Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mega Tri Hartono
"ABSTRAK
Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih telah merambah pada dunia wahana kendaraan. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya sistem tanpa awak (Unmanned Control) pada wahana kendaraan. Tujuan diciptakannya sistem tanpa awak yaitu untuk menjelajahi area yang memiliki risiko tinggi atau tidak dapat lagi dijangkau oleh manusia. Untuk wahana kendaraan di bawah permukaan air dengan sistem tanpa awak disebut juga Underwater ROV (Remotely Operated Vehicle). Kategori Underwater ROV yang paling banyak dikembangkan saat ini antara lain kategori Mini dan General. Pada kategori tersebut rata-rata memiliki dimensi yang besar dan berat sehingga cukup sulit untuk dibawa ke mana-mana. Penggunaan Underwater ROV juga akan lebih memudahkan khususnya ketika melakukan pekerjaan inspeksi lambung kapal di bawah permukaan air dan menghindari risiko yang ada. Oleh karena itu penelitian ini mengembangkan prototipe awal Micro Class Underwater ROV yang memiliki ukuran yang kecil, ringan, sistem elektrikal yang ringkas dan murah (low cost) tanpa mengurangi fungsinya sebagai penginspeksi lambung kapal dari desain sampai manufaktur serta menguji performanya yang meliputi kekedapan, kestabilan dan kemampuan geraknya. Penelitian ini dilakukan dengan cara merancang dan merakit komponen mekanikal dan elektrikal, merancang program dan algoritma untuk mengontrol prototipe lalu dilanjutkan dengan pengambilan data dan analisis performa. Prototipe tersebut memiliki tipe closed-frame dengan massa total 3,7 kg dan kedap hingga kedalaman 2,5 meter serta dapat stabil kembali ke posisi semula dalam waktu 1,25 detik ketika diberi gangguan luar. Prototipe tersebut memiliki kecepatan rata-rata gerak maju sebesar 0,31 m/s dan gerak mundur sebesar 0,273 m/s. Kecepatan rata-rata gerak rotasi kiri sebesar 0,378 m/s dan gerak rotasi kanan sebesar 0,401 m/s. Kecepatan rata-rata gerak resurface tanpa throttle pada kedalaman 0,5 meter sebesar 0,188 m/s, kedalaman 0,75 meter sebesar 0,184 m/s dan kedalaman 1 meter sebesar 0,187 m/s. Kecepatan rata-rata gerak resurface dengan throttle pada kedalaman 0,5 meter sebesar 0,351 m/s, kedalaman 0,75 meter sebesar 0,309 m/s dan kedalaman 1 meter adalah sebesar 0,283 m/s. Kecepatan rata-rata gerak dive pada kedalaman 0,5 meter adalah sebesar 0,145 m/s, kedalaman 0,75 meter adalah sebesar 0,138 m/s dan kedalaman 1 meter adalah sebesar 0,151

ABSTRACT
Technological developments that are increasingly sophisticated have penetrated the world of vehicle rides. This is evidenced by the implementation of an Unmanned Control system on vehicle rides. The purpose of creating an unmanned system is to explore areas that have high risk or can no longer be reached by humans. For vehicles underwater with an unmanned system called Underwater ROV (Remotely Operated Vehicle). The most developed Underwater ROV categories currently include Mini and General categories. In this category, the dimensions are large and heavy, making it difficult to carry around. The use of Underwater ROV will also make it easier, especially when carrying out inspections of ship hulls below the water surface and avoiding existing risks. Therefore, this study developed an initial prototype of Micro Class Underwater ROV that has a small, lightweight, compact electrical system and low cost without reducing its function as a hull inspector from design to manufacturing as well as testing its performance which includes tightness, stability and mobility. This research was conducted by designing and assembling mechanical and electrical components, designing programs and algorithms to control prototypes and then proceed with data retrieval and performance analysis. The prototype has a closed-frame type with a total mass of 3.7 kg and impermeable to a depth of 2.5 meters and can be stabilized back to its original position in 1.25 seconds when given outside force. The prototype has an average speed of forward motion is 0.31 m/s and a backward motion is 0.273 m/s. The average speed of left rotational motion is 0.378 m/s and right rotational motion is 0.401 m/s. The average speed of resurface motion without throttle at 0.5 meter depth is 0.188 m/s, 0.75 meters depth is 0.184 m/s and 1 meter depth is 0.187 m/s. The average speed of resurface motion with throttle at a depth of 0.5 meters is 0.351 m/s, 0.75 meters depth is 0.309 m/s and 1 meter depth is 0.283 m/s. The average speed of dive motion at a depth of 0.5 meters is 0.145 m/s, a depth of 0.75 meters is 0.138 m/s and a depth of 1 meter is 0.151 m/s.

