Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Ester Bawinto
"
Anti Strategic Lawsuit Against Publik Participation merupakan suatu ketentuan yang ditujukan untuk melindungi partisipasi masyarakat dari adanya upaya pembungkaman melalui sarana litigasi. Dalam konteks hukum Indonesia ketentuan ini ditujukan untuk melindungi hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan dapat ditemukan dalam Pasal 66 UUPPLH. Walaupun telah diatur dalam suatu ketentuan Undang-Undang namun dalam kenyataannya masih saja ditemukan masyarakat yang dituntut ketika memperjuangkan hak atas lingkungan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai ...
"
2020
T54751
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Syahda Sukma Indira
"
Penelitian mengenai analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru dilakukan di SMPN 3 Pamulang dan SMPN 2 Curug Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam mengenai pertama, tingkat partisipasi masyarakat; dan kedua faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori Kerangka Kerja Partisipasi Masyarakat oleh Sarah White (1996). Hasil penelitian menemukan: pertama, keterlibatan masyarakat di SMPN 3 Pamulang lebih tinggi dibandingkan SMPN 2 Curug. Adapun faktor-faktor ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T28148
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Aufa Auladi
"
ABSTRAK
Sebagai negara yang berdasarkan hukum demokrasi, partisipasi masyarakat di Indonesia merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi kenegaraan. Untuk Selain itu, Indonesia telah menjamin hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis dalam konstitusi. Sayangnya, orang yang masih berbicara menentang atau mengkritik tentang masalah publik sering diintimidasi dan dibungkam melalui jalur hukum, terutama di masalah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan mengajukan gugatan atau pelaporan kriminal terhadap orang-orang yang berpartisipasi dalam partisipasi publik.
Membungkam melalui ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"
Berbagai faktor memengaruhi efektivitas pelaksanaan otonomi regional.
Salah satunya adalah kualitas perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan yang
ideal semestinya mampu mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat
setempat. Selain itu, adanya keterlibatan publik dalam perencanaan, antara lain melalui
Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), struktur birokrasi, dan partai
politik. Tulisan ini menganalisis perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Sumedang sebagai bagian dari kebijakan publik. Kelemahan internal maupun eksternal
dalam aspek perencanaan yang didapati sesungguhnya dapat diatasi dengan
menyusun kerangka hukum dan instrumen perundang-undangan lainnya sebagai panduan mekanisme dan proses partisipasi ...
"
340 MIMBAR 27:2(2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Jakarta: Frederich-Naumann-Stiftung, 2002
353.9 ORG w
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Juwita Kayana
"
Proses penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam proses penegakan hukum semakin nyata saat rasa keadilan di dalam masyarakat terusik ditambah dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Salah satu wujud dukungan masyarakat dalam proses penegakan hukum adalah munculnya opini publik baik melalui media massa maupun media sosial. Tesis ini membahas mengenai bentuk peran serta masyarakat dalam proses ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T29214
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
