Ditemukan 47 dokumen yang sesuai dengan query
Esti Wiyandari
"
Kebijakan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diterapkan pemerintah saat ini adalah untuk meringankan beban pajak, baik bagi kalangan pengusaha maupun bagi masyarakat sebagai konsumen. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 6 tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 145 tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Hal ini disebakan karena pemerintah ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14209
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sullivan, Clara K. (Clara Katherine), 1916-
New York, N.Y.: Columbia University Press, 1965
336.271 3 SUL t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nandina Gita Hayuningtias
"
Perubahan ambang batas (threshold) hunian yang tergolong mewah berupa apartemen menjadi awal permasalahan penelitian ini. Penelitian menggunakan analisis data kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah PMK 206/PMK.010/2015 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 106/PMK.010/2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah belum memenuhi aspek penegakan, namun memenuhi aspek penerapan. Upaya penghindaran pajak yang dapat dilakukan pada penerapan PMK tersebut ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S63827
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nanang Satrio Priambodo
"
Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) munculnya kawasan perumahan yang banyak menjadi potensi pajak karena sampai dengan batasan realestat maka penyerahan perumahannya termasuk Barang Kena Pajak. Kondisi perekonomian yang tidak memungkinkan menyebabkan Pengembang mulai menjual kaveling saja untuk mendongkrak penjualannya yang merosot.
Dalam pandangan DJP upaya menjual kaveling tersebut menimbulkan ketidakadilan antara Wajib pajak yang membeli rumah dan tanah dengan yang membeli kaveling saja. Atas pertimbangan itu, maka dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-387/PJC2002 pada tanggal ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T 12304
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
F. Shinta Inandia Putri
"
Penelitian ini membahas evaluasi perubahan kebijakan pungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol. Penelitian ini meneliti tentang evaluasi perubahan kebijakan PPnBM dan cukai atas MMEA dengan menggunakan empat kriteria yaitu biaya pemungutan pajak, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, kesederhanaan dan kewajaran penerimaan bagi pemerintah.
Pertanyaan penelitian ini yaitu apa yang menjadi latar belakang perubahan kebijakan atas PPnBM dan cukai atas MMEA dan bagaimana evaluasi perubahan kebijakan pemungutan PPnBM dan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S54899
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Etheldreda Listya Dewi
"
Industri properti merupakan salah satu industri yang berkembang cukup pesat di Indonesia. Banyak potensi pajak yang dapat digali dari industri ini. Salah satunya adalah pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) khususnya atas hunian yang dikategorikan sebagai hunian mewah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perubahan batasan pengenaan PPnBM atas hunian mewah dan menganalisis apakah aspek harga jual dapat dijadikan batasan pengenaan PPnBM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2016
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Annastasya Larasati
"
Masalah kesehatan di Indonesia cukup buruk terutama untuk masalah penyakit tidak menular yang mendominasi dari tahun ke tahun, dalam hal ini adalah diabetes yang prevalensi menurut Riset Kesehatan Dasar mencapai 2,0% untuk tahun 2018. Hal ini salah satunya disebabkan oleh konsumsi gula berlebihan lewat minuman berpemanis. Oleh sebab itu pemerintah butuh untuk melakukan intervensi dalam bentuk kebijakan fiskal dalam rangka mengendalikan konsumsi masyarakat dan mengkompensasi eksternalitas negatif yang ada dari segi kesehatan. Salah satu yang ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Salsabila Safira
"
Dalam teori, pajak umumnya mengenal dua fungsi, yaitu fungsi budgeter untuk meningkatkan penerimaan dan fungsi regulerend untuk mengatur masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Ketika diatur ulang melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2019, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor diubah menjadi lebih didasarkan pada tingkat emisi dalam rangka mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, dengan mengenakan dasar pengenaan pajak yang lebih besar terhadap kendaraan yang menghasilkan emisi ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Saaduddin Ibrahim
Jakarta: Jaya Prasada, 1981
336.271 3 SAA k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Djakarta: Jajasan Kesedjahteraan Karyawan Padjak Pusat, 1970
336.271 3 JAJ p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
