Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Fadzillah Sariyadi

Implikasi Hukum Dicantumkannya Klausula Pinjam Pakai Sertifikat dan Peralihan Hak Atas Jaminan dalam Akta Perjanjian Kerjasama (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/PDT.G/2017/PN.CBI) = A Legal Consequences of Transfer of Land Right Clause and Right Transfer in The Deed of Cooperation Agreement.

" Suatu perjanjian pinjam pakai tidak diperlukan suatu peralihan hak karena pemilik mutlak dari objek yang diperjanjian adalah pemberi pinjaman. Kemudian sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjam pakai haruslah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan dan untuk meminimalisir sengketa dikemudian hari. Namun, Notaris dalam membuat suatu akta sering kali terdapat klausula yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Levy Maulana Muhammad

Tinjauan Yuridis terhadap Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Situ di Wilayah Kota Tangerang Selatan dalam Perspektif Hukum Tanah Nasional = Juridical Review of Spatial Planning and Control of Spatial-Use on the Situ Areas of the South Tangerang City in the Perspective of National Land Law

" Secara yuridis, terdapat permasalahan hukum dimana Situ Kayu Antap yang berlokasi di kota Tangerang Selatan memiliki ketidaksesuaian pada pemanfaatan ruangnya yaitu terjadi penerbitan hak atas tanah tanpa disertai hasil analisis atau kajian atas data fisik dan data yuridis yang relevan, sehingga perlu dilakukan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan situ di wilayah kota Tangerang Selatan tersebut dalam perspektif hukum tanah nasional. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas hukum, teori hukum, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Simarmata, Nicodemus Revelino

Peranan PPAT dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah bekas hak milik adat di Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan = The role of PPAT in certification of former and property rights of indigenous at Ulujami Village District Pesanggrahan South Jakata

" ABSTRAK
Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum terhadap pemilik tanah. Fenomena yang terjadi pada praktek pendaftaran tanah menimbulkan permasalahan bagi pemilik tanah yang akan melakukan pendaftaran tanah.Dalam hal ini diharapkan pemilik tanah dapat memiliki bukti yang kuat terhadap kepemilikan tanahnya. PPAT juga berperan dalam terlaksananya tertib pendaftaran tanah yang sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kasus yan terjadi pada Kelurahan Ulujami, Keamatan Pesanggarahan, Jakarta Selatan terdapat tanah bekas hak ... "

2015

T43963

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rinawati Prihatiningsih

Akses keadilan hak atas tanah yang diperjuangkan oleh perempuan WNI dalam perkawinan campuran = Indonesian women in transnational marriages their struggles and access to justice concerning Indonesian land ownership rights / Rinawati Prihatiningsih

" ABSTRAK
Fokus dari tesis ini adalah memaparkan perjuangan perempuan warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing (WNA) yang terdiskriminasi untuk akses hak atas tanah apabila tidak mempunyai perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan. Penelitian tesis ini menggunakan metodologi kualitatif berperspektif feminis yang diperkuat dengan tiga teori yaitu feminisme multikultural, teori hukum feminis dan teori akses keadilan. Ada tiga temuan penelitian. Temuan pertama, ketentuan syarat adanya perjanjian perkawinan akses hak atas tanah adalah diskriminatif ... "

2016

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yogastio Esa Dimmarca

Sengketa hak atas tanah SDN 62 Kota Bengkulu Antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan ahli waris analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2323 K/PDT/2016 = Dispute of land rights on state elementary school 62 Bengkulu City between the government of Bengkulu City and the heirs analysis on verdict of supreme court of the Republic Indonesia Number 2323 K/PDT/2016

" ABSTRAK
Sengketa di bidang pertanahan yang salah satunya sengketa perdata yang berhubungan dengan tanah merupakan sengketa antara individu dengan individu atau dapat juga dapat antara individu dengan Pemerintah. Tesis ini membahas mengenai status tanah yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2323 K/Pdt/2016 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian sengketa dan penerapan prinsip keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2323 K/Pdt/2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 22/PDT/2015/PT BGL ... "

2018

T51642

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sarini

Status dan kedudukan hak atas tanah yayasan rumah sakit Islam Faisal Makasar(studi putusan peninjauan kembali Mahkamah agung republik Indonesia nomor=31 PK/Tun/2008) = Status and position of land foundation hospital Islam Faisal Makasar (studies review decision of the supreme court of the Republic of Indonesia number: 31 PK/TUN/2008)

" Pelepasan hak atas tanah seringkali menimbulkan persengketaan baik antara pemilik ataupun orang yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tanpa adanya alat bukti yang sah. Kepemilikan tanah berdasarkan alat bukti berupa pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris bukanlah merupakan alat bukti kepemilikan atas tanah, tetapi hanya baru terjadi pengikatan semata-mata antara pemilik tanah dan pembeli tanah. Dalam hal ini jelaslah bahwa ketika terjadinya pengikatan jual beli bukanlah terjadi peralihan hak atas tanah, tetapi hal ini ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28657

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Michael Wisnoe Barata

Kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara asing dan kewarganegaraan ganda = The ownership of land rights for foreign nationals and dual citizenship

" Tesis ini membahas mengenai Kepemilikan Hak-Hak atas Tanah bagi Warga Negara Asing yang ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda artinya adalah seseorang selain mempunyai kewarganegaraan Indonesia, juga mempunyai kewarganegaraan negara lain (asing). Hal ini dapat terjadi karena adanya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA), yang mana menyebabkan anak-anak keturunan mereka akan mempunyai ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29244

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian