physical violence as the most frequent violence against women in Indonesia. Samples found at crime scenes are generally in the form of sperm cells from the perpetrator mixed with the epithelial cells of the victim. Therefore, it is necessary to separate cells to facilitate the interpretation of perpetrators of sexual violence. Cell separation was carried out using the conventional differential extraction method, which is still the gold standard in handling sexual violence samples, although there are various other alternatives because they are simple, inexpensive, and produce good DNA concentrations. Objective: To determine the separation of sperm cells from the epithelium in various concentration ratios using the conventional differential extraction method. Methods: Samples were prepared by mixing epithelial cells and sperm into 4 concentration ratios (A, B, C, D). Separation of sperm cells from the epithelium was carried out by conventional differemtial extraction method, then DNA was extracted using the Chelex 20% method. The extracted DNA was calculated for its concentration with Quantifiler Duo. Result: Cell separation can occur in 4 concentration ratio groups. Statistical test showed that the change in concentration ratio had a significant difference in the concentration of DNA produced in both the epithelial and sperm fractions. Conclusion: Conventional differential extraction can separate sperm cells from the epithelium seen from the concentration of DNA produced in all groups, the concentration ratio with the concentration ratio A as the best ratio in separating cells"

"“Standar ganda seksual” merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan adanya penilaian negatif oleh masyarakat patriarki kepada perempuan yang tidak tunduk dengan ekspektasi peran gender. Bentuk penerimaan diri para perempuan pendukung gerakan body positivity dilihat secara seksual dan dinilai negatif, khususnya di media sosial TikTok. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus untuk menjelaskan fenomena serangan “standar ganda seksual” terhadap perempuan content creator yang mendukung gerakan body positivity pada media sosial TikTok sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang siber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangan “standar ganda seksual” hadir dan melanggengkan sistem patriarki yang memaksa perempuan untuk bungkam dan patuh dengan standar yang tidak realistis yang dikonstruksikan oleh ekspektasi masyarakat patriarki. Teori feminis radikal juga menjelaskan bagaimana serangan balik kepada perempuan pendukung gerakan body positivity dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang menimbulkan beberapa dampak dan juga berusaha untuk membungkam para perempuan yang melakukan perlawanan atas tuntutan sistem patriarki.

---

“Sexual double standards” is a concept that explain the negative assessment by patriarchal society of women who do not obey the expectations of the gender roles. Messages voiced by women through the content of the body positivity movement are viewed sexually and viewed negatively, especially on TikTok. This qualitative research will use case study method to explain the phenomenon of "sexual double standards" as a backlash against female content creators who promote the body positivity movement on TikTok as a form of sexual violence against women in cyberspace. The results of this study show that the "sexual double standards" attack exists and perpetuates a patriarchal system that forces women to remain silent and comply with unrealistic standards constructed by the expectations of a patriarchal society. Radical feminist theory also explains how the backlash against women who support the body positivity movement to be a form of sexual violence against women which has several impacts and also tries to silence women who fight against the demands of the patriarchal system."

"Tidak ada tempat yang aman bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia untuk terhindar dari kekerasan seksual, bahkan dalam institusi pendidikan berbasis agama sekalipun. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melihat pengalaman perkosaan anak perempuan santriwati di Pondok Pesantren Tahfidz Madani Kota Bandung, bagaimana perkosaan tersebut bisa terjadi, faktor apa yang mendorong perkosaan tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan anak perempuan sebagai korban. Lebih lanjut, skripsi ini menggunakan metode penelitian feminis dengan teori feminis radikal dan teknik analisis naratif feminis dalam menguraikan pembahasan kasus perkosaan terhadap anak perempuan santriwati melalui wawancara yang dilakukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkosaan yang dialami oleh anak perempuan santriwati tidak terlepas dari supremasi laki-laki yang mengakar akibat budaya patriarki dalam setiap lapisan masyarakat. Hal tersebut membuat ketidaksetaraan gender dan ketidakseimbangan relasi kuasa semakin terlihat jelas. Relasi kuasa yang timpang, berlapis, dan interseksional antara pelaku dan korban kemudian menciptakan lingkungan di mana penyalahgunaan lebih mungkin terjadi dan berkontribusi pada kekerasan seksual anak, termasuk di institusi pendidikan berbasis islam seperti Pondok Pesantren Tahfidz Madani. Kasus perkosaan dengan posisi anak perempuan santriwati yang tersubordinasi oleh Herry Wirawan selaku tokoh agama sekaligus pemilik dan pengasuh di pondok pesantren tersebut menjadi bukti bahwa ketidakseimbangan relasi kuasa terealisasi dalam praktik kekerasan seksual di pesantren. Perkosaan yang dialami oleh anak perempuan santriwati tersebut membuat mereka mengalami viktimisasi berganda. Adapun dampak tersebut meliputi dampak psikologis, sosial, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhirnya perempuan, terutama anak perempuan, selalu berada pada posisi yang dirugikan dalam masyarakat.

---

There is no safe place for women and girls around the world to avoid sexual violence, even in religious-based educational institutions. The purpose of writing this thesis is to look at the experience of rape of boarding female students at the Tahfidz Madani Islamic Boarding School in Bandung, how the rape happened, what factors prompted the rape, and how it impacted the lives of girls as victims. Furthermore, this thesis uses feminist research methods with radical feminist theory and feminist narrative analysis techniques in describing the discussion of rape cases against boarding female students through interviews conducted. The results of the analysis show that the rape experienced by boarding female students cannot be separated from male supremacy which is rooted as a result of patriarchal culture in every layer of society. This makes gender inequality and power relations imbalances even more obvious. Unequal, layered, and intersectional power relations between perpetrators and victims then create an environment where abuse is more likely to occur and contribute to child sexual violence, including in Islamic-based educational institutions such as the Tahfidz Madani Islamic Boarding School. The rape case in the position of a boarding female student who was subordinated to Herry Wirawan as a religious figure as well as the owner and caregiver is proof that an imbalance of power relations is realized in the practice of sexual violence in Islamic boarding schools. The rape that was experienced by boarding female students made them experience double victimization. These impacts include psychological, social, and unwanted pregnancies. This shows that in the end women, especially girls, are always at a disadvantage in society."