Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas fenomena politik sekuritisasi Turki terhadap laju migrasi pada tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan Kompleksitas Keamanan Regional. Pada tahun tersebut, Turki menjadi fokus perhatian dunia karena menjadi jalur utama bagi ribuan pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Timur Tengah, Afrika Utara, dan wilayah sekitarnya. Dalam menghadapi tantangan migrasi besar ini, pemerintah Turki mengambil langkah-langkah yang semakin bersifat sekuritisasi, dengan menekankan ancaman keamanan yang dihadapi oleh negara dan masyarakatnya. Pendekatan Kompleksitas Keamanan Regional digunakan untuk menganalisis interaksi dinamis antara berbagai aktor, termasuk pemerintah Turki, Uni Eropa, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan migrasi Turki. Turki, sebagai negara yang secara geografis berbatasan dengan Uni Eropa, melakukan kerja sama dalam bentuk “EU-Turkey Statement” dalam upaya yang sama untuk menekan regulasi dan laju pengungsi yang ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mencapai keamanan Turki terlihat dari keberanian pemerintahnya dalam mengkritik UE dalam beberapa tahun terakhir, tetapi itu semua mungkin akan berubah dengan cara yang lebih kohesif sehingga kedua belah pihak diharapkan mencapai kondisi keamanan yang stabil selama migrasi pengungsi terus berlangsung. Pemahaman terhadap kompleksitas keamanan regional menjadi penting dalam merumuskan kebijakan migrasi yang holistik dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika politik sekuritisasi migrasi, terutama dalam konteks Turki dan kawasan sekitarnya.

---

Using a Regional Security Complexity approach, this research discusses the political phenomenon of Turkey’s securitization of migration rates in 2016. That year, Turkey became the focus of world attention because it was the main route for thousands of refugees fleeing conflicts in the Middle East, North Africa and surrounding areas. In facing this major migration challenge, the Turkish government is taking increasingly securitizing steps, emphasizing the security threats faced by the country and its society. The Regional Security Complexity Approach is used to analyze the dynamic interactions between various actors, including the Turkish government, the European Union, as well as internal and external factors that influence Turkey migration policy. Turkey, as a country that geographically borders the European Union, is collaborating in the form of the "EU-Turkey Statement" in the same effort to suppress regulations and the rate of illegal refugees. The research results show that Turkey’s efforts to achieve security can be seen from the government's boldness in criticizing the EU in recent years, but that may all change in a more cohesive way so that both parties are expected to achieve stable security conditions as long as refugee migration continues. Understanding the complexity of regional security is important in formulating holistic and sustainable migration policies. Thus, this research makes an important contribution to understanding the political dynamics of migration securitization, especially in the context of Turkey and the surrounding region."

"Hubungan Internasional merupakan studi yang mencakup dinamika antarnegara, termasuk area penting keamanan siber di era digital. Serangan siber di Estonia dan Iran telah menyoroti ketidaksiapan global dalam menghadapi ancaman siber, mendorong negara-negara untuk mengambil langkah pengamanan dan terlibat dalam diplomasi digital. Kajian ini mengeksplorasi konteks dan variabel pendorong di balik sekuritisasi ruang siber, evolusi norma siber global, serta dinamika pengamanan ruang siber dalam wujud sekuritisasi yang dilakukan. Literatur mengidentifikasi empat mekanisme sekuritisasi—aktor sekuritisasi, speech act, audiens, dan facilitating conditions, sekaligus empat komponen utama keamanan ruang siber—referent object, emergency situations, existential threat, dan extraordinary measures. Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah lanskap keamanan global, yang menuntut kebijakan keamanan siber yang adaptif. Akibatnya, fokus telah bergeser dari hanya melindungi infrastruktur menjadi memahami operasi siber, menempatkan ruang siber sebagai elemen penting dalam strategi keamanan nasional. Pendekatan extraordinary measures seperti multistakeholderisme dan kedaulatan digital menekankan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan kontrol negara yang kuat. Eksplorasi strategi keamanan siber mencakup tindakan pencegahan dan mitigasi, potensi jalur kerjasama, dan formulasi kebijakan yang efektif. Kajian ini menekankan kebutuhan pendekatan holistik dan kooperatif terhadap sekuritisasi ruang siber, memberikan wawasan yang dapat diterapkan pada wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa dan mewakili jalan yang menjanjikan untuk penelitian di masa depan.

---

International Relations encompasses the dynamics between nations, including the critical area of cybersecurity in the digital era. Recent cyberattacks on Estonia and Iran have highlighted global unpreparedness in addressing cyber threats, prompting nations to establish control measures and engage in digital diplomacy. This analysis explores the context and driving variables behind the securitization of cyberspace, along with the evolution of global cyber norms and the dynamics of cyber security through the lens of securitization. Literature identifies four mechanisms of securitization—securitizing actors, speech acts, the audience, and facilitating conditions, as well as four main components of cybersecurity—referent objects, emergency situations, and existential threats. The rapid advancement of information and communication technology (ICT) has transformed the global security landscape, necessitating adaptive cybersecurity policies. Consequently, the focus has shifted from safeguarding infrastructure to understanding cyber operations, positioning cyberspace as crucial in national security strategies. Extraordinary measure approaches such as multistakeholderism and digital sovereignty emphasize collaboration among stakeholders and robust state control. The exploration of cybersecurity strategies includes preventive and mitigation actions, potential cooperation avenues, and effective policy formulation. This analysis underscores the need for a holistic and cooperative approach to the securitization of cyberspace, providing insights applicable to other regions facing similar challenges and representing a promising avenue for future research."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai proses sekuritisasi yang dilakukan PemerintahAmerika Serikat dalam menghadapi ancaman obat-obatan terlarang yang berasaldari Mexico. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatandeskriptif analisis. Peningkatan kekuatan mafia kartel dan meluasnya daerahperdagangan obat-obatan terlarang dari Mexico, membuat Amerika Serikatmelakukan sekuritisasi karena dampak yang dihasilkan dapat mengancamkeamanan nasional Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MéridaInitiative menjadi hasil sekuritisasi yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikatdibawah Presiden George W. Bush.

---

AbstractThis thesis is focusing on securitization of US Govemrnent in fighting againstthreat of drugs trafficking came from Mexico. This research uses qualitativemethod with descriptive analytical approach. Increasing power of Mexican DTO(Drug Trafficking Organization) and enormous drug trafficking from Mexico,make US Government do securitization because the negative effect can threat USnational security. The result of the research has shown that Merida Initiative is theresult of securitization done by US Govemment under George W. Bushadministration."

"Tesis ini menganalisa tentang ?Permasalahan Arus Migrasi Ilegal sebagai Ancaman Keamanan Amerika Serikat pada masa Pemerintahan George Walker Bush jr? Runtuhnya tembok Berlin menandai sebuah perubahan besar-besaran dalam studi keamanan yang selama perang dingin didominasi oleh studi keamanan konvensional yang melihat ancaman hanya datang dari sektor militer dan politik. Berakhirnya perang dingin menandai kemunculan isu-isu baru seperti migrasi illegal dan terorisme yang akhirnya bagi beberapa negara menjadi permasalahan kemanan baru. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis dengan menggunakan teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap De Wilde dari Copenhagen School.

---

This thesis analyzes the "problem of illegal migration flows as a Security Threat to the reign of George Walker Bush Jr in the United States? The fall of the Berlin Wall marked a massive change in security studies during the Cold War that was dominated by conventional security studies which looked at threats only come from the military and political sector. The end of Cold War marked the emergence of new issues such as illegal migration and terrorism which become new security problems for some countries. This thesis uses qualitative research methods with analytical descriptive design. This thesis uses the theory of securitization which is developed by Barry Buzan, Ole Waever and Jaap De Wilde from the Copenhagen School."

"Tesis ini membahas mengenai sumber pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi terhadap piutang pembiayaan konsumen. Penelitian dilakukan dengan cara membandingkan beban bunga dari tiga sumber pendanaan, yaitu pinjaman bank, obligasi, dan sekuritisasi aset. Data yang digunakan adalah laporan keuangan PT. ABC Finance per 31 Desember 2009. Metode analisis menggunakan interest coverage ratio untuk menentukan tingkat bunga sekuritisasi.Dari hasil analisis diperoleh hasil gross margin dari pinjaman bank, obligasi, dan sekuritisasi berturut-turut sebesar 2,65%, 4,95%, dan 2,81%. Dengan demikian disimpulkan bahwa sekuritisasi aset bukanlah sumber pendanaan termurah bagi Perseroan pada saat ini walaupun Perseroan memiliki kemampuan serta potensi sumber pendanaan yang memadai untuk melakukan sekuritisasi terhadap piutang pembiayaan konsumen yang dimiliki dalam portofolionya.

---

This thesis discusses about the source of funding by means of securitization of consumer finance receivables. Research done by comparing cost of fund from the three sources of funding, namely bank loans, bonds, and asset securitization. The data used are the financial statements of PT. ABC Finance as of December 31, 2009. Analysis method using the interest coverage ratio to determine the interest rate securitization. The results of analysis of gross margin results from bank loans, bonds, and assets securitization are 2.65%, 4.95%, and 2.81%, consecutively. It concludes that asset securitization is not the cheapest source of financing for the Company at this time although the Company has the ability and potential sources of funding sufficient to do the securitization of consumer finance receivables held in its portfolio."

"Penelitian ini adalah studi pertama yang menjelaskan dampak aktivitas sekuritisasi pinjaman Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terhadap stabilitas bank. Penelitian ini turut melihat peran yang dimainkan oleh likuiditas dan persyaratan modal sebagai moderator. Peneliti menggunakan novel hand-collected dataset pada tingkat bank di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa dalam periode antara tahun 2003 dan 2022. Kumpulan data akhir terdiri atas 1.157 pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sekuritisasi pinjaman UKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas bank. Likuiditas dan persyaratan modal sebagai moderator memperlemah pengaruh tersebut. Sebagai bagian dari robustness checks, penelitian ini mempertimbangkan kondisi krisis keuangan global dan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2013-2019 adalah satu-satunya periode yang memungkinkan aktivitas sekuritisasi pinjaman UKM memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap stabilitas bank. Hasil ini turut menunjukkan penerapan atas kebijakan transparansi yang efektif. Hasil penelitian tetap sesuai setelah peneliti menjalankan berbagai robustness checks dengan langkah-langkah pengujian dan analisis alternatif.

---

This study shed light on the impact of Small and Medium Enterprise (SME) Asset-Backed Security (ABS) on bank stability. Using bank-level data, this study also analyzes the moderating roles of liquidity and regulatory capital. To address the relevant issues, this study employs a novel hand-collected dataset of banks in the U.S. and European countries covering the period between 2003 and 2022. The final dataset comprises 1,157 observations. The results show that the SME ABS activity has a negative and significant impact on bank stability. The results also show liquidity and regulatory capital weaken the impact of SME ABS activity on bank stability. As a robustness check, this study also exploits the unique features of the SME ABS during the global financial crisis and Covid-19 crisis to study how these crises impact bank stability. The results indicate 2013-2019 is the only period that allowed the SME ABS activity to have a significant negative impact on bank stability. Hence, it explains the effective implementation of transparency policy. The results are robust to alternative measures of SME ABS and bank stability analysis, controlling for bank fixed effects, among several other robustness tests."

"Dalam menjalankan usahanya, tidak dapat dipungkiri bahwa bank juga menghadapi berbagai risiko dimana salah satunya adalah risiko kredit. Sejalan dengan perkembangan zaman, terdapat teknik mitigasi risiko kredit baru yang telah dikenal sesuai dengan standar praktek internasional (best international practices) yaitu sekuritisasi aset. Skripsi ini membahas pengaturan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset dan penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank BTN dalam melaksanakan sekuritisasi aset KPR nya dikaitkan dengan pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan bentuk penelitian normatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas tersebut diatur dalam PBI No. 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum dimana Bank BTN telah menerapkan prinsip kehati-hatiannya sesuai dengan amanat peraturan tersebut. Dengan demikian Bank BTN dapat dijadikan acuan bagi bank-bank lain untuk melaksanakan sekuritisasi aset.

---

We can't deny that banks in conducting its business are also facing the risk. One of them is credit risk. In line with the times, there is a new credit risk mitigation techniques that have been recognized in accordance with the standards of international practice (best international practices) called assets securitization. This thesis talks about prudential banking regulation in asset securitization and the application of the prudential banking principle made by Bank BTN carrying their mortgage backed securities in associated with prudential banking regulation. This type of research is a library research which produces descriptive normative research.

The results stated that the setting of the prudential banking principle in this activity regulated in PBI No. 7/4/PBI/2005 about The Prudential Banking Principle in Asset Securitization Activity for Commercial Banks where Bank BTN has applied that principle in accordance with the mandate of that regulation. Thus Bank BTN can be a reference for other banks to implement their asset securitization."

"Penelitian ini menganalisis upaya sekuritisasi terhadap isu perubahan iklim di Amerika Serikat di bawah administrasi Biden-Harris berdasarkan teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Thierry Balzacq dan Maria J. Trombetta. Sekuritisasi dimulai ketika administrasi Biden-Harris selaku aktor sekuritisasi membingkai isu perubahan iklim sebagai problematika keamanan dengan mengeksploitasi bahasa khas isu keamanan, seperti “existential threat”, “point of no return”, dan “possible way out”. Akan tetapi, selaras dengan proposisi Balzacq, penelitian ini menunjukkan bahwa sekuritisasi yang diupayakan Biden-Harris turut memanfaatkan rujukan-rujukan dalam kondisi struktural atau konteks spesifik yang melingkupi audiensnya, yakni masyarakat AS, pemerintah negara bagian, lembaga pengadilan, dan Kongres. Hal ini dilakukan agar Biden-Harris dapat membangun resonansi dengan pengalaman khusus audiens dan meraup dukungan serta legitimasi dari audiens terhadap langkah sekuritisasinya. Secara konvensional, upaya sekuritisasi terhadap suatu isu dianggap akan membukakan jalan bagi tindakan “luar biasa” untuk mengatasinya. Namun, sejalan dengan argumentasi Trombetta, penelitian ini pun menemukan bahwa proses adopsi instrumen kebijakan keamanan untuk menanggulangi isu perubahan iklim yang diupayakan Biden-Harris tetap melalui prosedur “politik yang normal”. Dinamika tarik-ulur kepentingan tetap menyertai langkah sekuritisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sekuritisasi pada dasarnya merupakan proses yang bersifat intersubjektif. Hasil dari sekuritisasi tidak hanya ditentukan oleh administrasi Biden-Harris selaku aktor, tetapi juga bergantung pada konteks dan audiens yang dapat memberdayakan ataupun menghambat upaya sekuritisasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka.

---

This research analyzes the securitization of climate change in the United States under the Biden-Harris administration based on the securitization theory promulgated by Thierry Balzacq and Maria J. Trombetta. The act of securitization began when the Biden-Harris administration framed climate change as a security problematique by exploiting specific language repertoire of security issues, such as “existential threat”, “point of no return”, and “possible way out”. However, aligned with Balzacq’s proposition, this research reveals that securitization attempt by Biden-Harris also utilized references unique to the structural conditions or contexts of the audience which includes the U.S. citizens, states governments, courts, and Congress. This is ultimately done such that the Biden-Harris administration serving as the securitizing actor could better resonate with the audience’s specific experiences and thus enable them to mobilize support from the audience. Despite conventional belief that securitizing an issue would legitimize the use of extraordinary measures in handling the issue in question, this research shows that securitization of climate change by Biden-Harris did not necessarily operate in the realm of exceptionality. As also suggested by Trombetta, interest-driven political dynamics could still be found in the process of securitizing climate change. This reality further affirms Balzacq’s argument that securitization is fundamentally an intersubjective process. The result of securitization is not exclusively determined by the actor, but also contingent on the contexts as well as the audience that could either empower or hinder the act. In conducting this research, the author employs qualitative method, and in particular literature studies as its data collection technique."

"ABSTRAKPendanaan dengan sekuritisasi aset future flow bagi pelaku bisnis. secara agregatmengalami perkembangan yang cukup pesat sejak terjadinya krisis yang melanda negaranegara berkembang di Amerika Latin, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Tenggara hingga saatsekarang. Keuntungan paling optimal bagi pelaku future flow securitization memang palingdirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki peringkat hutang (rating) yang tingginamun berada pada batasan sovereign rating yang buruk, yang biasa dialami oleh negarayang sedang mengalami krisis. Dengan sekuritisasi future flow, Perusahaan yang memiliki peringkat investasi (diatas BBB) akan mendapatkan keuntungan dalam hal perolehan immediate cash dengan caramenjaminkan aset yang dimilikinya. Immediate cash tersebut tentu saja sangat bergunauntuk dikelola sedemikian rupa dan dimanfaatkan sebagai revenue generator di masa yangakan datang. Tingginya aspek keamanan dan struktur Asset-Backed Securities.menguntungkan penerbit efek hutang tersebut dalam hal rendahnya beban hutang yangakan ditanggung relatif jika dibandingkan terhadap tingkat bunga yang berlaku di pasar. Dengan alasan potensi keuntungan tersebut, maka perusahaan-perusahaan denganperingkat hutang yang baik yang berada di negara berkembang yang memiliki sovereignrating kurang baik termasuk Indonesia, selayaknya mempertimbangkan alternatifpendanaan dengan masuk ke dalam struktur ABS sebagai originator yang menjaminkanasetnya. Di Indonesia sendiri, sub-sektor industri perikanan termasuk salah satu industriyang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan menjadi penjaring devisa baginegara. Sebagian besar pelaku bisnis tidak dilengkapi dengan fasilitas processor yang dapatmemproduksi produk-produk bernilai jual tinggi. Kinerja ekspor hanya didominasi olehsebagian kecil pelaku dalam industri ini, termasuk PT DSFI, Tbk yang bergerak di bidangpengolahan. Laut Indonesia yang sangat luas dengan potensi kekayaan yang bahkanmenyimpan hingga 10% persediaan ikan dunia, belum dapat dimanfaatkan secara optimal.Utilisasi terhadap sumber daya laut kita masìh sekitar 50% saja. Untuk meningkatkankinerja industri perikanan dibutuhkan investasi dana yang tidak sedikit. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mensimulasikan strategipendanaan Asset-backed Securities kepada salah satu pemain pada industri perikanannasional, yaitu PT DSFI, Tbk. DSFI disimulasikan sebagai originator yang menjaminkanasetnya dengan cara menjual future receivables kepada entitas khusus yang akanmenerbitkan ABS kepada investor. Future receivables yang dimaksud adalah piutangdagang ekspor yang akan dihasilkan akibat adanya penjualan kepada pelanggan di masayang akan datang. Faktor penting yang menjadi ukuran kemampuan struktur ABS dalam melunasikewajiban sehubungan dengan efek hutang yang dikeluarkannya adalah kualitas kredit(credit quality) dari ABS itu sendiri. Peniiaian tentang kualitas kredit dan ABS tidak hanyadilakukan dengan cara menguji kinerja aset jaminan selama beberapa tahun terakhir. Sebab,khusus untuk kelompok aset berupa future flow, dimana aset yang dijaminkan belum adasaat ABS diterbitkan, maka penilaian kualitas kredit ABS tidak dapat dipisahkan daripenilaian terhadap kinerja originator yang menjaminkan aset tadi. Perlu diuji terlebihdahulu apakah ada kemampuan yang cukup baik dari originator tadi untuk menghasilkanaset tersebut di masa yang akan datang. Kemudian harus dilihat juga apakah perusahaantersebut memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi seluruh kewajibannyasehubungan dengan hutang yang dimilikinya. Sebab hal tersebut sangat berpengaruh dalamhal probabilitas default stare dan perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Posisi bersaing originator dalain industri baik pada skala lokal maupun global,kemudian tíngkat permintaan dan penawaran pada pasar internasional yang berpengaruhterhadap commodity pricing akan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan dalammembuat proyeksi keuangan, sebab sangat erat berhubungan dengan ketahanan bersaingdan daya serap pasar intemasional terhadap produk yang dihasilkan oleh originator. Faktorpenting lain adalah strategi ekspansi berupa investasi fisik yang berpengaruh terhadapkapasitas produksí perusahaan. Hal ini akan menjadi pegangan yang mendasari asumsiuntuk membuat proyeksi di masa mendatang. Pembahasan mengenai faktor-faktor pentingtersebut dirangkum dalam dua kelompok besar analisa, yakni corporate finance analysisdan structured finance analysis. Dari hasil penilitian yang dilakukan, originator memiliki kemampuan yang cukupbaik untuk menghasilkan aset jaminan dalam jumlah yang cukup signifikan di masa depan.Kemampuan untuk memenuhi kewajiban hutangnya juga cukup baik, seperti yangtercermin dalam rating jd BBB+ yang diterbitkan oleh Petindo. Dapat disimpulkan bahwaada potensi yang cukup besar untuk meningkatkan kinerja ekspor perikanan baik oleh parapelaku industri maupun bagi industri perikanan nasional secara keseluruhan mengingatpotensi sumber daya perikanan laut yang belum termanfaatkan masih sangat besar."

"Penelitian ini menganalisis proses sekuritisasi dalam penanganan pandemi COVID-19 di Hungaria berdasarkan teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Thierry Balzacq. Menurut teori sekuritisasi, sebuah isu dibingkai sebagai isu keamanan yang harus segera ditangani karena dianggap sebagai bahaya eksistensial yang mengancam keamanan nasional. Sekuritisasi pandemi COVID-19 memberikan akses bagi Perdana Menteri Viktor Orbán untuk memerintah negaranya lewat dekrit. Hal ini menuai kritik dari para aktor di ranah internasional maupun domestik, namun banyak juga masyarakat Hungaria yang setuju dan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Orbán sebagai upaya pencegahan penyebaran virus. Para aktor sekuritisasi memiliki kapasitas untuk menggunakan pendekatan keamanan dalam merespons isu kesehatan seperti pandemi COVID-19, akan tetapi teori sekuritisasi yang dicetuskan oleh Balzacq menyebutkan bahwa konteks, kekuatan dispositif, dan legitimasi dari audiens juga menentukan keberhasilan dari proses sekuritisasinya. Penelitian ini menggunakan metode process tracing untuk menelusuri bagaimana konteks sosial politik baik di ranah internasional maupun domestik serta interaksi antara para aktor dengan audiens memungkinkan terjadinya sekuritisasi pandemi COVID-19 di Hungaria. Konteks sosial politik di ranah internasional dan domestik menjadi krusial untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran terkait proses intersubjektif yang menentukan keberhasilan dari sekuritisasi pandemi COVID-19 di Hungaria.

---

This study analyzes the securitization process in handling the COVID-19 pandemic in Hungary based on the securitization theory developed by Thierry Balzacq. According to securitization theory, an issue is framed as a security issue that must be addressed immediately because it is considered as an existential hazard that threatens national security. The securitization of the COVID-19 pandemic in Hungary gave Prime Minister Viktor Orbán access to govern his country by decree. This drew criticism from international and domestic actors, but many Hungarians also agreed and complied with the rules laid down by Orbán as an effort to prevent the spread of the virus. Securitization actors have the capacity to use a security approach in responding to health issues such as the COVID-19 pandemic, but the securitization theory proposed by Balzacq states that context, dispositive power, and legitimacy from the audience also determine the success of the securitization process. This study uses the process tracing method to explore how socio-political context both in the international and domestic spheres as well as the interaction between actors and the audience facilitates the securitization of the COVID-19 pandemic in Hungary. The socio-political context in the international and domestic spheres is crucial to be analyzed because it can provide an overview of the intersubjective processes that determine the success of the securitization of the COVID-19 pandemic in Hungary."