Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

Ijin presiden dalam pemeriksaan kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana (studi kasus : penahaan Bupati Temanggung dan penahanan wakil Bupati Tabalong)

[Universitas Indonesia, ], 2006

S22472

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia

" Korupsi sebagai suatu fenomena masalah transnasional terkait dengan teori sosial tentang konsep kemajuan. Masalah korupsi bersifat sistemik, melibatkan pemegang kekuasaan dan kekuatan dengan intelektual yang tinggi. Korupsi dilakukan dengan modus operandi yang rapi, tertutup dan sulit diungkapkan. Hal ini menimbulkan masalah bagaimana strategi penuntutan yang relevan dengan keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan normatif dengan menguasai secara teoritis dasar-dasar pelimpahan perkara, surat dakwaan, hukum pembuktian dan hukum pidana materiil tentang unsur-unsur tindak pidana diperlukan sebagai ... "

JLI 8:2(2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Toton Rasyid

Prapenuntutan dalam perspektif hak asasi manusia = Pre prosecution in perspective of human rights / Toton Rasyid

" ABSTRAK
Hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara dijembatani dengan prapenuntutan. Dalam prapenuntutan ini tidak ada batasan berapa kali bisa terjadi bolak-balik hasil penyidikan antara penyidik dengan penuntut umum. Dampaknya adalah menumpuknya perkara tindak pidana di Kejaksaan. Sehingga terjadi ketidakpastian hukum baik bagi tersangka maupun korban, hal inilah yang akan dilihat dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan prapenuntutan tidak dilakukan secara maksimal oleh penuntut umum karena ketidaktegasan penuntut umum menyikapi suatu ... "

2013

T35992

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ni Nengah Gina Saraswati

Kewenangan penuntut umum memberikan petunjuk guna melengkapi berkas perkara dalam proses prapenuntutan = Authority of the prosecutor providing guidances to complete case files in pre-prosecution process / Ni Nengah Gina Saraswati

" ABSTRAK
Dalam mengatur pola hubungan antara Penyidik dan Penuntut umum, KUHAP mengatur mengenai asas pemisahan fungsional (diferensiasi fungsional) yang memisahkan secara tegas mengenai fungsi Penyidikan dan Penuntutan. Kedua fungsi tersebutberdiri secara independenya itu bebas dari campur tangan institusi lainnya. Menurut KUHAP hubungan fungsional antara Penyidik dan Penyidikdan Penuntut Umum diselenggarakan melalui Prapenuntutan.Namun pada pelaksanaannya hubungan fungsional tersebut tidak berjalan efektif dengan adanya ego sektoral dan Prapenuntutan yang bersifat administratif. Selain itu sering terjadi perbedaan pandangan antara penyidikdanpenuntut umum dalam proses Prapenuntutan. Hal ini terjadi, ketikaPenuntut ... "

2013

T35106

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ayernis Samah

Kedudukan tugas dan wewenang kejaksaan Agung di Indonesia anglo soxon dan eropah kontinental

Depok: Universitas Indonesia, 1991

S25349

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Analisis mengenai tuntutan bebas yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam reguisitoir (studi kasus David Tjioe)

Universitas Indonesia, 2005

S22470

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Firdaus Ridhan Zhafari

Pelayanan Publik Oleh Aparatur Kepolisian Dalam Penindakan Pelanggaran Penggunaan Knalpot Aftermarket Di Dki Jakarta = Public Services By Police Apparatus In Prosecuting Violations Of Aftermarket Exhaust Use In Dki Jakarta

" Negara Indonesia adalah merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks yang berkaitan dengan pasal tersebut juga dapat dilihat dengan adanya sebuah negara hukum tentunya harus dihadirkan pula kepastian hukum sehingga tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan dalam penegakan hukum baik dari segi prosedural, bentuk penindakan pelanggarannya, ataupun untuk dapat mengatakan mana yang merupakan pelanggaran dan mana yang bukan. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan keamanan, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Panji Wijanarko

Kepentingan umum sebagai dasar pertimbangan penerapan azas oportunitas Jaksa Agung dalam proses peradilan acara pidana : studi kasus penyampingan perkara Bibit-Chandra oleh Jaksa Agung

" Azas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaanya hanya ada pada Jaksa Agung. Azas oportunitas yang dilaksanakan melalui perundang- undangan, yakni UU No.15 Tahun 1961, UU No.5 Tahun 1991 dan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dengan jelas memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Azas oportunitas sampai sekarang tetap ada keberadaannya di Indonesia. Penggunaan azas ini harus memberikan manfaat pada kepentingan umum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1187

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Marwan Effendy

Kejaksaan RI posisi dan fungsinya dari perspektif hukum

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

347.01 MAR k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kapita selekta undang-undang no. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia / dihimpunoleh H. Soeprijadi

Jakarta : Pustaka Kartini, 1992

347.01 KAP

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian