Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Adi Suryanto
Organisasi pelayanan sektor publik. Studi kasus pada Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
" Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh kondisi pelayanan publik di Indonesia yang selama kurun waktu dua orde pemerintahan (orde lama dan orde baru} bahkan sampai saat ini terkesan demikian birokratisnya, sehingga persepsi terhadap birokrasi yang semestinya mengatur tata hubungan secara hirarkhi dan patron-klien, rasional, impersonal dan legalistik telah tampil justeru sebaliknya; yakni irasional, semena-mena, otokratis, inefisien, tidak produktif bahkan muncul sebuah aksioma di kalangan birokrat, 'kalau masih bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah!' Adapun tujuan penelitian ini ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T7689
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syafriyadi
Kepuasan masyarakat pengguna tentang pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah daerah. Studi kasus pelayanan surat izin tempat usaha, izin gangguan dan pemasangan mark di Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus
" Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai kepuasan masyarakat pengguna tentang pelayanan yang diberikan oleh Instansi Pemerintah Daerah (Studi kasus pelayanan SITU, Ho dan Merk di Dinas Kesbang dan Linmas Kabupaten Tanggamus). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui telah sejauh mana kepuasan masyarakat pengguna tentang pelayanan SITU, Ho dan Merk di Kabupaten Tanggamus, di mana hasil penelitian diharapkan akan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pengambil keputusan khususnya dalam bidang pelayanan publik. Kerangka teori dalam penelitian ini terdiri ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T7690
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Buddy H. W. Utoyo
Analisis efektifitas organisasi pelayanan masyarakat umum di RSPADd Gatot Soebroto
" Pemerintah baik Sipil maupun Militer menyadari adanya keterbatasan biaya operasional Rumah Sakit serta terbatasnya dana yang siap pakai, sedangkan di lain pihak pelayanan masyarakat maupun personel militer beserta keluarganya harus tetap berjalan, memerlukan kebijakan pemerintah agar birokratisasi penggunaan dana PNBP menjadi lebih Wendel. Untuk RS TNI ijin swadana diatur dengan Juklak Dirjenrumgar Dephankam No: Juklak/03N/1995/DRJA tanggal 5 Mei 1995 dan yang telah direvisi menjadi Juklak Dirjen Rensishan Dephan Nomor: Juklak1031XI12001 tanggal 14 November 2001 yang diberlakukan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T9529
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iga Mawarni Putri
Penyelesaian Laporan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Tahun 2018-2019 = Completion of Public Service Maladministration Reports by The Ombudsman 2018-2019
" Skripsi ini membahas tentang penyelesaian laporan maladministrasi oleh Ombudsman pada periode tahun 2018-2019. Dalam skripsi ini, penelitian didasarkan pada laporan maladministrasi yang berhasil diselesaikan oleh Ombudsman di tahun 2018-2019, kasus yang dibahas terkait penyelesaian laporan maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman yaitu kasus maladministrasi terhadap Drg. Romi Syofpa Ismael. Sebagai solusi, analisa mekanisme pengaduan dan alur penyelesaian laporan maladministrasi dijabarkan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memberikan kepercayaan kepada Ombudsman untuk menyelesaikan laporan maladministrasi ......This thesis ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Fadh
Implementasi kebijakan Public Service Obligation (PSO) oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan prinsip keterbukaan sebagaimana diatur di dalam undang-undang pos, dalam pelaksanaan Layanan Pos Universal (LPU) = Implementation of Public Service Obligation (PSO) policy in the context of fulfilling the non-monopoly principle as regulated in the postal law, through the implementation of Universal Postal Services (UPS) / Muhammad Fadh
" ABSTRAK

Salah satu bentuk Public Service Obligation (PSO) di bidang komunikasi adalah penyediaan Layanan Pos Universal (LPU) yang mana pemerintah menyediakan layanan pos jenis tertentu sehingga masyarakat dapat mengirim dan atau menerima kiriman pos di seluruh wilayah di dunia dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pelaksanaan Layanan Pos Universal atau Layanan Pos Dasar telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui BUMN sejak era kemerdekaan sampai dengan saat ini. Di dalam perjalanannya, terdapat perubahan-perubahan yang prinsipil terkait penyelenggaraan Layanan ... "

2019
T54040
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library