Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Ajeng Rachma Hartriana
"
Peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah, khususnya Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan dan mengoperasikan tempat pemrosesan akhir sampah. Skripsi ini kemudian membahas mengenai penerapan dari kewajiban tersebut dengan mengambil kasus yang terjadi pada Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, serta wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Dinas ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Aldrin Kevin
"
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Dalam pengelolaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi. Muncul pertanyaan terkait kewenangan kedua Daerah. Menanggapi hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan TPST Bantargebang serta mekanisme Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan TPST Bantargebang. Penelitian dilakukan dengan bentuk yuridis-normatif dengan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
