Hasil Pencarian

Ditemukan 51 dokumen yang sesuai dengan query

Akih Hartini

Perlindungan hak kekayaan intelektual masyarakat adat : mekanisme pembagian keuntunganterhadap pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam pemanfaatan tumbuhan obat tradisional secara lestari

" Manusia sebagai makhluk hidup memiliki ketergantungan dengan lingkungannya. Lingkungan yang baik dan sehat akan memungkinkan manusia untuk berada dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani. Kesehatan secara jasmani dapat dicapai antara lain melalui pemenuhan gizi yang sehat, pemberian air susu ibu, imunisasi, penggunaan air bersih, menjaga kebersihan dan sanitasi, serta olahraga. Ketidakcukupan dalam pemenuhannya akan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani. Manusia yang mengalami gangguan kesehatan ini akan mencari pengobatan yang diyakini berdasarkan pengetahuan secara medis maupun ... "

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001

T2701

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yusnani

Hak perempuan bercerai studi tentang pelaksanaan nafkah iddah dan nafkah terhutang: studi kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang Kotamadya Bandar Lampung

" ABSTRAK Jaminan harkat dan martabat kaum wanita dalam bidang hukum ditandai dengan pengakuan hak-hak terhadap wanita termasuk di dalam bidang perkawinan khususnya tentang nafkah. Dalam implementasi mengenai hak wanita belum sesuai dengan kenyataan. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya perceraian dan pengabaian terhadap hak-hak wanita dan anak khususnya tentang pelaksanaan nafkah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan permasalahan, apa yang mendasari istri mengajukan gugat cerai, dan apa alasan istri ... "

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ariyanti

Pelaksanan persetujuan Trade Related Aspect Of Intelellectual Property Rights ( TRIPS) dalam undang - undang desain industri bagi pembangunan hukum di Indonesia : Kajian mengenai UU no. 31 tahun 2000

" Dengan diratifikasinya Persetujuan TRIPs-WTO dengan UU No. 7 Tahun 1994 menimbulkan konsekuensi bagi Indonesia untuk membentuk dan menyempurnakan ketentuan hukum nasionalnya di bidang HKI, termasuk desain industri. Hal tersebut telah dipenuhi Indonesia dengan diundangkannya UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam pembentukan UU No. 31 Tahun 2000 tersebut, pengaruh Persetujuan TRIPs-WTO amat kuat dan mendasari pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 2000 tersebut. UU No. 31 Tahun 2000 secara terperinci memberikan pengaturan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T 16637

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wibowo

Surat keterangan tanah dan kaitannya dengan pengakuan tanah-tanah bekas hak milik adat yang belum bersertipikat = Land's reference letter in conjuction with the recognition of uncertified customary property rights

" Tesis ini membahas mengenai dokumen pertanahan yang sangat penting karena merupakan dasar awal mula dikeluarkannya hak milik atas tanah yang kuat dan diakui oleh negara, yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT). Proses penerbitan SKT yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini adalah kepala desa) termasuk mudah. Karena pemilik tanah dengan hak lama cukup membawa bukti-bukti dokumen kepemilikan hak lama atas tanah tersebut. Apabila dokumen tidak ada, maka pembuktian dapat dilakukan dengan cara memberikan bukti ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42654

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tambunan, Sihol Farida

Konflik antara kekuasaan (power) dan hak kepemilikan (property right) dalam negara demokrasi

" Tesis ini merupakan penelitian filsafat politik terhadap kondisi property right masyarakat terutama di negara demokrasi yang sedang berkembang seperti Indonesia. Para filsuf pencetus ide demokrasi seperti Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau, menganggap bahwa negara seharusnya melindungi property right masyarakat sebagai sesuatu yang berasal dari kondisi alamiah (state of nature) manusia. Tetapi ternyata pada negara berkembang, umumnya kekuasaan yang merupakan wewenang (authority) dari rakyat negara demokrasi sering menjadi power (kekuasaan dengan kekuatan si pemegang kekuasaan). ... "

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2004

T11706

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Arleen Widyaastari K.

Masalah-masalah hukum terhadap kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing

" Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai proses perolehan hak milik atas satuan rumah susun di dalam praktek dikaitkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun dan mengetahui proses dan persyaratan Serta masalah-masalah yang dihadapi dalam hal pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah secara ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T16273

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Devi Kantini Rolaswati

Peranan peraturan perundang-undangan tentang kepemilikan rumah tinggal atau hunian untuk warga negara asing

" Dengan diundangkannya peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1996 tentang Kepemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, maka kepastian hukum bagi keberadaan orang asing yang menyangkut tempat tinggal telah cukup diatur oleh pemerintah Indonesia dan telah cukup mengakomodir keinginan orang asing tersebut. Pemerintah menyadari bahwa dengan keberadaan orang asing yang menginginkan untuk ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T16278

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Virly Yusrini

Perbandingan hak milik atas satuan rumah susun (HMSRS) di Indonesia dengan lembaga strata title negara Singapura dalam hubungannya dengan pembangunan hukum tanah nasional

" Perbandingan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) di Indonesia dengan Lembaga Strata Title Negara Singapura dalam Hubungannya dengan Pembangunan Hukum Tanah Nasional merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini. Analisis dilakukan secara kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga strata title yang dianut negara Singapura adalah jika seseorang memiliki suatu unit di dalam sebuah gedung bertingkat, selain ia memiliki hak terhadap unit tersebut, ia juga ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T16286

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Asrul Tenriaji Ahmad

Upaya hukum non convicted based ncb asset forfeiture sebagai alternatif pemulihan aset negara hasil tindak pidana korupsi studi kasus pemulihan aset nigeria atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jenderal sani abacha = Non convicted based ncb asset forfeiture as legal action to recover corrupted national asset case of nigeria asset recovery of general sani abacha corruption

" Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang kita hadapi di zaman ini. Sebuah tantangan yang mau tidak mau harus dan dapat kita hadapi. Sejumlah peristiwa yang terjadi guna mencapai sebuah kodifikasi ketentuan hukum internasional yang mengikat anggotanya dalam perlawanan terhadap tindak pidana korupsi adalah perjuangan sangat berarti bagi negara-negara yang membutuhkan kodifikasi atas ketentuan tersebut. Ketentuan yang aplikatif tentu saja adalah sesuatu hal yang diharapkan. UNCAC adalah sebuah paradigma baru dalam kehidupan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39394

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Angga Adhyaksa Suryaputra

Akta jual beli versus surat di bawah tangan tentang peralihan hak sertipikat hak milik nomor 66/Pakutandang/Ciparay/Bandung Jawa Barat (studi kasus: putusan pengadilan negeri Bandung no:404/PDT/G/2010/PN.BDG) = Deed of sale and purchase versus letter for the transfer right of the ownership certificate number 66/Pakutandang/Ciparay/Bandung/Jawa Barat (case study: resolution of district court of bandung number 404/PDT/G/2010/PN/BDG)

" [ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis keabsahan akta jual beli dan surat di Bawah tangan berupa pinjam pakai sertipikat tentang peralihan hak sertipikat hak milik nomor 66/ Pakutandang/ Ciparay/ Bandung/ Jawa Barat, dengan Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bandung No:404/ PDT/ G/ 2010/ PN.BDG). Penelitian ini dilakukan dengan merumuskan 2 (dua) permasalahan utama, yaitu mengenai bagaimana keabsahan akta jual beli dan surat di bawah tangan yaitu berupa pinjam pakai sertipikat dan apa dampak dari tidak pahamnya akibat hukum ... "

2015

T42679

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian