Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ijin presiden dalam pemeriksaan kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana (studi kasus : penahaan Bupati Temanggung dan penahanan wakil Bupati Tabalong)
[Universitas Indonesia, ], 2006
S22472
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ayernis Samah
Kedudukan tugas dan wewenang kejaksaan Agung di Indonesia anglo soxon dan eropah kontinental
Depok: Universitas Indonesia, 1991
S25349
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Analisis mengenai tuntutan bebas yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam reguisitoir (studi kasus David Tjioe)
Universitas Indonesia, 2005
S22470
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Panji Wijanarko
Kepentingan umum sebagai dasar pertimbangan penerapan azas oportunitas Jaksa Agung dalam proses peradilan acara pidana : studi kasus penyampingan perkara Bibit-Chandra oleh Jaksa Agung
" Azas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaanya hanya ada pada Jaksa Agung. Azas oportunitas yang dilaksanakan melalui perundang- undangan, yakni UU No.15 Tahun 1961, UU No.5 Tahun 1991 dan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dengan jelas memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Azas oportunitas sampai sekarang tetap ada keberadaannya di Indonesia. Penggunaan azas ini harus memberikan manfaat pada kepentingan umum ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1187
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Marwan Effendy
Kejaksaan RI posisi dan fungsinya dari perspektif hukum
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
347.01 MAR k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kapita selekta undang-undang no. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia / dihimpunoleh H. Soeprijadi
Jakarta : Pustaka Kartini, 1992
347.01 KAP
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
H. Soeprijadi
Kapita selekta undang-undang no. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia / dihimpun oleh H. Soeprijadi
Jakarta : Pustaka Kartini, 1992
347.01 SOE k (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rudi Pradisetia Sudirdja
Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum = Prosecutor's Discretion In The Criminal Justice System In Indonesia: Between Legal Interests And Public Interests
" Penelitian ini membahas diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHAP belum mengatur diskresi secara jelas. Konsep diskresi baru ditemukan dalam hukum administrasi, tetapi apakah konsep ini dapat diterapkan dalam hukum pidana dan bagaimana pengaturan diskresi jaksa dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji konsep penuntutan yang memungkinkan digunakannya diskresi jaksa untuk kepentingan hukum dan kepentingan umum, sekaligus memformulasikan konsep diskresi jaksa yang ideal dalam SPP Indonesia. Penelitian ini menggunakan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahwan
Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Analisis Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019) = The discontinuation of Investigation and Prosecution of Criminal Acts of Corruption in Indonesia (Analysis of Article 40 of Law Number 30 of 2002 as amended by Law Number 19 of 2019)
" Penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu substansi penting dari perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menimbulkan perdebatan baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Diskursus tersebut mengerucut pada persoalan dasar teoritis dan urgensi. Metode penelitian socio legal yang digunakan kemudian menunjukan bahwa penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dapat didasarkan pada sunrise principle dan sunset principle serta the shield function dan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Agra Syafiquddin Yusuf
Saksi yang dipidana atas asetnya: perspektif in personam dan in rem dalam proses penyidikan dan penuntutan: studi kasus: putusan No.30/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst. = Witnesses sentenced for their assets: in rem and in personam perspectives in investigation and prosecution process: case study: verdict No. 30/Pid.B/PTK/2009/PN.JKT.PST
" ABSTRAK
Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang utama dalam sistem peradilan pidana sehingga dapat dipastikan selalu terdapat pemeriksaan saksi dalam setiap pembuktian perkara pidana. Saksi berfungsi sebagai pihak yang dengan keberadaannya dan keterangannya di dalam sebuah perkara akan membuat terang sebuah perkara. Pera mpasan atas sebuah aset hasil tindak pidana korupsi dewasa ini dapat dilakukan dengan 2 dua pendekatan yaitu penyidikan dan penuntutan secara in personam dan secara in rem. Pendekatan penyidikan dan penuntutan ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>