Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian pengikatan jual beli pada umumnya merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakan jual beli, namun pada praktiknya kadang kala perjanjian pengikatan jual beli digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang. Sehingga, perbuatan hukum yang tercantum dalam akta bukan merupakan perbuatan hukum yang sebenarnya terjadi diantara para pihak, kondisi yang demikian dikenal sebagai perbuatan atau perjanjian pura-pura. Penelitian ini menganalisis keabsahan dan status kepemilikan objek dalam akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder, dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura adalah sah dan mengikat para pihak, hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2510 K/Pdt/1991. Mengenai status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan dalam kasus ini, jika mengacu pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hak atas tanah dan bangunan beralih jika dibuat akta jual beli di hadapan PPAT, namun jika mengacu pada Pasal 94 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 maka hak atas tanah dan bangunan beralih pada saat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Notaris pada saat membuat akta sebaiknya memastikan bahwa kehendak para pihak yang akan diformulasikan dalam akta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila salah satu pihak mengajukan gugatan mengenai pembatalan akta maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan serta memeriksa fakta-fakta materiil yang terjadi sebelum pembuatan akta, di samping formalitas pembuatan akta.

---

The sale and purchase binding agreement is generally a preliminary agreement before the sale and purchase is carried out, but in practice sometimes the sale and purchase binding agreement is used as collateral in a debt agreement. Thus, the legal act listed in the deed is not a legal act that actually occurs between the parties, such a condition is known as an act or sham agreement. This study analyzes the validity and ownership status of the object in the deed of the sale and purchase agreement as a pretend agreement. This study uses a juridical-normative research method using secondary data, and data collection tools in the form of document studies. Based on the results of the study, the deed of sale and purchase agreement as a pretend agreement is valid and binding on the parties, this is contrary to the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2510 K/Pdt/1991. Regarding the ownership status of land and building rights in this case, when referring to Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, land and building rights are transferred if a deed of sale and purchase is made before the PPAT, but if it refers to Article 94 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 3 of 1997, the rights to land and buildings are transferred when there is a court decision that has permanent legal force. The notary at the time of making the deed should ensure that the will of the parties to be formulated in the deed does not conflict with the applicable legal provisions. If one of the parties files a lawsuit regarding the cancellation of the deed, the Panel of Judges must consider and examine material facts that occurred before the making of the deed, in addition to the formalities of making the deed."

"Keterbatasan lahan dan kebutuhan vital rakyat akan perumahan mendorong pembangunan rumah susun saat ini berkembang dengan pesat di kota-kota besar khusunya di DKI Jakarta. Rumah susun dengan fasilitas dan dan spesifikasi unit yang dibangun dengan standar menengah keatas lebih popular dengan sebutan apartemen oleh masyarakat luas. Apartemen dibangun oleh developer dan berpindah haknya kepada pembeli melalui serangkaian proses jual beli. Pada kebanyakan apartemen yang dibangun di Jakarta rangkaian proses jual beli tersebut telah dimulai bahkan sebelum apartemen itu mulai dibangun sehingga diperlukan pengikatan jual beli sebelum dilaksanakan jual beli. Demikian pula pada Apartemen Maple Park Jakarta Utara. Proses jual beli pada Apartemen Maple Park Jakarta Utara didahului oleh penandatangan perjanjian pengikatan jual beli apabila calon pembeli telah membayar harga pengikatan minimal dua puluh persen dari seluruh harga pengikatan. Kemudian apabila calon pembeli ingin menempati unit yang dipesannya namun ia belum melunasi harga pengikatan maka harus menandatangani perjanjian pinjam pakai.Untuk menganalisa permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan metode deskriptif analitis dan data yang di peroleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Penjualan satuan rumah susun sebelum diperoleh ijin layak huni adalah melanggar pasal 18 undang-undang rumah susun nomor 16 tahun 1985 namun dalam kepmen negara perumahan rakyat nomor 11/KPTS/1994 mengatur bahwa jual beli tetap dapat dilaksanakan namun dengan didahului pengikatan jual beli. Penggunaan perjanjian pinjam pakai dalam proses jual beli pada Apartemen Maple Park tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan pasal 1740 Kitab Undang-Undang Perdata yang mendefinisikan bahwa pinjam pakai adalah perjanjian sepihak dimana pihak yang satu menyerahkan penguasaan atas suatu barang secara cumacuma sedangkan pada perjanjian pinjam pakai Apartemen Maple Park mensyaratkan bahwa selama pinjam pakai berlangsung calon pembeli harus melunasi angsuran kepada developer.

---

Limited land and vital needs of the people for residential units will encourage the development of residential flats is currently growing rapidly in big cities especially in DKI Jakarta. Flats with facilities and specification units are built with high standards and above is more popular as the apartment by the public. Apartments built by developers and move its right to the buyer through a series of buying and selling process. In most apartments are built in Jakarta a series of buying and selling process has been started even before the apartment was built so it is necessary in the binding sales and purchase prior to the sale and purchase. Likewise, at Maple Park Apartments in North Jakarta. The process of buying and selling at Maple Park Apartments in North Jakarta is preceded by the signing of the sales and purchase agreement if the prospective buyer has paid the price of the binding of at least twenty percent of the total price of the binding. Then, when prospective buyers want to occupy the unit had ordered but not yet paid the redemption price he had to sign a lend use agreement.To analyze these problems is descriptive analytical research method and data obtained were analyzed using a qualitative approach. Sales of apartment units before a suitable for habitation permit is obtained is violating article 18 of law number 16 in 1985 flats but the secretary of public housing decree number 11/KPTS/1994 states that the sale and purchase can still be yet to be preceded in the purchase by binding sale and purchase agreement. Use of lend use agreements in the process of buying and selling at Maple Park Apartments are not appropriate because it is not in accordance with article 1740 Book of Civil Law which defines that lend use is a unilateral agreement whereby one party that gave possession of the goods free of charge while in agreement Maple Park Apartments lend use requires that lend use during ongoing prospective buyer must repay the installments to the developer."

"Pada praktiknya terdapat ketidakcermatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyusun akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum dinyatakannya pembatalan akta dimuka pengadilan atau akta tersebut yang pada awalnya memiliki kekuatan hukum sempurna menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan hukum dibawah tangan. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui jenis pertanggungjawaban PPAT selaku pejabat umum ketika melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Metode penulisan tesis ini menggunakan yuridis normatif dan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penulisan menunjukkan bahwa suatu akta yang dinyatakan cacat hukum karena kesalahan, kelalaian maupun karena kesengajaan. PPAT dapat dimintai pertanggungjawabannya baik secara administratif, perdata maupun pidana. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang tidak mengetahui adanya cacat yang melekat pada tanah yang dibelinya, dapat mengajukan gugatan kepada untuk menuntut pengembalian hak atas tanahnya serta dapat menuntut ganti kerugian yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga.

---

There is an inaccuracy of the Land Deed Official (PPAT) in preparing the land sale and purchase that is not in accordance with the laws and regulations, resulting in losses for interested parties. This creates a legal consequence of the cancellation of the deed before the court or the deed which initially has perfect legal power to become a deed that only has legal force under the hand. The writing of this thesis aims to find out the type of PPAT accountability as a general official when doing negligence in carrying out their duties. The method of writing this thesis uses normative juridical and relies on secondary data presented descriptively analytically. The results of writing indicate that a deed is declared to be legally flawed due to errors, negligence or intentional. PPAT can be held accountable for administrative, civil and criminal matters. The form of legal protection for buyers in good faith who are not aware of any defects inherent in the land, they can file a lawsuit to demand the return of their land rights and can claim damages consisting of costs, losses and interest."

"Salah satu lembaga yang digunakan untuk memberi jaminan keamanan pada pihak Kreditur dalam agunan kredit adalah Hak Tanggungan. Salah satu ciri dari Hak Tanggungan adalah mudah dalam pelaksanaan eksekusinya. Contoh pelaksanaan eksekusi tersebut adalah dengan menggunakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris. Penulisan ini akan membahas bagaimana prosedur eksekusi objek Hak Tanggungan apabila terjadi kredit macet dan keabsahan dari eksekusi Hak Tanggungan melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1513 K/ PDT/2016. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.Hasil penelitian adalah pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan harus melalui penjualan di muka umum atau melalui lelang, terdapat pula eksekusi Hak Tanggungan di luar lelang. Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian obligatoir, maka keabsahannya dapat ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila PPJB dilaksanakan dalam rangka eksekusi Hak Tanggungan, maka untuk menentukan sah nya PPJB tersebut harus memenuhi prosedur eksekusi Hak Tanggungan dalam Pasal dalam Pasal 20 ayat (2) jo. Pasal 20 ayat (3) UUHT.

