Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tentang militer dan pergolakan daerah sebagai suatu kasus dari kerangka kebijakan merupakan tema sentral penulisan skripsi ini, dimana penulis, ingin meng_gambarkan secara detail periode-periode apa yang penting yang mewarnai kurun waktu pergolakan ancara 1955-1958. Kurun waktu ke belakang sebagai setting penulisan berhasil mengungkapkan bahwa kuatnya pengaruh pada periode revolusi yang tertanam dari masing-masing individu dan kelompok di suatu daerah merupakan cikal Bakal. dimana mereka bisa mengartikan mengisi pembangunan pasca kedaulatan tidak dengan pertentangan terus menerus dipusat saja, hal ini pada akhirnya digugat lewat apa yang di sebut dengan PRRI. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini berSifat deskriptif-analitik, dimana penulis berusaha menyajikan dalam bentuk penggambaran seCara kronologis peristiwa-_peristiwa yang terjadi. Hal ini memberikan suatu benang merah yang jelas kenapa pergolakan itu bisa terjadi, apa yang menjadi latar belakangnya, secara singkat bisa disim_pulkan lewat kerangka kebijakan yang masih mencari format pemerintahan yang sesuai bagi negara pada kurun waktunya."

"Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya terhenti pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika diproklamirkannya Negara Republik Indonesia. Usaha untuk mempertahankan kemerdekaan terus berlangsung, terutama ketika Belanda ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Untuk itu banyak berdiri laskar-laskar rakyat yang banyak melakukan aksi menentang kembalinya Belanda. Strategi pemerintah RI dalam menghadapi Belanda lebih mengutamakan perundingan-perundingan diplomatik. Banyak kaum republik di Jawa Barat tidak menyetujui strategi tersebut, karena dianggap sangat merugikan pihak RI, terlebih ketika disetujuinya perjanjian Renville yang menyebabkan daerah Jawa Barat kecuali Banten menjadi daerah pendudukan Belanda, dan TNI serta seluruh aparat pemerintah RI di Jawa Barat diharuskan hijrah ke Jawa Tengah. Kekosongan pemerintahan RI di Jawa Barat dan usaha Belanda untuk mempertahankan kedudukan di daerah pendudukannya, terutama dengan mendirikan Negara Pasundan, menyebabkan bergabungnya kaum republik dan laskar Divisi Bambu Runcing yang berada di Gunung Sanggabuana untuk membentuk sebuah pemerintahan, bernama Pemerintahan Republik Djawa Barat. Sebuah pemerintahan bayangan RI yang walaupun berlangsung dalam kurun waktu singkat, Oktober 1948 November 1949, dapat membantu rakyat di daerah Iawa Barat dalam menangani seluruh urusan sipil atau administrasi melalui jawatan-jawatan yang dibentuknya, terutama dalam mempertahankan semangat dan dukungan rakyat Jawa Barat terhadap RI. Pemerintahan Republik Djawa Barat, sebagai salah satu bentuk perjuangan rakyat dalam mempertahankan wilayah dan pemerintahan RI di Iawa Barat selama ini belum dibahas secara khusus. Untuk itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengungkapkan sejarah dan peran PRDB secara lengkap. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi penelitian maupun pengetahuan wawasan untuk siapapun yang tertarik mengetahui maupun mempelajari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia."

"Masalah terjunnya tentara dalam bidang politik, khususnya di Indonesia, adalah suatu masalah yang sering dibicarakan oleh masyarakat. Yang paling sering dibica_rakan adalah pertanyaan sejak kapan tentara di Indonesia terlibat atau terjun ke dalam bidang politik. Jawaban atas pertanyaan itu berbeda-beda. Tetapi yang jelas, terjunnya tentara ke dalam bidang politik dalam wujud suatu organisasi politik terjadi pada tahun 1950-an tepatnya dengan berdirinya IP-KI pada tanggal 20 Mei 1954 di Jakarta. Berdirinya IP-KI ini didorong oleh situasi politik pada awal 1950-an, dimana terjadi krisis kenegaraan dimana tidak pernah tercapainya kehidupan kenegaraan yang stabil. Seringnya terjadi pergantian kabinet adalah akibat persaingan antara partai-partai politik yang ada. Golongan tentara menilai segala krisis yang muncul pada saat itu adalah karena diterapkannya sistem demokrasi liberal, yang memungkinkan partai-partai politik mendominasi percaturan politik dalam negeri. Namun karena sistem tersebut, yang berdasarkan UUDS 1950, tidak sesuai dengan kondisi RI, maka ia menimbulkan ketidak_stabilan dalam negeri. Dengan berpendapat bahwa cara untuk menanggulangi ketidakstabilan itu adalah dengan mengganti sistemnya, maka tentara, melalui IP-KI menitikberatkan perjuangan_nya untuk mengembalikan kedudukan UUD 1945 sebagai landasan negara RI. Agar aspirasinya dapat diwujudkan maka IP-KI ikut serta dalam pemilu 1955, walaupun usia IP-Kl baru 1 tahun. Perjuangan IP-KI ini akhirnya membuahkan hasil dengan diumumkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang antara lain menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar negara Republik Indone_sia.Melalui IP-KI ini dapat dilihat sikap tentara dalam politik, dalam rangka memajukan negara. Dengan melihat peranan tentara melalui IP-KI, dapat diambil kesimpulan bahwa tentara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari politik, dimana hal ini terlihat dari keikutsertaan IP_KI dalam lembaga Parlemen dan Konstituante pada tahun I950-an."