Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reklamasi merupakan upaya untuk mencari alternatif tempat untuk menampung kegiatan perkotaan seperti pemukiman, industri, perkantoran untuk mendukung daya dukung dan kembang kota, termasuk DKI Jakarta. Sejak diundangkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Dalam kenyataannya pelaksanaan reklamasi di DKI Jakarta, khususnya wilayah pantai utara Jakarta tidak hanya semata-mata berlandaskan pada kewenangan Pemerintah Daerah. Olehkarena itu akan dilihat sejauh mana pengaturan hukum reklamasi yang selama ini berlaku dan bagaimana prospeknya kedepan.Metode yuridis normatif digunakan untuk meneliti aturan reklamasi dengan berbagai peraturan yang ada sehingga akan ditemukan tumpang-tindih dan keterpaduannya dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Daerah DKI Jakarta di masa depan terkait dengan reklamasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, Wilayah DKI Jakarta mempunyai tekanan yang tinggi akan pertumbuhan penduduk. Kedua, Reklamasi yang dilakukan berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta meskipun disesuaikan dengan peruntukkan tata ruang akan tetapi belum pempertimbangkan kebijakan dan ketentuan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Ketiga, pentingnya keterpaduan dalam pengaturan reklamasi dengan tata ruang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keempat, adanya payung hukum yang dijadikan acuan daerah dalam melaksanakan reklamasi

---

Reclamation is an attempt to find an alternative place to accommodate urban activities such as residential, industrial, offices to support the carrying capacity and the development of cities, including Jakarta. Since the enactment of Law No. 32 of 2004 on Regional Government confirms the regional authority to manage its marine territory. Regional autonomy as set forth in the provisions of the legislation above is a strong foundation for local governments to implement the development of marine areas ranging from aspects of planning, utilization,

monitoring and control In fact reclamation in Jakarta, especially the north coast of Jakarta is not solely based on the authority of the Regional Government. Therefore, it will be seen how far the reclamation law

setting a longstanding and how future prospects. Normative methods used to examine the rules of reclamation with the regulations that will be found overlap and integration into and what should the government of Jakarta in the future related to reclamation.

The results showed that: first, the Jakarta area have high pressure will population growth. Second, Reclamation is done by decision of the Governor of DKI Jakarta, although adjustable with the distribution of spatial but regardless of policies and laws issued by the central government. Thirdly, the importance of integration in reclaiming the spatial arrangement

between the central government and local governments. Fourth, uniform laws referenced in carrying out the reclamation area."

"ABSTRAKReklamasi yang telah dilakukan di sepanjang Teluk Jakarta telah menimbulkan dampak terhadap sistem ekologi maupun sistem sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak reklamasi dan resiliensi nelayan kecil di Kelurahan kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dalam menghadapi reklamasi tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, observasi an waancara mendalam terhadap 11 nelayan kecil yang memiliki kapal (berukuran < 5GT) dan melakukan penangkapan ikan di perairan dangkal di sekitar Teluk Jakarta. hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak reklamasi yang dirasakan antara lain semakin sulitnya mereka mengakses laut, wilayah tangkap semakin sempit, hasil tangkpan menurun drastis dan munculnya ancaman kepunahan sebagai nelayan. Sementara itu, resiliensi nelayan kecil semakin memburuk dan rentan pada saat aktivitas reklamasi dilakukan secara intensif selama tahun 2014-2015, saat pembangunan Pulau C dan D. "

"Kegiatan pertambangan mineral dan batubara memicu lahirnya permasalahan terhadap lingkungan hidup. Negara, sebagai pemegang hak penguasaan negara terhadap sumber daya tambang di Indonesia telah memberikan kewajiban bagi pemegang izin pertambangan melalui peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan reklamasi pada area bekas kegiatan tambang. Sebagai bentuk internalisasi eksternalitas akibat dari kegiatan tambang, pemegang izin selaku pelaku usaha juga wajib untuk menempatkan dana jaminan reklamasi. Dana jaminan reklamasi sebagai instrumen ekonomi lingkungan hidup, atau yang sering disebut sebagai reclamation bond/performance bond dalam berbagai tulisan ilmiah hukum lingkungan, seharusnya mampu untuk memenuhi biaya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Melalui perbandingan dengan praktik di negara lain, serta wawancara dengan ahli hukum administrasi negara, ahli hukum lingkungan, pemegang izin pertambangan, danInspektur Tambang Kementerian ESDM yang terlibat langsung untuk mengawasi dana jaminan reklamasi di Indonesia, maka dalam penelitian ini dijabarkan mengenai berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi dana jaminan reklamasi serta penegakkan hukum atas dana jaminan reklamasi. Permasalahan tersebut antara lain, banyaknya pemegang izin pertambangan yang masih melanjutkan kegiatan tambangnya bahkan sampai izinnya telah berakhir, tetapi belum juga menempatkan dana jaminan reklamasi.

---

Mineral and coal mining activities trigger environmental problems. The state, as the holder of state control rights over mining resources in Indonesia has given obligations to holders of mining permits through statutory regulations, to carry out reclamation in areas of former mining activities. As a form of internalizing externalities resulting from mining activities, license holders as business actors are also required to place reclamation guarantee funds. A reclamation guarantee fund as an environmental economic instrument, or what is often referred to as a reclamation bond/performance bond in various environmental law scientific writings, should be able to cover the cost of environmental damage caused by mining activities. Through comparisons with practices in other countries, as well as interviews with state administrative law experts, environmental law experts, and Mining Inspectors of the Ministry of Energy and Mineral Resources who are directly involved in overseeing reclamation guarantee funds in Indonesia, this research describes the various challenges and problems faced in implementing reclamation guarantee fund as well as law enforcement on reclamation guarantee fund. These problems include, among others, the large number of mining permit holders who continue their mining activities even after the license has expired, but have not yet placed a reclamation guarantee fund."

"Penelitian ini membahas upaya pasangan Wayan Koster dan Cok Ace sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih pasca Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018, dalam menyelesaikan konflik yang terjadi terkait kebijakan reklamasi Teluk Benoa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain deskriptif . Hasil penelitian ini menunjukkan, Wayan Koster dan Cok Ace belum mampu mengakomodir dibatalkan atau direvisinya kebijakan reklamasi Teluk Benoa pada Perpres Nomor 51 tahun 2014. Meski kawasan Teluk Benoa akhirnya ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim oleh Menteri Kelautan dan Kemaritiman dan dituangkan dalam Perda RZWP3K Provinsi Bali 2020-2040, namun kekuatan aturan masih dipegang oleh Perpres 51 Tahun 2014 terkait status kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan pemanfaatan umum. Selain itu, perumusan kebijakan Wayan Koster dan Cok Ace terhadap kebijakan Teluk Benoa yang tidak transparan hanya menimbulkan konflik berkelanjutan dengan kelompok penolak reklamasi Teluk Benoa. Dengan mengacu model formuasi kebijakan Thomas R. Dye Gubernur tidak melakukan negosiasi, bargaining, maupun kompromi dengan kelompok penolak sebagaimana dikemukakan Dye. Gubernur justru menghindar terhadap proses resolusi konflik yang dilakukan. Perspektif Miall terhadap pendekatan dalam menghadapi konflik mampu menjawab realitas ini yaitu terdapat indikasi Gubernur Koster memilih untuk menunda atau menghindari respons. Hal ini terlihat dari permasalahan kebijakan reklamasi yang belum selesai, yaitu kelompok penolak yang hingga saat ini masih menuntut Perpres Nomor 51 Tahun 2014 untuk dicabut.

---

This study examines the efforts of Wayan Koster and Cok Ace as the Governor and Deputy Governor of Bali elected of the 2018 Bali gubernatorial elections, concerning the Benoa Bay reclamation issue, which was very crucial for the government and society in Bali. By using a qualitative approach with a descriptive analysis, this study found some indications that Wayan Koster and Cok Ace have not been able to accommodate the cancellation or revision of the Benoa Bay reclamation policy in Presidential Decree No. 51 of 2014. Even though the Benoa Bay area was finally designated a Maritime Conservation Area by the Minister of Maritime Affairs and Maritime Affairs and set forth in the Regional Regulation RZWP3K Bali Province 2020 -2040, but the regulation is still held by Presidential Regulation 51 of 2014 regarding the status of the Benoa Bay area as a public use area. In addition, the non-transparent formulation of Wayan Koster and Cok Ace's policy on the Benoa Bay policy only led to ongoing conflicts with groups opposed to Benoa Bay reclamation. Referring to Thomas R. Dye's model of policy formulation, actually in the process of a formulation policy, there are many actors who involved in, many interests in terms of power-interplay among actors. But in this case, the Governor did not negotiate, bargain or compromise with opposing groups as stated by Dye. The Governor actually avoided the conflict resolution process that was carried out. Miall's perspective on approaches to dealing with conflict is able to answer this reality, namely that there are indications that Governor Koster has chosen to delay or avoid responding. This can be seen from the unresolved reclamation policy issues, namely the opposing groups who are still demanding that Presidential Decree No. 51 of 2014 be repealed."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai gerakan Bali Tolak Reklamasi menolak upaya reklamasi kawasan perairan Teluk Benoa. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh strktur kesempatan politik terhadap framing gerakan Bali Tolak Reklamasi? Penelitian ini berlandaskan kerangka konsep gerakan sosial dan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa munculnya gerakan Bali Tolak Reklamasi disebabkan oleh kemampuan untuk mengkonversi struktur kesempatan politik, melalui framing yang dilakukan terhadap isu lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta adat dan budaya, sebagai sumber daya mobilisasi dan pengorganisasian gerakan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa struktur kesempatan politik mempengaruhi framing yang dilakukan gerakan Bali Tolak Reklamasi.

---

ABSTRAKopportunity structures towards Bali Tolak Reklamasi movement’s framing. This research based on social movement conceptual frameworks and conducted with qualitative method. The results indicate that the emergence of Bali Tolak Reklamasi movement is caused by the ability to convert the political opportunity structures through the framing by the movement against environmental impacts, governances, customs and cultural issues, as mobilization and organizational resources. Conclusion in this study is that political opportunity structures influence framing of the Bali Tolak Reklamasi movement."

"ABSTRAKReklamasi Teluk Benoa, adalah sebuah proyek yang direncanakan untuk menjadi solusi dari keterbatasan lahan yang diperlukan dalam rangka penyediaan fasilitas bagi kegiatan pariwisata di Bali. Namun, selayaknya reklamasi lepas pantai lainnya, maka proyek ini diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Melalui penelitian ini, akan diperoleh analisa biaya manfaat baik secara finansial maupun ekonomi dari proyek reklamasi Teluk Benoa. Berdasarkan Financial Cost and Benefit Analysis CBA maka proyek ini akan menghasilkan Net Present Value NPV yang positif sebesar Rp 21,4 Triliun. Sementara itu dalam Economic CBA proyek ini menghasilkan NPV negatif sebesar Rp. 371 Miliar dalam skenario optimis dan Rp 43,8 Triliun pada skenario pesimis. Selain itu dalam analisa sensitivitas terlihat bahwa efek reklamasi terhadap terumbu karang yang akan mengurangi industri pariwisata di Bali akan menjadi komponen yang berpengaruh besar terhadap nilai negatif dari economic CBA

---

ABSTRACTBenoa Bay Reclamation, is a project planned to be a solution for the limited land, required for the provision of facilities for tourism activities, in Bali. However, like any other coastal reclamation, the project is expected to have a negative impact on the environment. This research will provide financial and economic Cost benefit Analysis CBA for this project. Based on the Financial Cost and Benefit Analysis CBA , this project will generate a positive Net Present Value NPV of Rp 21.4 trillion. Meanwhile in the Economic CBA this project will generate negative NPV of Rp. 371 billion in an optimistic scenario and Rp 43.8 trillion in pessimistic scenario. In addition, sensitivity analysis shows that the destruction of coral reefs, that will reduce tourism industry in Bali, as component that has a large contribution on the negative value of economic CBA"

