Hasil Pencarian

Ditemukan 23 dokumen yang sesuai dengan query

Salsabila Safira

Tinjauan Hukum Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Berdasarkan Tingkat Emisi Terhadap Kendaraan Bermotor = Legal Review on the Imposition of Sales Tax on Luxury Goods Based on Emission Levels on Motor Vehicles

" Dalam teori, pajak umumnya mengenal dua fungsi, yaitu fungsi budgeter untuk meningkatkan penerimaan dan fungsi regulerend untuk mengatur masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Ketika diatur ulang melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2019, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor diubah menjadi lebih didasarkan pada tingkat emisi dalam rangka mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, dengan mengenakan dasar pengenaan pajak yang lebih besar terhadap kendaraan yang menghasilkan emisi ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Cnossen, Sijbren

The Indonesian sales tax: status and structure technical features / Sijbren Cnossen

Deventer: Kluwer, 1973

343.598 CNO i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

B. Usman

Undang-undang pajak penjualan sebagaimana berlaku sekarang

Jakarta: Yayasan Bina Pajak, 1980

336.275 USM u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Padjak pendjualan

Bandung: Eresco, 1969

336.27 MOE p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Paket 20 April 1979: tarif baru pajak penjualan bea masuk dan PPn-Impor

Jakarta: Yayasan Bina Pajak, 1979

343.052 PAK (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Astrid Dwi Pebiyanti

Kuasa Pembayaran Pajak Penjualan Tanah/Bangunan kepada PPAT yang Memuat Nilai Transaksi tidak Sebenarnya Berdasarkan Asas-Asas Pelaksanaan Jabatan yang Baik = Authorization for Payment of Land/Building Sales Tax to PPAT which Contains Transactions Value Elements is not Actually Linked to the Principles of Good Office Implementation

" Salah satu sumber keuangan negara berasal dari pajak tanah/bangunan. Mengingat pentingnya pajak bagi negara, diperlukan peran serta penegak hukum agar pemungutan pajak dapat terlaksana dengan maksimal. Pemungutan pajak penjualan tanah/bangunan seringkali melibatkan peran serta PPAT. Menarik diteliti mengenai keabsahan peran dan tanggung jawab PPAT yang menerima kuasa pembayaran pajak tanah/bangunan sebagai perantara wajib pajak dengan petugas pajak dalam upaya memaksimalkan pendapatan negara. Pada prinsipnya pengurusan pajak bukanlah kewenangan pokok PPAT sebagaimana diamanatkan undang-undang. Metode penelitian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library