Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta. Melaksanakan kebijakan restrukturisasi organisasi bukan hal mudah bagi Provinsi DKI Jakarta karena untuk mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi tersebut, Provinsi DKI Jakarta harus melakukan perampingan dengan menggabung dan bahkan menghapus beberapa organisasi perangkat daerah agar dapat mewujudkan organisasi yang proporsional serta sesuai dengan batasan Peraturan Pemerintah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, bagaimana implementasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik, teori perubahan dan restrukturisasi organisasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa proses dan tahapan dalam penetapan jenis dan jumlah organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008, telah didasarkan pada prinsip-prinsip pengorganisasian. Namun implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta belum dilaksanakan secara optimal.Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah: komunikasi dan koordinasi yang belum efektif, sumber daya khususnya sumber daya manusia yang belum memadai dan struktur birokrasi DKI Jakarta yang menganut otonomi tunggal sehingga lebih kompleks karena Provinsi memiliki aparat pelaksana sampai ke tingkat wilayah.Agar kebijakan restrukturisasi organisasi yang ditetapkan dapat dimplementasikan secara optimal maka perlu diikuti dengan peraturan pelaksanaan atau peraturan penjelas agar perangkat daerah mengetahui kejelasan batasan pembagian tugas, fungsi, peran, dan kewenangannya yang diikuti adanya kegiatan sosialisasi yang efektif. Komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah baik secara horisontal maupun vertikal perlu ditingkatkan sehingga dapat terwujud sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian karena sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

---

The thesis discuss the implementation of the policies of DKI Jakarta Province on restructuring organization of the local government institutions. It was not easy for the Province of DKI Jakarta, they should do with some merging and downsizing even deleting some of the local government institutions in order to realize the organizational in proportion and in accordance with the Government Regulations or Peraturan Pemerintah.The purpose of this study is to describe the process of the policies, how its implementation and the factors that affect it. The theories to be used are the implementation public policy theory, theory of change and organizational restructuring, with qualitative approach and descriptive analysis.Based on the result of the research, it could be said that the process of the development of organizational restructuring policies of the DKI Jakarta Province as confirmed in their regulation of Perda number 10 of 2008, has been carried out in accordance with the provisions of the applicable regulations. Similarly, the processes and stages in determining the type and amount of the local units based on the principles of organizing. However, the implementation of the policy of the Province of DKI Jakarta had not been implemented in an optimal.The factors that affect it are: ineffective communication and coordination, the resources, particularly the human resources, and inadequate bureaucratic structure of a single autonomy that more complex, and has executive officers at the local level.To implement the organizational restructuring policies in an optimal, it should be followed with such regulations or guidance where the implementing local officers might find clearly to know the details of their duties, functions, roles, authorities, and then accompanied with an effective socialization. Communication and coordination between local officers, either horizontally or vertically, need to be always improved so that synchronization can be achieved at the implementation of the tasks. The development of the human resource capacities is a very necessary to be addressed, as its important role in supporting the successful implementation of the policy."

"Tesis ini menganalisis mengenai keamanan di kawasan. Contoh kasus yang dianalisis adalah keamanan di Semenanjung Korea. Pasca perang Korea tahun 1953, Korea Utara dan Korea Selatan masih dalam kondisi bermusuhan, karena peperangan hanya diselesaikan melalui gencatan senjata. Sehingga membuat hubungan antara kedua negara Korea selalu dalam kondisi yang saling bermusuhan. Sejak tahun 1991-an, Korea Selatan menjalankan kebijakan untuk merangkul dan berdialog dengan Korea Utara.Tujuannya adalah agar kondisi permusuhan di Semenanjung Korea dapat berubah menjadi kondisi persahabatan. Dalam Tesis ini akan dijelaskan proses perubahan dari permusuhan menjadi persahabatan tersebut, termasuk siapa saja aktor yang terlibat, upaya yang dilakukan, serta hambatan yang dihadapi.Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori kompleksitas keamanan di kawasan yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan Ole Weaver. Teori tersebut digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis transformasi yang dilakukan dari permusuhan menjadi persahabatan di Semenanjung Korea.