"Pemerintah mewajibkan perusahaan pertambangan minerba untuk melakukan reklamasi lahan pascatambang sebagai konsekuensi dari eksploitasi lahan pertambangan. Reklamasi termasuk dalam bagian pertambangan dan merupakan satu kesatuan proses. Koreksi yang dilakukan fiskus pada Pajak Masukan atas kegiatan Reklamasi di lahan pascatambang telah berujung sengketa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perlakuan PPN pada Pertambangan Minerba berlaku umum, yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Sengketa terkait pengkreditan PM atas perolehan BKP/JKP untuk reklamasi, berakhir dengan putusan hakim yang memenangkan PKP. Terdapat keputusan yang berbeda antara DJP dan Kementerian ESDM, dimana Kementerian ESDM mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi, namun di satu sisi DJP menganggap bahwa reklamasi tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga Pajak Masukannya dikoreksi. UU PPN dan PPnBM saat ini tidak mengakomodasi karakter dari usaha Pertambangan Minerba sehingga diperlukan regulasi PPN yang mengatur khusus untuk Pertambangan Minerba.

---

The Government requires Minerals and Coal Mining Companies to conduct reclamation on post mining land as result of exploitation in mining land. Reclamation included in the mining section and is a unified process. Corrections made by tax authorities on input taxes on Reclamation activities on post mining land have led to disputes. This research uses qualitative descriptive method and qualitative data analysis technique. The result of this research is the VAT treatment in Mineral and Coal Mining applies in general. Disputes related to the crediting of input tax on taxable supplies for reclamation activities, ends with a judge rsquo s decision to win the mining company. There is a different decision between DGT and EMR Ministry, where EMR requires mining companies to undertake reclamation, but on the one hand DGT assumes that reclamation is not related to business activities so that its Input Tax corrected. The current VAT law does not accommodate the character of the Minerals and Coal Mining business, hence a VAT regulation that is specially regulated for Mining business is required."

"AbstrakIndonesias sea territory is particularly important in uniting the country, as the sea is a medium for interconnectivity; a medium for national integrity; a medium for resources; a medium for diplomacy; and a medium for national defense and security. This paper will focus on the seas significance to Indonesias national unity in its role as a medium for interconnecting the countrys many islands, and the implications thereof to Indonesias national security and defense. This paper will within this context discuss in particular the reclamation of Jakartas north coast. This research applies a normative empirical methodology, and intends to provide a scientific basis for the argument that as Jakartas coastline is crucial in terms of national defense and security matters, the coastline should therefore be managed by a state agency and remain publicly accessible."

"Reklamasi Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta sama-sama menimbulkan polemik dan berbagai masalah, baik pada tatanan kebijakan maupun pelaksanaan. Namun faktanya, reklamasi Teluk Jakarta tetap berlangsung, sementara reklamasi Teluk Benoa gagal untuk diimplementasikan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan klaim terkait kedua proyek reklamasi tersebut, yaitu pada proyek reklamasi Teluk Jakarta pemerintah berhasil meyakinkan masyarakat bahwa proyek yang dijalankan akan memberikan dampak yang positif, sementara pada proyek reklamasi Teluk Benoa tidak. Penelitian ini, kemudian, akan membahas mengenai fenomena reklamasi Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta tersebut, di mana terdapat perbedaan klaim kebenaran dalam proses reklamasi yang berkaitan dengan konsep episteme dari Foucault. Penelitian ini juga menganalisis relasi dan dinamika yang terjadi antara masyarakat, negara dan korporasi pada proyek reklamasi dengan perspektif Kriminologi Radikal. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus reklamasi di dua tempat, yaitu reklamasi di Teluk Jakarta dan reklamasi di Teluk Benoa Bali. Wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang terlibat langsung dengan proyek reklamasi dilakukan untuk mengungkap permasalahan yang ada. Penelitian ini, pada akhirnya, memberikan pengayaan pandangan terhadap Kriminologi Radikal dan konsep episteme-nya Foucault. Khususnya terkait episteme, pengayaan dalam penelitian ini adalah dengan mengkonstruksikan konsep episteme yang dikemukakan oleh Foucault dengan melihat adanya fragmentasi nilai sosial, ekonomi, dan budaya, dalam reklamasi yang terjadi di Teluk Benoa dan Teluk Jakarta, sehingga menghasilkan konsep fragmented episteme

---

The reclamation of Benoa Bay, Bali, and Jakarta Bay has both created polemics and problems, both in terms of policy and implementation. But in fact, the reclamation of Jakarta Bay continues, while the reclamation of Benoa Bay has failed to be implemented. This happened because of different claims regarding the two reclamation projects: in the Jakarta Bay reclamation project, the government managed to convince the community that the project being implemented would have a positive impact, while in the Benoa Bay reclamation project it did not. This research will then discuss the reclamation phenomenon of Benoa Bay in Bali and Jakarta Bay, where there are differences in truth claims in the reclamation process related to Foucault's concept of episteme. This study also analyses the relationship and dynamics that occur between society, the state and corporations in the reclamation project with the perspective of Radical Criminology. This study uses a qualitative research approach using reclamation case studies in two places, namely reclamation in Jakarta Bay and reclamation in Benoa Bay, Bali. In-depth interviews with various sources directly involved with the reclamation project were conducted to uncover existing problems. This research, in the end, provides an enrichment view of Radical Criminology and Foucault's concept of episteme. Specifically related to episteme, the enrichment in this research is to construct the episteme concept put forward by Foucault by looking at the fragmentation of social, economic, and cultural values, in the reclamation that occurred in Benoa Bay and Jakarta Bay, resulting in a fragmented episteme concept."

"Penelitian ini membahas berkaitan dengan regulasi reklamasi dan permasalahannya di Indonesia. Terutama menyoroti pembangunan Pulau G oleh PT. Muara Wisesa Samudera dalam Proyek Pluit City. Pada proses pembangunan reklamasi di Pulau G sebagai tanah yang akan dibangun proyek Pluit City oleh pengembang terdapat beberapa kendala diantaranya moratorium dan hambatan perpanjangan izin perpanjangan pembangunan reklamasi. Penelitian ini akan membahas berkaitan dengan sepanjang mana perjanjian jual beli dalam proyek Pluit City dapat dikategorikan sebagai force majeur dengan adanya hambatan yaitu moratorium pembangunan tanah reklamasi dan perpanjangan izin pembangunan reklamasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa memang terdapat berbagai regulasi yang menjadi payung hukum pembangunan reklamasi di Indonesia, kemudian juga bahwa dalam perjanjian jual beli proyek pluit city antara pengembang dengan konsumen terdapat sebuah peristiwa force majeur dengan adanya moratorium pembangunan lahan reklamasi dan juga adanya hambatan perpanjangan izin reklamasi.

---

This thesis discuss related to reclamation regulations and their problems in Indonesia. Especially highlighting the development of Island G by PT. Muara Wisesa Samudera in the Pluit City Project. In the process of building reclamation on Pulau G as the land of to be built by the Pluit City project by the developer, there are several obstacles including the moratorium and obstacles to the extension of the permit for the extension of the reclamation development. This study will discuss the extent to which the sale and purchase agreement in the Pluit City project can be categorized as a force majeur with obstacles, namely the moratorium on land reclamation development and the extension of the reclamation development permit. This thesis use a juridis normative research. The result of this study are there are indeend various regulation for reclamation development in Indonesia then also that in the sale and purchase agreement of the Pluit City project between the developer and the consumer there is a force majeur even with a moratorium on the development of reclamation land and also obstacles in extending the permit of reclamation"