 

"
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nainggolan, Jeremia Humolong Prasetya
"Ambiguitas ktivitas militer di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan isu yang terus mendapat perhatian dalam hukum internasional. Mengingat jumlah insiden yang diakibatkan olehnya, telah dilakukan berbagai upaya untuk dapat memitigasi dampak daripada ambiguitas ini. Namun, seiring berkembangnya teknologi, muncul sebuah permasalahan baru yang dapat menghalangi keberhasilan upaya- upaya tersebut. Unmanned Underwater Vehicles UUV , yang belum diatur secara spesifik dalam hukum internasional, kerap digunakan dalam aktivitas militer negara-negara, secara khusus Amerika Serikat di ZEE negara-negara lain. Dengan adanya kekosongan hukum dan juga kapabilitas yang dimiliki oleh UUV, berbagai praktisi dan ahli hukum, serta negara mengkhawatirkan mengenai ancaman penggunaan militer alat ini terhadap kedaulatan, kepentingan, dan keamanan nasional Negara Pantai. Ancaman ini pun sejatinya telah terjadi secara riil dalam dunia nyata. Dalam penelitian ini, pembahasan terbagi atas dua bagian, yaitu aktivitas militer di ZEE dan status hukum UUV yang digunakan dalam aktivitas militer. Kedua objek tersebut akan ditinjau dan dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum internasional, ketentuan nasional, dan state practice. Berdasarkan ketiga perspektif tersebut, masih terdapat ambiguitas dan perbedaan pandangan antar negara mengenai aktivitas militer di ZEE. Adapun juga terdapat perdebatan, baik itu dalam hukum internasional maupun ketentuan nasional, mengenai pengaturan UUV yang digunakan dalam aktivitas militer secara umum. Namun, telah terdapat upaya-upaya, baik itu secara nasional maupun internasional untuk menyelesaikan perdebatan tersebut. Penulis menyarankan agar kedua isu tersebut diperjelas dan diatur secara spesifik, baik itu melalui perjanjian internasional yang baru maupun amandemen terhadap perjanjian internasional yang telah ada.

The ambiguity of military activities in the Exclusive Economic Zone EEZ has been one of the main concern in international law. Considering its impact on numerous international incidents, there have been many attempts to mitigate the issue. However, those attempts might be hampered by recent issue arising out of the technological development on the maritime area, namely Unmanned Underwater Vehicles UUV . These UUVs, which haven rsquo t been specifically regulated in the international law, are commonly used in the military activities of States, including the United States of America, in the other States EEZ. Thus, many legal practitioners and scholars, as well as States concerned about threats generated from military application of this unregulated UUV to the sovereignty, interests, and national security of Coastal States. In this paper, the discussion will be divided into two parts, namely military activities in the EEZ and legal status of UUV operating in military activities. These two parts will be reviewed and analyzed in the perspective of international law, national regulation, and States practice. In conclusion, based on these perspective, military activities in the EEZ is vaguely regulated and varied among the States. There is also a contention on the regulation of UUV deployed in the military activities, either in international law or national law. However, attempts on resolving those issues, either in the national or international scale, will also be noted in this paper. The author suggests that these issues have to be defined and regulated specifically by new treaties or amendment to the existing treaties."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69982
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library