Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"World Trade Organization (WTO) adalah organisasi perdagangan yang hampir mencakup seluruh peraturan perdagangan. Namun, bagian penting dari setiap aspek perdagangan diatur dalam Regional Trade Agreement (RTA). RTA antara EFTA-Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah perjanjian tersebut akan membuat perdagangan menjadi lebih liberal dan juga pertimbangan apa saja yang mendasarinya. Metode penelitian secara normatif dilakukan untuk mengulas hal tersebut. Serta didukung dengan sifat penelitian yang preskriptif dan juga analisis data secara deduktif. Hasil dari penelitian mengemukakan fakta bahwa perjanjian perdagangan tersebut akan membuat perdagangan menjadi lebih liberal bila merujuk pada konsesi bea masuk. Namun, cenderung akan membuat perdagangan menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Berdasarkan fakta demikian, dapat diketahui bahwa dalam merundingkan perjanjian tersebut, Indonesia kurang mempertimbangan aspek ekonomi dari perjanjian bila diuji menurut neraca perdagangan menurut kode HS tertentu. Sehingga, pertimbangan politik merupakan alasan kuat yang utama mengapa Indonesia menegosiasikan RTA dengan EFTA. Preskripsi yang dapat diberikan terkait perjanjian tersebut adalah pertimbangan ekonomi yang lebih diutamakan merujuk kepada neraca perdagangan di mana Indonesia memiliki keunggulan secara komparatif terhadap negara calon mitra dalam RTA berikutnya.

---

The World Trade Organization (WTO) is an organization that almost covers all regulations.however, the important part of the trade is regulated in the Regional Trade Agremeent (RTA). The RTA between EFTA-Indonesia raises question of whether will the agreement establish trade more liberal and consider what are underlying it. The reseach method is normatively fulfilled to review the subject. The research is supported by prescriptive feature and also the data is deductively analyzed. The result of the research reveal the fact that the agreement would establish trade more liberal if it refers to tariff concessions. But, it tends to create trading more difficult than before. Based on the fact, it can be seen while negotiating the agreement, Indonesia didnot consider the economic aspects if examined according to the balance of payment to specific HS code. Thus, political considerations are the main reason why Indonesia negotiates RTAs to EFTA. The prescriptions that can be given in relations to the agreement is economic considerations should be priory preferred. Refers to the trade balance in which Indonesia has a comparative advantage over to potential partners in the next RTA."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas penyesuaian peraturan Tingkat Komponen DalamNegeri di Indonesia untuk bisnis retail modern dan ketentuan WTO mengenai LocalContent Requirements. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTOdalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan AgreementEstablishing The World Trade Organization, namun sejak 2014, beberapa negaraanggota WTO telah mengajukan concern terkait ketentuan dalam Peraturan MenteriPerdagangan No. 53/2012, 68/2012, dan 70/2013 yang beberapa pasalnya diubahdalam 56/2014 yang mengharuskan retail modern untuk menyediakan barangdagangan hasil produksi dalam negeri minimal 80% (delapan puluh persen) darijumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Ketentuan ini bertentangan denganPerjanjian TRIMs, yang berlandaskan Pasal III GATT tentang prinsip NationalTreatment dan Pasal XI tentang prinsip Elimination of Quantitative Restrictions,yang merupakan lampiran dari Perjanjian Pembentukan WTO. Penyesuaian antaraperaturan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri Indonesia dan Ketentuan LocalContent Requirements akan dilakukan dengan menyesuaikan peraturan danpenerapan pengecualian dalam ketentuan WTO. Berdasarkan ketentuan WTO,ketentuan retail modern ini telah melanggar ketentuan WTO baik Perjanjian TRIMsmaupun GATT tanpa adanya pengecualian yang dapat diberlakukan. Untukmenanggapi hal ini, pelaku usaha retail modern di Indonesia bersedia untukmematuhi peraturan perdagangan yang berlaku dan Kementrian Perdagangan akanmengubah peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO

---

ABSTRACTThis thesis examined the adjustment of domestic Local ContentRequirements rules in Indonesia for the implementation of Modern Retail businessin Indonesia and the Local Content Requirements provisions of the WTO. Indonesiashowed their self-approval to WTO by ratifying Law Number 7 of 1994 concerningthe Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization onNovember 2, 1994. However, since 2014, the Government of Indonesia hasreceived protests from WTO member countries in relation to the Local ContentRequirement policy in the form of fulfilling 80% (eighty percent) of domesticproducts that must be sold on the modern retail market on Ministry of TradeRegulation 53/2012, 68/2012, and 70/2013 which was replaced by Regulation56/2014. These provisions are contrary to the TRIMs Agreement, principled byArticle III GATT on National Treatment and Article XI GATT on GeneralElimination of Quantitative Restrictions, which is an annex to the WTOEstablishment Agreement that has been ratified by Indonesia. Comparison betweenthe regulations of Indonesia's local content requirements and WTO provisions willbe done by looking at the adjustments between regulations and the application ofWTO exceptions. Based on rules of Local Content Requirements, the ModernRetail has violated TRIMs Agreement with no applicable exceptions on theprovisions. To respond to the concerns raised by member countries, modernretailers in Indonesia are willing to comply with applicable regulations and theMinistry of Trade are due to change regulations that are contrary to WTO rules"