Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Naqia Annisa Faradiz
Restitusi bagi Korban dalam Qanun Jinayat = Restitution for victim in Qanun Jinayat
" Tesis ini membahas restitusi bagi korban dengan mengacu pada Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana uqubat restitusi hanya dapat dimintakan oleh korban pemerkosaan dan qadzaf. Permasalahan dalam tesis meliputi pengaturan, prosedur memperoleh restitusi terhadap korban pemerkosaan dan Implementasi Restitusi korban Tindak Pidana pemerkosaan dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah di Aceh. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan dari 10 jarimah hanya ada 2 jarimah yang mengatur restitusi yakni qadzaf dan pemerkosaan, ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ariesta Rizky Racmania Hs
Eksistensi Perma Nomor 1 Tahun 2022 sebagai Upaya Restitusi dalam Disparitas Hukum pada Kasus Trading Binary Option = The Existence of Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 as an Effort of Restitution in Legal Disparities in Binary Options Trading Cases
" Penelitian ini membahas tentang eksistensi Perma Nomor 1 Tahun 2022 sebagai upaya restitusi dalam disparitas hukum pada kasus trading binary option. Permasalahan yang diangkat adalah ketimpangan perlindungan hukum terhadap korban trading binary option. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2022 memberikan landasan hukum ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wuri Widowati
Manipulasi restitusi dan peranan Direktorat Jenderal Pajak dalam penanganannya
" ABSTRAK
Sejak Pelita ke empat (FV) hingga kini pajak telah menjadi primadona bagi pemasukan negara. Pajak lebih dapat diandalkan dibanding dengan minyak dan gas bumi yang sebelumnya menjadi sumber masukan terbesar. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya, merupakan jenis pajak tidak langsung yang memberikan sumbangan cukup besar kepada kas negara. Namun dari sektor PPN teryata juga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi kas negara dengan adanya manipulasi restitusi PPN. Tujuan dan skripsi ini adalah menggambarkan bagaimana pelaku ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
S6269
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Satria Ilham Nugroho
Sistem Eksekusi Restitusi bagi Terpidana yang Tidak Bersedia Membayar Restitusi Sesuai dengan Prinsip Restitutio in Integrum = Restitution Execution System For Convictions Who Are Not Willing To Pay Restitution In Accordance With The Principle Of Restitutio In Integrum
" Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai eksekusi restitusi dan kaitannya dengan prinsip restitutio in integrum. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal, analisis kasus, dan komparasi. Prinsip restitutio in integrum merupakan pengembalian keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait akibat hukum bagi terpidana yang tidak bersedia membayar restitusi dan kesesuaian eksekusi restitusi dengan prinsip restitutio in integrum. Restitusi di Indonesia diberlakukan, baik untuk ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadzira Boenjamin
Akibat hukum perjanjian pinjaman batal demi hukum karena melanggar kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam perjanjian menurut pasal 31 undang-undang no. 24 tahun 2009 terhadap pihak yang berprestasi studi kasus: 451/pdt.g/2012/pn.jkt.bar = The legal effect of nullity on loan agreement violating obligation to use Indonesian language in agreements as stipulated by article 31 of law no 24 of 2009 to the performing party case study 451 pdt g 2012 pn Jkt Bar
" Skripsi ini membahas mengenai akibat hukum dari perjanjian pinjam-meminjam yang batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 31 Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap pihak yang sudah berprestasi, berdasarkan Putusan 451 / PDT.G / 2013 / PN.JKT.BRT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur Pasal 31 UU Bahasa merupakan ketentuan formil perjanjian yang apabila dilanggar mengakibatkan batal demi hukum ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rayhan Andyara Milono
Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Restitusi Pada Perkara Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana: Studi Kasus Putusan Pengadilan = Judge's Considerations in Determining the Amount of Restitution on Case That Involve Child as Victim of Crime: Case Studies of Court Decisions
" Anak korban memiliki beberapa hak, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan restitusi. Restitusi ditinjau dari viktimologi merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas penderitaan yang diakibatkan terhadap korban. Akan tetapi, kedudukan restitusi dalam sistem pemidanaan di Indonesia belum diatur secara jelas. Restitusi pada praktik telah beberapa kali diberikan kepada anak korban, di antaranya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG dengan terdakwa Herry Wirawan dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel dengan terdakwa Mario ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Stolen asset recovery : a good practices guide for non-conviction based asset forfeiture
Washington DC : World Bank, 2009
345.077.3 STO
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nervilia Puspa Nagari
Studi perbandingan restitution di Indonesia, Amerika Serikat, dan Vietnam = Comparative study of restitution in Indonesia, United States of America, and Vietnam
" Penelitian ini berisi mengenai perbandingan restitution di berbagai negara.Restitution merupakan salah satu bentuk pemulihan atau pertanggungjawaban sama seperti ganti kerugian atau kompensasi. Di Indonesia istilah restitution belum dikenal dan digunakan secara tegas dalam bidang Hukum Perdata, oleh karena itu penelitian ini berniat untuk menggambarkan bagaimana pengaturan restitution di negara-negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif, Perbandingan Hukum. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia tidak mengenal istilah restitution dalam Bidang Hukum perdata namun terdapat beberapa aturan yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harutogu, Steve Ariel
Aktivitas Restitusi Koleksi Kolonial dan Ketidakadilan Sejarah oleh Jerman, Belanda, Belgia kepada Negara Bekas Jajahan = Activity of the Restitution of Colonial Collection and Historical Injustice by Germany, Netherlands, Belgium to Its Former Colony
" Penelitian ini membahas mengenai aktivitas restitusi negara Jerman, Belanda, dan Belgia kepada negara bekas jajahannya. Dua perspektif digunakan dalam penelitian ini yaitu Strategic Culture Lantis dan Howlett, dan konsep Restitusi Elazar Barkan yang berasal dari bukunya Guilt of Nations. Kedua konsep tersebut akan digunakan untuk menjelaskan dan membandingkan keputusan dan pendekatan ketiga negara dalam melakukan restitusi. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang berasal dari wawancara ... "
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heni Pratiwi
Analisis formulasi kebijakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak = Policy formulation analysis of preliminary overpaid tax refund
" ABSTRACT
Proses panjang restitusi pajak dengan melakukan inspeksi menyebabkan ketidakefisienan dalam administrasi perpajakan untuk pembayar pajak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan pengembalian pajak dengan tujuan menyederhanakan proses pengembalian pajak dengan penerbitan PMK 39/PMK.03/2018.PMK39/PMK.03/2018 merupakan penyempurnaan dan penggabungan dari tiga Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya, yaitu PMK 74/PMK.03/2012, PMK 198/PMK.03/2013, dan PMK 71/PMK.03/2010. Dalam konteks ini, penelitian tentang perumusan kebijakan ini diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang masalah yang harus diselesaikan dan pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>