Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The main objective of bathymetric mapping using multibeam echosounder is to get description about surface morphology of sea bottom with high accucracy and precision, sound wave is sent by the bottom of the sea and when the sound wave hit the bottom...."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang yang dilakukan oleh KAP ABC pada PT AD. PT AD merupakan perusahaan bergerak dalam bidang penyediaan peralatan suku cadang untuk sektor kereta barang dan transit. Evaluasi dilakukan untuk membandingkan kesesuaian antara standar dalam PSAK 109 dengan prosedur perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada piutang yang dilakukan KAP ABC pada PT AD. Perhitungan CKPN yang dilakukan KAP ABC menggunakan pendekatan yang disederhanakan. Perhitungan CKPN yang dilakukan pada PT AD menunjukkan nilai ECL sebesar Rp10.946.410. Berarti kemungkinan piutang yang tidak dapat ditagih sebesar Rp10.946.410 dari total piutang sebesar Rp118.211.769.426 (0,926%).Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang ini sangat kecil karena pelanggan PT AD hanya satu perusahaan dan pembayaran selalu lancar. Maka dapat disimpulkan bahwa piutang pada PT AD masih tergolong dalam kondisi baik. Sehingga, pencadangan yang dilakukan tidak perlu terlalu besar. Secara keseluruhan, KAP ABC telah melaksanakan prosedur perhitungan CKPN sesuai dengan PSAK 109. Terdapat juga refleksi diri penulis selama melakukan kegiatan magang di KAP ABC, dan rencana tindak lanjut penulis.

---

The purpose of this intersnhip repot is to evaluate the process of calculating the Allowance for Impairment Losses on Receivables carried out by KAP ABC at PT AD. PT AD is a company engaged in providing spare parts equipment for the freight and transit train sectors. The evaluation was carried out to compare the conformity between the standards in PSAK 109 and the procedure for calculating the Allowance for Impairment Losses on receivables carried out by KAP ABC at PT AD. The CKPN calculation carried out by KAP ABC uses a simplified approach. The CKPN calculation carried out at PT AD shows an ECL value of IDR 10,946,410. This means that the possibility of uncollectible receivables is IDR 10,946,410 out of total receivables of IDR 118,211,769,426 (0.926%). The allowance for impairment losses on these receivables is very small because PT AD's customers are only one company and payments are always smooth. So it can be concluded that receivables from PT AD are still in good condition. So, the backup done does not need to be too large. Overall, KAP ABC has implemented CKPN calculation procedures in accordance with PSAK 109. There is also the author's self-reflection during his internship at KAP ABC, and the author's follow-up plans."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan piutang BLU PPKGBK dengan menggunakan pendekatan sistem (input-proses-output) serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan risiko piutang yang tidak dapat ditagih dan solusi penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dengan BLU PPKGBK sebagai unit analisis. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan piutang kegiatan operasional PPKGBK belum berjalan efektif. Saldo piutang kegiatan operasional PPKGBK yang tidak dapat ditagih melebihi setengah dari jumlah piutang dan sebagian besar dikualifikasikan sebagai piutang tidak lancar/macet. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pengelolaan piutang kegiatan operasional PPKGBK dari sisi internal antara lain (1) tidak adanya penilaian kredit terhadap beberapa calon pengguna layanan, (2) tidak adanya SOP pengelolaan piutang, (3) tidak adanya sistem informasi pengelolaan piutang yang dapat menghasilkan data secara akurat dan real time, (4) kurangnya komitmen pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan piutang tak tertagih, (5) lemahnya kompetensi SDM, serta (6) kurangnya koordinasi dan pengawasan. Sedangkan dari sisi eksternal berasal dari mitra pengguna layanan yang dengan sengaja menunda ataupun melarikan diri untuk tidak melakukan pembayaran. Upaya-upaya telah dilakukan PPKGBK untuk meminimalisir piutang yang tidak dapat ditagih diantaranya yaitu dengan menerapkan sistem reservasi online e-booking-GBK.

---

This study aimed to analyze the accounts receivables management of BLU PPKGBK using a system approach (input-process-output) and to find out the factors that lead to risks of uncollectible accounts receivables and its solutions. This study used a descriptive qualitative approach with a case study method with BLU PPKGBK as the unit of analysis. The data were obtained through interview, observation, and documentation techniques. The results of the research showed that the management of PPKGBK operational activities has not been effective. The balance of PPKGBK's operational accounts receivables that cannot be collected was more than half of the total accounts receivables and most of them were qualified as non-current accounts. Factors that influenced the ineffectiveness of the management of PPKGBK operational activities from an internal side included (1) the absence of credit assessments of several prospective service users, (2) the absence of a credit management SOP, (3) the absence of an information system of accounts receivables management which can produce data accurately and real time, (4) lack of leadership commitment to solve problems of uncollectible accounts, (5) weak competency of human resources, and (6) lack of coordination and supervision. Whereas from the external side came from service user partners who deliberately delay or run away not to make payments. The efforts have been made by PPKGBK to minimize the receivables that cannot be collected, among others, by implementing e-booking-GBK online reservation system."

"Kepailitan merupakan jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah bagi kreditur untuk menuntut haknya dari debitur, namun tidak jarang ditemui kepailitan yang tak kunjung terselesaikan dan memakan waktu yang sangat lama yang berakibat tidak adanya kepastian hukum, berdasarkan hal tersebut tentunya kurator sebagai pihak yang berwenang akan di tuntut penjelasan, namun pada kenyataannya kepailitan yang berlarut tidak melulu akibat kinerja kurator, terdapat hambatan – hambatan lain yang timbul seiring berjalannya proses kepailitan untuk itu penelitian ini akan meneliti mengenai kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan boedel pailit serta upaya hukum yang dapat kurator ambil dalam melakukan pemberesan boedel pailit studi kasus Petroselat Ltd. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dengan sumber data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber serta bahan hukum yang sudah ada. Dalam menjalankan tugasnya sebagai mana yang telah ditetapkan oleh undang-undang kurator memiliki tiga kewenangan yakni kewenangan administratif, representatif, dan autoritatif teknis praktis. Upaya hukum yang dapat kurator ambil dalam melakukan pemberesan boedel pailit yakni meningkatkan nilai boedel pailit, berunding dengan hakim pengawas mengenai langkah hukum yang tepat, evaluasi dan verifikasi menyangkut keberadaan aset kepada debitur; mencari alternatif pemberesan yang memungkinkan; serta upaya terakhir kepailitan dapat dimintakan untuk di angkat dirasa bahwa boedel pailit tidak lagi memungkinkan untuk membayar biaya kepailitan.

---

Bankruptcy is a way out provided by the government for creditors to claim their rights from debtors, but it is not uncommon to find bankruptcy that is never resolved and takes a very long time which results in the absence of legal certainty, based on this, of course, the curator as the authorized party will be asked for an explanation, However, in reality, the protracted bankruptcy is not only due to the performance of the curator, there are other obstacles that arise as the bankruptcy process progresses. Therefore, this research will examine the authority of the curator in conducting the bankruptcy estate and the legal remedies that the curator can take in conducting the bankruptcy estate in the case study of Petroselat Ltd. This research is prepared using normative juridical research method, with a statutory approach with primary and secondary data sources, which are collected through interviews with sources and existing legal materials. In carrying out its duties as stipulated by law, the curator has three authorities, namely administrative, representative, and practical technical authoritative authority. Legal efforts that can be taken by the curator in managing the bankruptcy estate are increasing the value of the bankruptcy estate, negotiating with the supervisory judge regarding the appropriate legal steps, evaluation and verification regarding the existence of assets to the debtor; looking for possible alternative arrangements; and the last resort bankruptcy can be requested to be lifted if it is felt that the bankruptcy estate is no longer possible to pay bankruptcy costs."

"This paper presents new carrier-based and carrier-less ultra-wideband (UWB) transmitter architectures and their CMOS implementation. The carrier-based transmitter designed using a 0.18-?m CMOS process adopts a double-stage switching to enhance RF-power efficiency, reduce dc-power consumption and circuit complexity, and increase switching speed and isolation. Measurement results show that the generated UWB signal can vary from 2 V peak-to-peak with 3-dB 4-ns pulse width to 1 V with 0.5 ns, covering 10-dB signal bandwidths from 0.5 to 4 GHz, respectively. The generated UWB signal can be tuned to cover the entire UWB frequency range of 3.1 to 10.6 GHz. The carrier-less transmitter integrates tuning delay circuit, square-wave generator, impulse-forming circuit, and pulse-shaping circuit in a single chip using a standard low-cost 0.25-?m CMOS process. It can generate monocycle pulse and Gaussian-type impulse (without the pulse-shaping circuitry) signals with tunable pulse duration. Measured results show that the carrier-less transmitter can produce 0.3–0.6 V peak-to-peak monocycle pulse with 140–350 ps tunable pulse-duration and 0.5–1.3 V peak-to-peak impulse signal with 100–300 ps tunable pulse-duration."

"Tulisan mengenai pengamatan dan evaluasi kedudukan Kurator dalam perkara kepailitan yaitu aktifitas Kurator yang ketentuannya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (UUK). Permasalahannya adalah kedudukan Kurator yang mana yang berperan dalam perkara kepailitan, dikarenakan pada UUK yang baru dinyatakan bahwa Kurator tidak hanya Balai Harta Peninggalan (BHP) tetapi juga Kurator swasta lainnya yang mempunyai keahlian khusus dan terdaftar pada Departemen Kehakiman, dan apakah UUK baru tersebut sudah efektif mengatur tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kurator. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), sebagai salah satunya asosiasi Kurator dan Pengurus yang direkomendasi oleh Menteri Kehakiman, sebagai mediator untuk pendaftaran di Departemen Kehakiman apakah sudah optimal aktivitasnya bagi kepentingan Kurator. Dalam membuat tulisan ini digunakan aturan penulisan secara umum yang disebut dengan Metode Penelitian, dimana metode penelitian yang digunakan bersifat Explanatoris untuk menguji pasal-pasal yang mengatur ketentuan tentang kedudukan Kurator pada UUK, namun penelitian ini bisa termasuk penelitian yang Preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran atas aktifitas Kurator yang didapat atas hasil wawancara. Kesimpulan dari analisa ini adalah Kedudukan Kurator yang lebih berperan dalam hukum pailit adalah Kurator swasta, dalam tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya lebih banyak memakai pasal-pasal dari UUK yang lama, dengan kata lain UUK yang baru (UU No. 4/1998) belum efektif mengatur tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kurator, juga AKPI sebagai satu-satunya asosiasi Kurator dan Pengurus belum optimal aktifitasnya untuk kepentingan Kurator, sedangkan tugas kurator adalah sangat berat bahkan di dalam praktek lebih berat dibandingkan secara teori, karena masih diperlukan penegakan hukum/law enforcement yang merata dalam masyarakat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kurator sesuai ketentuan Undang-Undang Kepailitan."

"Sebuah penerima GPS untuk kalangan sipil atau yang disebut dengan stand alone GPS, kekuratan posisi yang dihasilkannya masih dianggap kurang untuk aplikasi tertentu seperti kegiatan survey positioning yang rnembutuhkan keakuratan posisi yang tinggi. Tingkat keakuratan posisi stand alone GPS dapat ditingkatkan dengan sebuah sistern yang disebut dengan rea! time dwrential GPS, yaitu sistem yang dapat mengkoreksi kesalahan perhitungan jarak antara satelit-satelit ke penerima GPS dan basil koreksi itu kernudian dikirim ke pengguna GPS yang Iain melalui lintasan data atau radio modem secara real time.Untuk mengetahui seberapa akuramya posisi yang dihasilkan oleh real lime d@rential GPS terhadap stand alone GPS, dilakukan pengambilan data-data posisi rea! time dwreniial GPS dan stand alone GPS terhadap posisi titik acuan. Dengan menempatkan antena GPS tepat pada titik acuan mal-ca jarak posisi yang dihasilkan oleh Rea! time GPS dan stand alone GPS terhadap titik acuan dapat dihitung. Jarak antara posisi titik acuan ke posisi real time d#ren!ial GPS atau ke posisi stand alone GPS adalah tingkat keakuratan penerima GPS kedua sistern tersebut. Tingkat keakuratan realtime dwrential GPS terhadap stand alone GPS dapat diketahui dengan membandingan nilai rata-ratajarak posisi kedua sistem ke titik acuan itu.Pengamatan dan pengambilan data-data posisi mepergunakan perangkat lunak hydronavigation yaitu perangkat lunak khusus untuk keperluan survey positioning. Dari penerima GPS data-data dikirimkan melalui terminal keluaran dan masukan RS-232 ke komputer kernudian posisi real time digerential GPS dan stand alone GPS bisa ditarnpiikan pada layar komputer secara real time dan data-data disimpan di dalarn data base. Data koreksi dikirim dengan mempergunakan radio modem, lebar pita trckuensi 450Mhz-470Mhz dengan sistem transmisi LOS."

"Sistem catu daya pada BTS mempunyai peran yang sangat penting pada perangkat telekomunikasi. Biasanya untuk BTS sebagai non prioritas dan transmisi radio sebagai prioritas. Operator seluler cenderung lebih memilih transmisi radio tetap berjalan walaupun ada gangguan atau padamnya listrik. Baterai menjadi pilihan untuk menggantikan catu daya. Namun, sistem catu daya PRS 1000 masih menggunakan satu keluaran baik itu untuk prioritas dan non prioritas. Bila beban yang diberikan semakin besar pada sistem, maka perangkat transmisi radio akan semakin cepat padam. Dengan menggunakan sistem DLVBD, keluaran sistem PRS 1000 menjadi dua, yaitu prioritas dan non prioritas. Pada saat sumber daya listrik mengalir, system DLVBD mendapat catu daya dan baterai mendapat catu dayanya masing - masing.Pada saat PLN padam, baterai melepaskan energi pada BTS dan radio sesuai dengan prioritasnya secara terpisah. Di saat beban BTS tidak bekerja karena LVBD1 terbuka, baterai radio tetap melepaskan energi sampai LVBD2 terbuka. Baterai BTS dapat mensuplai baterai radio jika tegangannya lebih besar dibandingkan dengan baterai radio, tetapi baterai radio tidak melakukan hal yang sama pada baterai BTS karena fungsi dioda sebagai pembatas arus. Hingga akhirnya LVBD2 terbuka saat tegangan baterai radio 43,20 V. Durasi waktu pelepasan baterai menjadi lebih lama bila dibandingkan dengan sistem PRS 1000 tanpa menggunakan sistem DLVBD. Pembahasan pada tugas akhir ini lebih ditekankan pada bagian pelepasan baterai pada beban, meliputi penjelasan mengenai aliran arus, perbandingan dengan sistem PRS 1000, dan perancangan perangkat keras dari sistem DLVBD. Selain itu, dijelaskan tentang cara kerja sistem dan pemanfaatan sistem PRS 1000 setelah dimodifikasi.

---

Power supply system on BTS has a important task in telecommunication equipment. Usually for BTS as a non priority and radio transmission as a priority. Cellular operator disposed better choose radio transmission still working even there is a disturbing or no electricity. Battery become a choice for exchange power. However, power supply PRS 1000 still has one output for priority and non priority. If load more become greater to a system then radio transmission equipment more faster become off. With using DLVBD system, the output for PRS 1000 system becoming two, that is priority and non priority. At moment the energy from PLN is flowing trough the system, DLVBD system get a energy and battery get energy each other. At moment PLN off, battery discharge for BTS and radio appropriate with its priority on separate. At moment BTS load not working because LVBD1 open, radio battery still discharge till LVBD2 open. BTS battery can supply radio battery if the voltage bigger than radio battery, but radio battery don't do the same as BTS radio because diode function as a current limit. Until the end LVBD2 open when battery voltage at 43,20 V. Discharge backup time become longer than PRS 1000 system without using DLVBD system. Research for this final duty more pressing on discharge battery for load, include explanation about current flow, equivalent with PRS 1000 system, and hardware design for DLVBD system. Beside that, it explain about how the system work and benefit PRS 1000 system after modified."

"Paper ini membahas analisis throughput slotted ALOGHA DS-CDMA dengan dual model path gain kanal fadling nakagami dengan capture effect. pada peneltian ini BER yang digunakan pada S-ALOHA CDMA dengan dua model path gain yang berbeda pada kanal fadling nakagami/nakagami dengan capture effect."