Hasil Pencarian

Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query

Anton Sutrisno

Kemandirian jaksa sebagai penuntut umum: analisis terhadap kebijakan rencana tuntutan = Indenpendence attorney as prosecutor (analysis of the policy plan charges)

" Tesis ini membahas tentang kemandirian Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan adanya kebijakan rencana tuntutan (rentut) yang berlaku secara internal di Kejaksaan. Sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutannya, ia harus mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya secara berjenjang. Rentut diberlakukan oleh Kejaksaan dengan berdasarkan SEJA No 009/A/J.A/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana dan diperbaharui dengan SEJA No : 001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Pidana Umum dan Pidana Khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menerangkan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29300

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Tarigan, Fransisco

Peran jaksa dalam pelaksanaan dan pengawasan pidana bersyarat

" Hukum pidana bersyarat merupakan jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim bagi seseorang agar tidak muncul pengaruh buruk yang lebih berbahaya lagi bagi orang tersebut apabila dimasukan dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga dalam hal ini hakim mempertimbangkan pengaruh pidana tersebut terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Penegakan hukum di suatu negara dikatakan berhasil bukan hanya karena hakim telah menjatuhkan sanksi pidana yang adil terhadap korban atau pelaku itu sendiri, namun juga menyangkut sanksi yang diterapkan mampu merubah perilaku ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16620

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ryo Aditya Arifiansyah

Peranan kejaksaan dalam pengadilan in absentia sebagai upaya pengembalian kerugian negara

" UUD 1945 menyatakan secara tegas, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Kaidah ini mengandung makna bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Agar hukum sebagai suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, diperlukan institusi-institusi penegak hukum sebagai instrumen penggeraknya.Penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum dan sebagai komponen integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16450

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ayernis Samah

Kedudukan tugas dan wewenang kejaksaan Agung di Indonesia anglo soxon dan eropah kontinental

Depok: Universitas Indonesia, 1991

S25349

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mohamad Nurhedi

Tugas dan wewenang komisi kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal kejaksaan dalam pembaharuan sistem pengawasan di kejaksaan

" Salah satu masalah penegakan hukum yang mendapat sorotan begitu tajam dari masyarakat adalah masalah buruknya kinerja, kualitas, dan integritas aparat penegak hukum. Fungsi pengawasan sebagai faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan kinerja penegak hukum dianggap lemah dan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Lembaga kejaksaan sebagai salah satu pilar penegak hukum pun tidak luput dari permasalahan ini. Pada dasarnya, pengawasan terhadap jaksa dan kejaksaan sudah dilaksanakan baik ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Oktavianus Pujianto

Penyelesaian sengketa keperdataan yang dilakukan kejaksaan agung sebagai pengacara negara (studi kasus PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY)

" Dalam kehidupan manusia sengketa adalah suatu hal yang lazim terjadi, sehingga dibentuklah suatu badan yang khusus untuk memutus sengketa yang ada di masyarakat. Badan tersebut dikenal sebagai pengadilan. Dalam perkembangannya penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi sangat formal sehingga proses penyelesaian sengketa berjalan lambat. Berawal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem yang ada maka lahirlah alternatif penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Kejaksaan Agung sebagai kuasa hukum pemerintah dalam menangani sengketa keperdataan yang berkaitan dengan kekayaan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S22119

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kewenangan lembaga kejaksaan sebagai penyidik dalam perkara koneksitas (studi kasus praperadilan Ginanjar Kartasasmita)

Universitas Indonesia, 2002

S22136

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sejarah pembentukan undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Jakarta: Pengayoman, 2000

345.023 IND s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Marwan Effendy

Kejaksaan dan penegakan hukum

Jakarta: Timpani Publishing, 2010

345.012 62 MAR k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Peranan Jaksa Sebagai Lembaga Penuntut Umum di dalam Peradilan Pidana

" A public prosecutor acting on behalf of state has a monopolistic right to prosecute and wide discretion to make prosecution policy. A public Prosecutor may drop accusation or stop prosecution for the sake of public interest and transaction. the role of a public prosecutor is not only to investigate, but also to be a liaison officer between investigation process and court sessions ... "

343 JPIH 21 (1999)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian