Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Belinda Gunawan
Wakil kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia = Deputy head of regional government s position on regional governance in Indonesia
" ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan permasalahan-permasalahan tentang keberadaan dan fungsi dari wakil kepala daerah di Indonesia karena tidak mengatur secara tegas mengenai tata cara pengisian jabatan dan jumlah wakil kepala daerah yang dapat dimiliki oleh ... "
Depok: 2017
T49645
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pengaturan kedudukan gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah
" The restructuring of relationship between central government and governor as representative of central government,besides avoides avoids misunderstanding which can emerge conflict,makes clear the linkages between central government and province,and also can secure effectivuness the inplimentation of government tasks at regional level,which up till now tends to be left in an unfinished state... ... "
JUILPEM
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rd. Kaleh Putro Setio Kusumo
Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Studi pada Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Hulu Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Selatan) = The Implementation of Regional Government Agency on 18/2016 (Case Study: Banyuwangi Regency in East Java and Hulu Sungai Regency in South Borneo).
" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang perangkat daerah di dua Kabupaten yakni Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi penataan kelembangaan yang didasarkan melalui amanat PP No 18 Tahun 2016 dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan perangkat daerah. Adapun pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan menggunakan paradigma Post Positivism. Hasil temuan penulis menunjukan bahwa implementasi kebijakan PP No 18 Tahun ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Barus, Sonia Ivana
Kewenangan pembatalan peraturan daerah oleh menteri dalam negeri sebagai executive control terhadap pemerintah daerah = Regional regulation annulment by minister of internal affairs as executive control for regional government
" Nama : SONIA IVANA BARUSNPM : 160 693 4613Program Studi : Ilmu Hukum-Hukum KenegaraanJudul : ldquo;Kewenangan Pembatalan Peratuan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Executive Control terhadap Pemerintah Daerah rdquo; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri dengan instrumen berupa Peraturan Menteri, diberikan kewenangan untuk membatalakan peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, adanya dualisme pandangan mengenai keabsahan penggunaan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Prahesti Sekar Kumandhani
Dinamika Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah = Dynamics of Supervision of Regional Regulations After the Birth of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government
" Dalam negara kesatuan, peraturan daerah sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sekaligus wujud aktualisasi penyelenggaraan otonomi daerah perlu diawasi oleh pemerintah pusat. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai pengawasan peraturan daerah semakin ketat dan bervariasi bahkan melibatkan 3 (tiga) cabang kekuasaan di tingkat pusat. Berbagai macam pengaturan yang tidak sinkron pada tingkat pusat menjadi persoalan utama pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah dan menghambat perwujudan suatu peraturan daerah yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Analisa Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riua Dalam Mendukung Perkembangan Sektor Industri
KAJ 16(1-4)2011
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ficky Utomo
Kegagalan upaya pemekaran daerah di Indonesia (Studi kasus gerakan presidium pembentukan Provinsi Cirebon dalam upaya pemekaran Provinsi Cirebon periode tahun 2000-2018 = The failure of regional expansion efforts in Indonesia (Case study of the presidium movement for the establishment of the Province of Cirebon in the efforts to expand Cirebon Province for the period of 2000-2018.
" Penelitian ini membahas mengenai Kegagalan Upaya Pemekaran Daerah di Indonesia (Studi Kasus Gerakan Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon Dalam Upaya Pemekaran Provinsi Cirebon Periode Tahun 2000-2018). Penelitian ini menggunakan Teori Gerakan Sosial, Teori Political opportunity structure, Teori Resources mobilization theory, dan Teori Collective Action Frames di dalam membedah persoalan penelitian yang diajukan perihal apa penyebab gerakan pemekaran Provinsi Cirebon ini mengalami kegagalan. Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan studi pustaka dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam. ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
T55233
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muchammad Chasif Ascha
Struktur pola hubungan antara Kurdistan Regional Government (KRG) dan Kurdistan Worker's Party (PKK): suatu analisis konstruktivisme = The structure of relations characteristic between Kurdistan Regional Government (KRG) and Kurdistan Worker's Party (PKK): an analysis of constructivism
" Penelitian ini membahas hubungan antara Kurdistan Regional Government (KRG) dan Kurdistan Worker's Party (PKK) dalam kajian Hubungan Internasional. Pada dekade 90an, hubungan antara KRG dan PKK saling bermusuhan dengan jalan peperangan. Namun hubungan mereka mengalami dinamika yang juga merembet ke wilayah Kurdistan Suriah dalam beberapa peristiwa semenjak dimulainya Arab Spring. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola hubungan antara KRG dan PKK dalam kurun waktu 2012-2019. Penelitian ini memakai metode kualitatif melalui studi pustaka. Dalam menganalisis, ... "
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
“Rightsizing” satuan polisi pamong praja : studi kasus kota Lubuk Linggau 2012
" Lubuklinggau city's economic growth in 2012 is quite high relative directly or indirectly increasing urban population. In additional, to the positive side, the urban as well as the growing negative impact of street vendors, illegal immigrants, and so on. The condition can affect to the increasing workload of civil service police (municipal police) Lubuklinggau city. Taking into account the increased workload and government (PP) No.6 in 2010, the municipal police pelru done effective and efficient? ... "
JWK 16:2 (2013)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Elissa
Tinjauan hukum tentang peralihan status bea perolehan hak atas tanah dan bangunan(BPHTB) menjadi pajak daerah terkait dengan terbitnya undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah = Juridical review regarding transitional status of acquisition rights of land and building customs (BPHTB) to regional's tax according to the establishment of act Number 28 Year 2009 about regional taxes and levies
" Tesis ini membahas mengenai peralihan status Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula merupakan objek pajak pusat menjadi objek pajak daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut disyaratkan dibentuknya Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai landasan untuk memungut BPHTB. Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana penerapan BPHTB dan mplikasinya sebelum lahirnya Peraturan Daerah dan/atau ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28982
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library