Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Open Parliament (Keterbukaan Parlemen) adalah inisiatif global yang mengintegrasikan nilai-nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam lembaga parlemen. Beberapa penelitian sebelumnya terkait Open Parliament, belum ada yang meneliti ketiga prinsip tersebut dalam sebuah penelitian. Lebih lanjut, jika mengaitkan nilai-nilai keterbukaan pemerintah terhadap kepercayaan publik jumlahnya masih sangat terbatas. Sehingga, dilakukan penelitian dengan tujuan menganalisis penerapan nilai-nilai Open Parliament oleh DPR RI untuk membangun kepercayaan publik. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan metode kualitatif, menggunakan data primer dari wawancara mendalam dengan berbagai unsur terkait, termasuk anggota DPR RI, Sekretariat OPI, pejabat dan pelaksana di Setjen DPR RI, serta masyarakat seperti kelompok sipil, wartawan, mahasiswa, dan peneliti. Data sekunder diperoleh dari laporan kinerja DPR RI, kajian kelompok masyarakat sipil, berita media massa, laporan PPID, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengadopsi konsep Open Parliament di Indonesia dengan dimensi transparansi (Schnackenberg dan Tomlinson, 2016), partisipasi (Sakapurnama, 2012), dan akuntabilitas (Lalolo, 2003), serta kepercayaan publik (Grimmelikhuijsen, 2012). Hasilnya menunjukkan bahwa praktik tata kelola Open Parliament oleh DPR RI belum optimal, terutama karena kurangnya kemauan politik dari pimpinan dan anggota DPR RI, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR RI.

---

Open Parliament is a global initiative to internalize the values of transparency, participation, and accountability within parliamentary institutions. Previous studies on Open Parliament have not examined these three principles comprehensively. Furthermore, research linking government openness to public trust remains limited. Therefore, this study aims to analyze the implementation of Open Parliament values by the Indonesian House of Representatives (DPR RI) to build public trust. The approach used is post-positivist with qualitative methods, using primary data from in-depth interviews with various related elements, including members of DPR RI, OPI Secretariat, officials and staff at the DPR RI Secretariat General, and the public such as civil society groups, journalists, students, and researchers. Secondary data is obtained from DPR RI performance reports, studies conducted by civil society groups, media reports, PPID reports, and applicable laws and regulations. This study adopts the Open Parliament concept in Indonesia with dimensions of transparency (Schnackenberg and Tomlinson, 2016), participation (Sakapurnama, 2012), and accountability (Lalolo, 2003), as well as public trust (Grimmelikhuijsen, 2012). The results show that the governance practices of Open Parliament by DPR RI are not optimal, mainly due to the lack of political will from the leaders and members of DPR RI, which affects the low public trust in DPR RI."

"Penggunaan media sosial telah banyak diterapkan oleh pemerintah dalam menyebarluaskan informasi serta melakukan interaksi dengan publik sebagai upaya untuk memperoleh kepercayaan publik. Kepercayaan publik kepada pemerintah merupakan hal yang penting bagi tercapainya keberhasilan atas setiap program kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat posisi DJP berada pada posisi rentan mengalami penurunan kepercayaan dari publik. Tesis ini secara umum dilakukan untuk melihat asosiasi antara dua faktor utama dalam komunikasi dialogis yang terdiri dari orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan terhadap kepercayaan publik pada DJP dalam situasi krisis, yang diukur melalui skala pengukuran dalam konsep organization public dialogic communication (OPDC), pada akun media sosial resmi DJP di Twitter, Instagram, Facebook, dan Tiktok. Selain itu, tesis ini juga menguji pengukuran OPDC untuk melihat asosiasi antara orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan terhadap reputasi DJP yang dipersepsikan publik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan melalui survei daring terhadap 260 pengikut (followers) akun resmi media sosial DJP. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat asosiasi positif signifikan antara orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan dengan reputasi dan kepercayaan publik pada DJP. Penelitian juga menemukan bahwa reputasi DJP yang dipersepsikan publik memiliki asosiasi positif signifikan terhadap kepercayaan publik pada DJP. Selain itu, Orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan juga memiliki asosiasi positif signifikan terhadap kepercayaan publik pada DJP melalui mediasi reputasi DJP yang dipersepsikan publik.

---

The government has widely used social media to disseminate information and interact with the public in an effort to gain public trust. Public trust in the government is important for achieving success in every work program carried out by the government. Several corruption cases involving employees within the Directorate General of Taxes (DJP) have put the DJP's position in a vulnerable position, causing a decline in public trust. This study is generally carried out to look at the relationship between two main factors in dialogical communication, which consist of the orientation of mutuality and the climate of openness towards public trust in DJP in crises, which is measured through a measurement scale in the concept of organizational public dialogic communication (OPDC), in DJP's official social media acccounts from Twitter, Instagram, Facebook and Tiktok. This study also tests the OPDC measurement to see the relationship between the orientation of mutuality and the climate of openness on DJP's reputation. This study is quantitative research conducted through an online survey of 260 followers of DJP's official social media accounts. The study found that there is a significant positive relationship between the orientation of mutuality and the climate of openness on reputation and public trust in DJP. This study also found that DJP's reputation has a significant positive relationship to public trust in DJP. In addition, the orientation of mutuality and the climate of openness have a significant positive relationship with public trust in DJP through the mediation of DJP's reputation."

"Tesis ini membahas mengenai kepercayaan publik terhadap Telemedicine dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan yang di adopsi dengan cepat di seluruh dunia adalah telemedicine, terutama ketika pandemic Covid-19 melanda. Kehadiran telemedicine berpotensi memberikan solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam akses layanan kesehatan. Di tengah manfaatnya yang besar, telemedicine juga menemui kendala-kendala yang cukup berdampak pada kepercayaan penggunanya. Kepercayaan dalam telemedicine berbeda dengan layanan elektronik pada umumnya, karena melibatkan perawatan kesehatan dan keselamatan pasien serta data yang sangat pribadi dan sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepercayaan publik dalam telemedicine dan faktor-faktor yang menentukan kepercayaan terhadap layanan telemedicine, khususnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berupa survei dengan kuesioner yang diadaptasi dari instrumen Patient Trust Assessment Tools (PATAT) dan mobile Health App Trustworthiness Checklist (mHAT), dengan analisis statistik menggunakan Partial Least Square – Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan kepercayaan publik terhadap layanan telemedicine memiliki tingkat kepercayaan dengan nilai yang tinggi. Kepercayaan pada organisasi penyedia layanan telemedicine dan kepercayaan pada teknologi ditemukan menjadi faktor utama yang signifikan membentuk kepercayaan terhadap layanan telemedicine. Selain itu, hasil yang konsisten juga didapatkan bahwa terkait atribut-atribut yang melekat pada organisasi penyedia layanan menjadi faktor signifikan turut mempengaruhi kepercayaan terhadap layanan telemedicine.

---

This paper discusses public trust in telemedicine and the factors determining it. Telemedicine is a form of technology utilization in the health sector that is rapidly being adopted around the world, and the Covid-19 pandemic accelerated it. The presence of telemedicine has the potential to provide solutions to overcome various problems in accessing health services. Despite its great benefits, telemedicine also encountered obstacles that have quite an impact on the trust of its users. Trust in telemedicine is different from electronic services in general, as it involves healthcare and patient safety as well as highly personal and sensitive data. This study aims to find out how public trust in telemedicine and the factors that determine trust in telemedicine services, especially in Indonesia. The research method used was a survey with questionnaires adapted from the Patient Trust Assessment Tools (PATAT) instrument and the mobile Health App Trustworthiness Checklist (mHAT), with statistical analysis using Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results showed a high level of public trust in telemedicine services. Trust in telemedicine service provider organizations and trust in technology were major factors that significantly determine trust in telemedicine services. In addition, consistent results were also found that related to the attributes inherent in the care organization became a significant factor in influencing trust in telemedicine services."

"Kesehatan merupakan hal krusial bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak kesehatan masyarakat dengan adanya jaminan kesehatan, yakni BPJS. Akan tetapi, terdapat banyak kasus yang mencuat ke permukaan publik terkait permasalahan penanganan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS. Puskesmas Rawat Inap Kedaton merupakan fasilitas primer di Bandar Lampung yang berhasil meraih predikat Paripurna. Penelitian ini mengkaji kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung sebagai salah satu Puskesmas terbaik dengan menggunakan mix-method, melalui penyebaran kuesioner kepada 103 responden dan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (99%) dengan rincian Patient Centered (98,1%), Dampak Kebijakan terhadap Layanan (100%), Keahlian (100%), Kualitas Layanan/Akuntabilitas (99%), Komunikasi dan Informasi/Transparansi (99%), dan Responsif (97,1%)

---

Health is crucial for everyone. Therefore, the state has the responsibility to ensure public health rights through the existence of health insurance, namely BPJS. However, many cases come to the public surface related to health care problems for BPJS participant patients. The Kedaton Inpatient Health Center is a primary facility in Bandar Lampung that has achieved the title of Plenary. This study examines public trust in health services at the Kedaton Inpatient Health Center in Bandar Lampung, one of the best health centers, using a mixed-method approach, which includes distributing questionnaires to 103 respondents, conducting in-depth interviews, and reviewing relevant literature. The results showed that the community had a high level of trust (99%) with details of Patient Centered (98.1%), Policy Impact on Services (100%), Expertise (100%), Service Quality/Accountability (99%), Communication and Information/Transparency (99%), and Responsiveness (97.1%)."

"ABSTRAK Praktek hak gugat pemerintah atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada rezim UUPPLH dalam implementasinya masih terdapat hambatan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Hambatan tersebut adalah adanya pembatasan kewenangan pemerintah dalam melakukan gugatan ganti rugi yang dibatasi hanya pada kerugian yang bukan menjadi hak milik privat. Selain itu tidak adanya mekanisme yang jelas terkait perhitungan kerugian lingkungan dalam pengadilan menimbulkan inkonsistensi dalam putusan yang satu dengan lainnya. Namun berdasarkan hasil penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, historis dan konsepsional dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa konsep hak gugat pemerintah pada pasal 90 UUPPLH lebih mirip dengan konsep doktrin public trust. Namun dalam praktiknya konsep kerugian dalam implementasi doktrin public trust di beberapa negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Swiss memberikan hak kepada pemerintah untuk melakukan gugatan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak hanya pada sumber daya tak bertuan (unowned resources) tetapi juga pada sumber daya dalam hak milik (owned resources) yang didasarkan pada beberapa alasan seperti pada spesies tertentu, area yang dilindungi (protected area), kepentingan publik atau kepentingan khusus lainnya. Sehingga kedepannya pemaknaan tentang hak gugat pemerintah yang berlandaskan doktrin public trust tidak hanya didasarkan dari segi kepemilikan suatu sumber daya alam, tetapi didasarkan pada kewajiban negara dalam melindungi lingkungan hidup untuk kepentingan publik.

---

ABSTRACTThe practice of the government's right to sue for pollution and/or environmental damage in the UUPPLH regime in its implementation still has obstacles in efforts to protect the environment. The obstacle is the limitation of the government's authority to make compensation claims which are limited to losses that are not private property rights. In addition, there were no clear differences of opinion regarding the environmental issues in the court which caused inconsistencies in the verdict. However, based on the results of normative research with comparative, historical and conceptual approach in this study has been found in the concept of the government's right to sue in article 90 of the UUPPLH more similar to the concept of the doctrine of public trust. But in practice, the concept in the implementation of the doctrine of public trust in several countries such as the European Union, the United States, Australia and Switzerland gives the government the right to make claims for pollution and/or damage to the environment not only based on no-man's resources (unowned resources ) Also on resources in property rights (owned resources) which are based on several reasons such as certain species, supported areas (protected areas), public interests or other special interests. So that in the future the meaning of the government's right to sue  based on the doctrine of public trust is not only based on the ownership of a natural resource, but also accordance to the state's obligation to protect the environment in the public interest.

"

"Pemberlakuan kebijakan PPKM Level 3 yang diterapkan oleh pemerintah menyebabkan penurunan penumpang pada Transjakarta. Salah satu faktor yang menentukan keputusan masyarakat untuk menggunakan kembali transportasi publik Transjakarta dipengaruhi oleh public trust. Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini mengkaji tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT Transjakarta dalam penyelenggaraan transportasi selama pandemi COVID-19 dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif melalui survei yang kemudian dilengkapi dengan studi literatur, dan wawancara mendalam. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang yang didapatkan melalui kuesioner daring. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT Transjakarta dalam penyelenggaraan transportasi selama pandemi COVID-19 adalah tinggi. Hal ini terbukti dari tiga dimensi public trust yang dikemukakan oleh Grimmelikhuijsen & Knies (2017), yaitu dimensi perceived competence, perceived benevolence, dan perceived integrity tergolong dalam kategori tinggi.

---

The implementation of the PPKM Level 3 policy implemented by the government caused a decrease in passengers on Transjakarta. One of the factors that determine the community's decision to reuse Transjakarta is influenced by public trust. Departing from this context, this study examines the level of public trust in PT Transjakarta in organizing transportation during the Covid-19 pandemic by using quantitative data collection techniques through surveys which are then complemented by literature studies, and in-depth interviews.. The number of respondents in this study were 100 people who were obtained through online questionnaires. The results of this research indicate that the level of public trust in PT Transjakarta in organizing transportation during the Covid-19 pandemic is high. This evident from the three dimensions of public trust proposed by Grimmelikhuijsen & Knies (2017), namely perceived competence, perceived benevolence, and perceived integrity are classified in the high category."

"Penelitian ini berdasarkan factual problem bahwa Super apps JAKI belum mencapai tingkat maksimal dalam aspek kepercayaan publik. Ketidakseimbangan pengunduh dan pengguna aktif Super apps JAKI menjadi problematika yang ditemukan yang dapat mempengaruhi kepercayaan. Selain itu, tantangan dan hambatan dalam mendapatkan kepercayaan publik terhadap e-Government sangat kompleks, terlebih di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki keragaman budaya, sosial, pendidikan, suku, dan agama. Penelitian ini menganalisis tingkat kepercayaan publik terhadap Super apps JAKI dan faktor faktor apa yang mempengaruhinya melalui opini publik dengan melakukan survei. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan positivist. Analisis eksplanatif digunakan untuk mengukur dan memberikan gambaran tingkat kepercayaan publik dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan metode OECD. Penelitian ini juga menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk membangun hubungan model kepercayaan publik. Hasil histogram penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Super apps JAKI berada pada posisi menengah ke tinggi dengan skor OECD, yaitu sebesar 7.4 dari skala 10, yang menandakan tingkat kepercayaan publik pada level menengah. Tingkat kepercayaan tersebut berdasarkan persepsi publik atas kemampuan, integritas dan kebaikan Super apps JAKI dalam memberikan layanan kepada publik. Faktor demografi responden pengguna seperti pekerjaan dan jenis kelamin juga memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan publik. Keputusan publik untuk menggunakan dan mempercayai Super apps JAKI membutuhkan tahapan yang melibatkan berbagai faktor. Pengujian model kepercayaan publik dengan SEM menghasilkan faktor-faktor yang signifikan berpengaruh langsung terhadap kepercayaan publik yaitu media sosial, pengaruh sosial, lembaga pemerintah, kebijakan dan teknologi. Dari kelima faktor tersebut, faktor media sosial memiliki pengaruh paling signifikan sebagai media fenomena baru dalam sosialisasi, promosi dan diseminasi kepada publik yang cenderung mencari informasi dengan cepat dan mudah tanpa peduli terhadap risiko, politik dan budaya. Pemerintah perlu memperhatikan faktor lain untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna Super apps JAKI sebagai bentuk kewaspadaan terhadap penerimaan risiko data dan informasi pribadi. Penelitian ini menjadi starting point untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan model yang lebih spesifik untuk kota-kota yang berbasis pedesaan pada negara berkembang

---

This research is based on the factual problem that JAKI Super apps have not reached the maximum level in the aspect of public trust. The imbalance of downloaders and active users of JAKI Super apps is a problem found that can affect trust. In addition, the challenges and obstacles in gaining public trust in e Government are very complex, especially in developing countries such as Indonesia which has cultural, social, educational, ethnic and religious diversity. This research analyzes the level of public trust in JAKI Super apps and what factors influence it through public opinion by conducting a survey. The research method used in this research is quantitative with a positivist approach. Explanation analysis is used to measure and provide an overview of the level of public trust with Confirmatory Factor Analysis (CFA) and the OECD method. This research also uses a Structural Equation Model (SEM) to build a public trust model relationship. The results of the research histogram show that the level of public trust in JAKI Super apps is in a medium to high position with an OECD score of 7.4 on a scale of 10, which indicates a medium to high fully trusting level of public trust. The level of trust is based on the public's perception of ability as the highest dimension, integrity and benevolence of Super apps JAKI in providing services to the public. The demographics of users such as occupation and gender also have a direct impact on public trust. The public's decision to use and trust JAKI Super apps requires stages involving various factors. The SEM analysis of the public trust model results in significant factors that have a direct effect on public trust, namely social media, social influence, government, policies and technology. These five factors are very important to be involved and contribute to realizing a good governance system in DKI Jakarta with public trust. The social media factor has the most significant influence as a new media phenomenon in socialisation, promotion and dissemination to the public who tend to seek information quickly and easily without caring about risks, politics and culture. The government needs to pay attention to other factors to increase the sense of security and comfort of JAKI Super apps users as a form of awareness of the risk acceptance of personal data and information. This research is a starting point for further research in developing models that are more specific to rural-based cities in developing country"

"Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kepercayaan masyarakat DKI Jakarta terhadap pemerintah dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Penelitian yang masuk ke dalam kategori penelitian univariat ini menggunakan teori utama public trust dengan pengukuran dimensi yang dimilikinya yaitu perceived competence, perceived benevolence, dan perceived integrity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu mixed method. Perolehan data kuantitatif dan kualitatif ditetapkan melalui survei dan wawancara mendalam. Survei dilakukan secara daring (online) dengan menggunakan platform Google Forms yang menghasilkan 243 responden sesuai dengan persyaratan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat DKI Jakarta terhadap pemerintah dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 77,8% yang diperoleh dari komputasi tiga dimensi dalam penelitian. Pada penelitian ini masih ditemukan beberapa kendala yang dirasakan masyarakat dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi, maka dari itu diharapkan dapat menjadi referensi oleh pemerintah untuk meningkatkan penyediaan kebutuhan publik dalam aplikasi PeduliLindungi agar semakin baik ke depannya.

---

This study examines the level of trust the people of DKI Jakarta have towards the government in using the PeduliLindungi application. This research, which is included in the univariate research category, uses the main theory of public trust by measuring its dimensions, namely perceived competence, perceived benevolence, and perceived integrity. This study implements the quantitative approach by collecting data using the mixed method. Both Quantitative and qualitative data are obtained through surveys and in-depth interviews. The survey was conducted online using the Google Forms platform which resulted in 243 respondents, which has fulfilled the research requirements. From this study, the results showed that the level of trust the people of DKI Jakarta towards the government have in the use of the PeduliLindungi application is included in the high category with a percentage of 77,8% obtained from three-dimensional computing. However, there are still some obstacles from the community om how they feel in using the PeduliLindungi application. Therefore, this research is expected to be a reference for the government to improve the provision of public needs in the PeduliLindungi application so that it will improve in the future."