Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia : catatan dan gagasan Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra

Jakarta: Pengayoman, 2002

340 IND m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Pancasila dan tata hukum Indonesia serta pendidikan tinggi hukum di Indonesia : materi khusus bidang ilmu hukum dalam rangka penyelenggaraan penataran P$ pola pendukung 100 Jam bagi mahasiswa baru FHUI

Jakarta: Universitas Indonesia, 1987

320.5 PAN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Soerjono Soekanto

Penegakan hukum

Bandung : Binacipta, 1983

340.15 SOE p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

R.M. Girindro Pringgodigdo

Kebijaksanaan, hirarkhi perundang-undangan dan kebijakan dalam konteks pengembangan hukum administrasi negara di Indonesia / R. M. Girindro Pringgodigdo

Alasan pemilihan judul tersebut di atas tidak lain disebabkan, pertama, adanya dua kata atau istilah yakni kebijaksanaan (policy/beleid) dan kebijakan (wisdom/wijsheid) yang secara implisit memuat arti dan istilah diskresi (discretion/fales Ermessen), yang diartikan dengan kebebasan untuk memilih dan/atau memutuskan/ menentukan menurut pendapat sendiri, yang selalu menggelitik di dalam benak pikiran saya selama ini mengingat mudahnya terjadi semacam kebingungan, kekacauan atau kekeliruan (confusion) mengenai persepsi tentang kedua kata atau istilah tersebut; terutama, bila ditautkan dengan kekuasaan ... "

Depok: UI-Press, 1994

PGB 0083

UI - Pidato Universitas Indonesia Library

Sanksi administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan

" Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif. Ketentuan sanksi ini, baik pidana, perdata, maupun administratif merupakan suatu pilihan, artinya tidak harus ketiga-tiganya diterapkan tetapi dapat dipilih mana yang paling efektif dan yang paling tepat dikaitkan dengan lingkup substansi pengaturannya. Bahkan sangat mungkin penegakan hukum dari ... "

JLI 6:4 (2009)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library