---

The purpose of this theses is giving analysis about security in region. The case in this theses will take security in Korean Peninsula. After Korean War at 1953, North Korea and South Korea still in enmity situation. It is because there are no peace treaty between them. There is only ceasefire between two sides. But since 1991, South Korean government, launch engagement policy to the North Korea.The aim of this policy is to change the enmity relations to amity. This theses will explain how the process to change enmity to amity will occur. It is also given the explanation about the actor, effort and barrier to make amity exist at Korean Peninsula.These theses using regional security complex theory which developed by Barry Buzan and Ole Weaver. This theory will be use as a framework to analyze how enmity can change into amity in Korean Peninsula."

"Skripsi ini membahas tentang formulasi suatu kebijakan publik yaitu Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2011 tentang pendirian PDAM Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi pemerintah daerah Kota Depok mencetuskan ide untuk mendirikan PDAM Kota Depok pada tahun 2011 dan meneliti mengapa kebijakan ini belum dapat terimplementasi. Melalui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis terhadap proses formulasi dengan menggunakan tipikal model formulasi kebijakan yang ada dalam proses formulasi ini dan berbagai alasan yang membuat kebijakan ini belum terimplementasi. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi yang dilakukan melalui empat tahap dengan tipikal model formulasi yaitu model campuran antara model elite dan model kelembagaan. Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan kebijakan ini belum terimplementasi adalah belum adanya landasan hukum untuk mengambil alih aset yang dimiliki Kota Depok di PDAM Tirta Kahuripan dan manajemen organisasi yang belum disusun strukturnya.

---

This thesis discusses the formulation of public policy is a Regional Regulation No. 10 of Depok in 2011 on the establishment of PDAM in Depok City. This study aims to determine and analyze the things that are behind the regional government of Depok City PDAM had the idea to establish the city of Depok in 2011 and examines why this policy can not be implemented.

Through the approach used in this study is a qualitative approach, researchers can learn and perform analysis on the process of formulation by using a typical model of policy formulation is in the process of this formulation and a variety of reasons that make this policy has not been implemented.

The results of this study is the formulation process carried out through four stages of a typical model of the mixed model formulation of the elite models and institutional models. Meanwhile, things that cause this policy has not been implemented is the absence of legal basis to take over the Depok City?s assets held in PDAM Tirta Kahuripan and organizational management structure that has not been compiled."

"Provinsi DKI Jakarta memiliki tantangan dan permasalahan urban yang lebih kompleks dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Aspirasi dan permasalahan yang terjaring selanjutnya perlu dipetakan dan disinergikan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan teknik Text Mining untuk mengklasifikasi laporan yang berupa teks menjadi beberapa kelas dan mengelompokkan set data setiap kelas untuk mendapatkan topik-topik khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah banjir dan kebersihan, khususnya menyangkut saluran air dan masalah sistem transportasi, khususnya mengenai jalan yang butuh perbaikan atau peninggian menjadi topik yang paling sering dilaporkan masyarakat. Visualisasi dan analisis dengan Sistem Informasi Geografis serta Diagram Pareto menunjukkan persebaran masalah dan masalah yang perlu diprioritaskan oleh tiap kota/kabupaten

---

Jakarta has more complex problems and challenges than other urban areas in Indonesia. Therefore, the development plan of Jakarta involves all of the stakeholders, especially the public. One approach taken is to provide a means for public to submit aspirations and problems that occur at their surroundings. Aspirations and problems conveyed by public then need to be mapped and synergized with national policy and development priorities. This study uses Text Mining techniques to classify the textual report into several classes and then cluster data set in each class into specific topics. The results showed that the majority of public reports are associated with flood problems, especially regarding to drainage and waterways, and transportation system problems, especially regarding to roads condition. Visualization and analysis using Geographic Information Systems and Pareto Chart shows the spreads of the problems and issues that need to be prioritized by each city/county"