"
ABSTRAKRealitas dalam pemberitaan konflik Papua dengan pemerintah pusat di media arus utama
seringkali dikonstruksikan secara parsial. Menggunakan bahasa sebagai simbol representasi
dalam konstruksi realitas, media arus utama melakukan legitimasi terhadap pemerintah dan
delegitimasi terhadap Orang Asli Papua (OAP). Konstruksi ini memiliki implikasi politis, yang
mana pemerintah sebagai rezim representasi melakukan mekanisme terstruktur yaitu
pembatasan pers dan penindasan jurnalis untuk mempertahankan realitas versi rezim. Sebagai
konsekuensinya, terdapat kegagalan pemahaman orang luar Papua mengenai permasalahan
pelanggaran HAM dan ketidakadilan historis di tanah Papua.
ABSTRACTReality within the reporting of West Papua conflict with the central government of Indonesia
in the mainstream media is often partially constructed. Using language as a representation in
the construction, mainstream media are inclined to legitimize the government and delegitimize
the Orang Asli Papua (OAP). Said construction implicated in how the government as a
representation regime carries out a structured mechanism, namely press restrictions and
journalist oppression to maintain the regimes version of reality. As a consequence, outsiders
failed to understand the fundamental problems of human rights violations and historical
injustices in Papua."