---

One of the institutions that used to give security assurances on the part of the creditor in collateral credit/loan is a Mortgage. One feature of Mortgage is easy in implementation of their execution. One of such execution is to use a Binding sale and purchase Agreements Act (PPJB) made by the notary. This thesis will elaborate how the execution procedure of Mortgage if there any problem loan and legality od Mortgage execution through sale and purchase Agreements by analyzing Supreme Court Verdict Number 1513 K/PDT/ 2016. This research using juridical normative methods with purely descriptive analytic. This study uses secondary data primary data collection method by which consist of primary law, secondary, and tertiary. For methods of analysis used is qualitative method.

The results of this research  are the Mortgage execution must pass through the sale of publicly or through an auction, there is also the Mortgage execution outside of the auction. Agreement Binding sale and purchase agreement is obligatoir, then its validity can be reviewed from the provisions of article 1320 book of civil law legislation. When implemented in order of Mortgage execution, PPJB procedures must comply with the rights of a dependent in section in article 20 paragraph (2) jo. Article 20 paragraph (3) UUHT."

"Semakin pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik atau sengketa pertanahan, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Oleh karena itu, pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta Jual beli Notaris/PPAT agar bisa didaftarkan. Sebagai akta otentik akta Notaris/PPAT haruslah memenuhi tata cara pembuatannya, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturanperaturan lainnya. Seorang Notaris/PPAT dalam pembuatan akta jual beli yang tidak melihat dokumen/surat aslinya dapat menimbulkan resiko baik terhadap akte itu sendiri maupun terhadap Notaris/PPAT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisa penelitian ini ternyata pembuatan akta jual beli tanpa melihat dokumen asli berakibat batalnya akta tersebut dan tuntutan gantirugi kepada Notaris/PPAT yang telah melakukannya.

---

The growing importance of the meaning of land to human life is now causing the ever increasing potential for conflicts or land disputes. The organized and neat law and land administration is required to prevent or avoid conflict dispute. Therefore, transfer of rights over land must be evidenced by the Notary / PPAT deed of sale and purchase to be registered. As an authentic deed, deed of Notary / PPAT must fulfill the procedures of manufacture, as determined by the laws and other regulations. A Notary/PPAT who don't see the original document/letter in the making of the deed of sale and purchase may pose a risk for both the certificate itself and the Notary/PPAT. This study is using the normative juridical method with the method of data analysis and the qualitative approach. The result of this study stated that the creation of the deed of sale and purchase without seeing the original document can end with the cancellation of the deed and the compensation claim for the Notary / PPAT who have done so."

"Seiring dengan semakin sibuknya seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukan maka undang-undang memberikan hak kepada seseorang tersebut untuk memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan pekerjaannya dengan dituangkan dalam sebuah surat baik yang dibuat di bawah tangan maupun dengan akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Salah satu kasus yang biasa menggunakan surat kuasa adalah dalam hal jual beli tanah dan bangunan, dimana penjual memberikan kuasa kepada seorang lainnya untuk bertindak atas namanya menjual tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain. Di dalam surat kuasa tersebut harus dinyatakan dengan jelas kuasa yang diberikan sehingga apabila penerima kuasa melakukan tindakan diluar dari kuasa yang diberikan maka penerima kuasa harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami. Di dalam kasus yang diteliti oleh penulis, kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa adalah untuk memindahtangankan atau menjual 1/3 (sepertiga) bagian dari tanah dan bangunan yang berada di Jalan Tanjung Duren Barat I Nomor 15, Jakarta Barat. Dimana ternyata tanah tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Jalan Tanjung Duren Barat I Nomor 15, Jalan Tanjung Duren Barat I Nomor 15A, dan Jalan Tanjung Duren Barat I Nomor 15B, yang menjadi objek jual beli adalah Jalan Tanjung Duren Barat I Nomor 15A. Namun surat kuasa dibuat sebelum proses pemecahan selesai dilakukan. Dalam kasus ini, pembeli beberapa kali mencoba untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank-bank tetapi semua bank menolak untuk memberikan kredit dengan alasan surat kuasa tersebut tidak sah walaupun pada akhirnya pembeli mendapatkan kredit tersebut dari sebuah bank. Sedangkan menurut penulis, surat kuasa tersebut sudah benar dan sah karena tidak mengurangi materi yang dikuasakan yaitu menjual 1/3 (sepertiga) bagian dari tanah dipecah menjadi 3 bagian.

---

Along with the increase of a person’s activites, perhaps in relation to their job, the law grants a right to that person to give power of attorney to another person to act on his or her behalf, which is made into a written form, either a private deed or an authentic deed made in front of the authorized official. One of the cases in which it is common practice to use powet of attorney is in the case of sale and purchase of land and building, where the seller grants power of attorney to another party to act on his or her behalf to sell such land and building to a third party.

In such power of attorney it must be clearly mentioned the power that is granted, so that if the proxy or endorsee conducts actions outside of the granted power of attorney then the proxy or endorsee must take responsibility of the procured loss.

In the case which is reviewed by the writer, the power granted by the authorizer/ principal/endorser is the power to transfer or sell 1/3 (one third) of a land and building located in Jalan Tanjung Duren Barat I No. 15, West Jakarta. Evidently, such land is subdivided into 3 (three) parts, which are Jalan Tanjung Duren Barat I No. 15, Jalan Tanjung Duren Barat I No. 15A , and Jalan Tanjung Duren Barat I No. 15B. The object of the sale and purchase is the land located in Jalan Tanjung Duren Barat I No. 15A. However the power of attorney was made before the subdivision process was finished.

In this case, the buyer has tried several times to obtain credit facilities from a few banks, however all those banks refused to grant credit by citing such the power of attorney is not valid, although in the end the buyer acquired credit from a bank. Whereas according to the writer, the abovementioned power of attorney is valid and legitimate because it did not decrease the granted power of attorney, that is to sell 1/3 (one third) of the land which is subdivided into 3 parts."

"Dalam pelaksanaan jual beli saham, ada persyaratan Undang-Undang yang harus dipenuhi antara lain seperti diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) yang harus dimuat dalam akta notaris dan kemudian harus dibuatkan akta jual beli atas saham-saham tersebut. Tanpa dibuatnya akta jual beli tersebut, maka jual beli saham tersebut adalah batal demi hukum. Dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung mengenai kasus jual beli saham dalam PT.Bumi Mansyur Permai membatalkan putusan-putusan di ketiga tingkat peradilan karena terbukti terdapat kekhilafan dalam putusanputusan sebelumnya, dimana majelis hakim di ketiga tingkat keadilan menganggap dengan diadakannya RUPS, maka telah terjadi jual beli saham. Kasus ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yakni antara lain peraturan mengenai pengalihan hak atas saham yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta teori-teori hukum yang diperoleh dari tulisantulisan para ahli hukum. Sebagai hasil analisa penelitian ini dapat di tekankan pentingnya pembuatan akta jual beli saham sebagai persyaratan formal jual beli saham, setelah diperolehnya persetujuan jual beli saham dari RUPS yang sebenarnya hanya merupakan pemberian persetujuan kolektif atas penjualan saham.

---

There are some requirements and procedure outlined by Law and Regulation that has to be met in order to properly executing sale and purchase of shares, among others, such as obtaining the approval from General Meeting of Shareholders that has to be made in notarial deed and to execute the deed of sale and purchase for such shares. Without executing the later then the sale and purchase of such shares is null and void. In reviewing the decision of the Supreme Court to cancel the verdicts on all three levels of judiciary regarding the case of sale and purchase shares in PT.Bumi Mansyur Permai, as it was proven that there has been a mistake in the verdicts by which the panel of judges at those three levels considered that by General Meeting of Shareholders agreeing for such transfer of shares can be treated equally as the act of sell and purchase itself.

This case is analyzed on descriptive analytical basis by using normative juridical approach, namely by focusing on sources such as the prevailing regulation and law as well as literature-literature related to such matters. As the result of research conducted for this matter it is to be emphasized the importance of executing deed of sale and purchase shares as one of the formal requirements after obtaining approval from General Meeting of Shareholders by which only is a collective agreement given for such transfer of shares."

"PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Sebagai akta otentik, akta PPAT harus memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam hal ini PPAT telah membuat akta jual beli dengan dasar blanko kosong yang telah ditandatangani para pihak di dalam rumah tahanan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan penyimpangan terhadap syarat materil dan syarat formil tata cara pembuatan akta jual beli. Berdasarkan hal ini, penulis bermaksud untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai tanggung jawab PPAT dan keabsahan pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian data sekunder yaitu norma hukum tertulis.Berdasarkan hasil penelitian terhadap analisis kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 6 September 2011 Nomor : 982 K/Pdt/2011 yaitu akibat hukum dari tata cara pembuatan dan penandatanganan akta jual beli yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka PPAT harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, bahkan sanksi pidana serta mengakibatkan akta tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan akta jual beli tersebut dapat dibatalkan.

---

PPAT is a public official who is authorized to make authentic act on certain legal actions regarding land rights. As an authentic deed, deed of PPAT must meet PPAT deed procedures as determined by the laws and other regulations. In this case PPAT has made a deed of sale on the basis of who has signed a blank form of the parties in the house prisoners is an unlawful act and the deviation of the material terms and conditions of formal procedures for the manufacture of the deed of sale. Based on this, the author intends to examine and understand more about the responsibilities of PPAT and validity of the making of sale and purchase by PPAT. This study uses normative juridical approach, the research focuses on the study of secondary data is written legal norms.

Based on the results of the analysis of the case of Supreme Court of the Republic of Indonesia On 6 September 2011 Number: 982 K / Pdt / 2011 of the legal consequences of the procedure of making and signing the deed of sale that does not comply with the applicable regulations, the PPAT should be responsible for his actions that may be subject to administrative sanctions, civil penalties, and even criminal sanctions as well as lead to the certificate becomes invalid and legal defects that have no binding legal force and the deed of sale may be canceled."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai bagaimana seorang pembeli tanah selakupemegang hak atas tanah yang baru dapat dilindungi haknya dari adanya gugatanyang ditujukan kepadanya dengan mempertimbangkan adanya iktikad baikpembeli dalam jual beli tersebut. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif dan tipe penelitian adalah deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwaiktikad baik dalam jual beli tanah dilihat dari telah sesuainya atau telahterpenuhinya ketentuan yang berlaku yang mengatur mengenai jual beli sertaterpenuhinya syarat sahnya jual beli. Jika semua telah terpenuhi maka hal tersebutmenjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan bahwa pembeli tersebutberiktikad baik sehingga harus dilindungi. Ada atau tidaknya iktikad baiktergantung dari bagaimana kasus itu sendiri, untuk kemudian hakimpertimbangkan dan putuskan apakah jual beli telah memenuhi ketentuan dansyarat sahnya jual beli ataukah tidak.

---

ABSTRACTThis thesis describes how the good faith purchaser will be protected from claimaddressed to her. Research method used in this thesis is a normative juridicalresearch and the type of this research is descriptive. The research concludes thatthe principle of good faith in land sales are considered by fulfillment of theapplicable regulations about sale and purchase of land and requirements of saleand purchase. If all regulations and requirements have been fulfilled, then thegood faith purchaser must be protected. Good faith depends on how the caseitself, whereupon the judge will consider and decide whether sale process hasfulfilled regulations and terms or not., This thesis describes how the good faith purchaser will be protected from claimaddressed to her. Research method used in this thesis is a normative juridicalresearch and the type of this research is descriptive. The research concludes thatthe principle of good faith in land sales are considered by fulfillment of theapplicable regulations about sale and purchase of land and requirements of saleand purchase. If all regulations and requirements have been fulfilled, then thegood faith purchaser must be protected. Good faith depends on how the caseitself, whereupon the judge will consider and decide whether sale process hasfulfilled regulations and terms or not.]"

"Pada zaman sekarang gencar dilakukan pembangunan rumah susun oleh banyak developer, konsumen diberi banyak pilihan untuk memilih sesuai kemampuan dan kebutuhannya masing-masing, banyak dari konsumen membeli sebelum bangunan telah selesai dibangun dengan dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terlebih dahulu. Undang-undang telah mengatur dengan jelas hal hal yang berkaitan dengan perjanjian dan prestasi-prestasi apa saja yang harus dipenuhi oleh developer maupun oleh konsumen, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya karena minimnya pengetahuan mereka akan hukum sehingga hak dan kepentingan mereka tidak terlindungi dengan baik. Seringkali ditemukan developer yang tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan ketika mengiklankan rumah susun yang mereka jual, hal ini mengakibatkan banyaknya konsumen yang merasa tertipu setelah melakukan pembelian karena tidak mendapatkan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Pokok penelitian dari tesis ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dan cara-cara apa yang dapat ditempuh untuk menuntut hak konsumen menurut peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan bahan pustaka serta wawancara ahli dan dianalisis secara deduktif serta tipologi penelitian ini adalah preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen berhak menuntut apa yang sudah diiklankan oleh developer pada masa penjualan dengan cara membuat pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), keputusan dari BPSK bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

---

The regulation has been set up with clear terms of matters related consumer protection, but some people still do not attention because they lack of knowledge of the law so that their rights and interests are not well protected. This situation leads to the number of apartment developer that been set to the default because of their incapability to reach the terms of condition they?ve been made in the apartment sale and purchase agreement, resulted in many series of legal conflict between the developer and the consument.

This thesis research is to know what kind of legal protection that can be applied for the customer according to the legislation. Research methodology that is used is normative juridical, with library research technique, and analyzed deductively and typology of this research is analytical prescriptive. The results showed that the customer is have the right to sue the developer via BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), all the results that been decided by BPSK is final and bond for both developer and consumer."