Ditemukan 56 dokumen yang sesuai dengan query
Farah Siti Fatmalia
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perjanjian pengikatan jual beli yang belum lunas dan hendak dialihkan ke pihak lain. Berdasarkan putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 13/B/MPPN/XII/2017 adalah pelanggaran terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum lunas dan dijadikan sebagai dasar dilakukannya peralihan hak atas tanah. Pada kasus tersebut terdapat beberapa permasalahan yang timbul yaitu terkait dengan kekuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, proses pengalihan hak atas tanah yang hanya didasarkan pada Akta Perjanjian Pengikatan Jual ...
"
2018
T50774
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Vania Digna Anggita
"
Perjanjian Pengikatan Jual Beli memiliki hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Setelah dilakukannya PPJB yang telah dibayar lunas, sebagai pembeli yang beritikad baik berhak membuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT dan melakukan balik nama atas sertifikat. Namun, dalam hal penjual beritikad buruk dalam jual beli maka dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak pembeli tersebut yang menyebabkan pembeli tidak dapat melakukan proses balik nama. Penjual dalam kasus ini tidak jujur saat dikemudian hari ia digugat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andi Pratono
"
Salah satu kewenangan khusus notaris yaitu membuat akta di bidang pertanahan berupa akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Dalam pembuatan akta PPJB pada transaksi jual beli tanah, para pihak pembeli dan penjual pada saat penandatangan akta harus hadir di hadapan notaris dan bukan pihak perantara yang mengurus proses jual beli bertindak sebagai pembeli. Namun hal ini terjadi dalam perkara Putusan Nomor 35/Pid/B/2022/PN.Tpg, pihak perantara bertindak sebagai pembeli yang turut melibatkan notaris sehingga akta PPJB yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Shalahuddin Suriadiredja
"
Penelitian ini adalah berkaitan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa ketika terjadi kepailitan dari penjual yang semestinya akta-akta tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengalihan hak atas tanah, sebagaimana kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 705K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Sedangkan dalam kasus di Putusan Pengadilan Niaga Nomor 13/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Jkt.Pst., apabila ada kepailitan maka Akta PPJB serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa tidak dapat digunakan dalam peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dindira Biliyanda
"
Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak pernah dibuat oleh salah satu pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata berakibat hukum pada perjanjian tersebut. PPJB yang tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian yaitu akta tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari. Selain itu PPJB yang tidak memenuhi syarat objektif menjadi batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena ketidakseksamaan Notaris dalam memeriksa dokumen-dokumen pendukung sebelum saat ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Syarief Nurhidayat
"
Jual beli tanah di bawah tangan menggunakan Surat Pernyatan Bersama jual beli tanah mempunyai kendala dalam hal proses pendaftaran peralihan hak, dikarenakan dasar beralihnya bukan merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga tidak dapat melakukan pencatatan perubahan data yang disebabkan oleh jual beli tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan adanya permasalahan tersebut maka permasalahan pokok yang dianalisis adalah kekuatan hukum Surat Pernyataan Bersama jual ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Elisa Oktaviani
"
Tesis ini membahas mengenai Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)
dengan penyalahgunaan keadaan dan kuasa mutlak yang mengakibatkan berpindahnya
kepemilikan hak atas tanah tanpa diketahui oleh pihak penjual. Adapun rumusan masalah
dalam tesis ini adalah pembuatan akta PPJB 01/2010 dengan penyalahgunaan keadaan
serta Akta Kuasa Mutlak 02/2010 yang berakibat pada peralihan hak atas tanah
berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 PK/Pdt/2019 dan
tanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli Nomor 02/2011 berdasarkan Akta
Kuasa Mutlak. Bentuk penelitian ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tribowo Dharsono
"
ABSTRAK
Masalah Pokok.
Perusahaan penerbangan yang bergerak dibidang jasa angkutan, PT. Garuda Indonesian Airways, berusaha untuk dapat menyukseskan Program Pemerintah dalam menunjang meningkatkan hasil produksi dalam negeri selain minyak dan gas bumi (non migas). Didalam pelaksanaan dari tujuan untuk menunjang program pemerintah tersebut, PT. GIA berusaha sebanyak mungkin menggunakan hasil produksi dari dalam negeri, baik itu berupa barang-barang hasil produksi, hasil-hasil alam maupun jasa.
Oleh karena itu adalah tidak dapat dihindari terjadinya hubungan antara PT. GIA dengan para ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Alfianda
"
Untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan Negara yang baik, diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang bersifat indenpenden. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, salah satunya pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, seringkali ditemukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. Skripsi ini membahas pola-pola kecurangan yang terjadi, serta penyebab kecurangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pola kecurangan dikelompokan berdasarkan fraud tree. Faktor penyebab kecurangan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44564
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arya Wibisana
"
Demi terciptanya pembangunan yang berkesinambungan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia secara merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tiap-tiap instansi Pemerintahan dan juga Lembaga Tinggi Negara perlu mengeluarkan kebijakan sehubungan dengan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka pengadaan barang demi tercapainya pertumbuhan perekonomian tersebut. Dalam karya tulis ini, Penulis akan mengupas perihal kegiatan pengadaan barang oleh pihak swasta bagi Lembaga Tinggi Negara, dimana dalam pengadaan barang tersebut diperlukan suatu perikatan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S21354
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
