Hasil Pencarian

Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query

Gistina Humara

Tinjauan yuridis tentang perhitungan PBB terutang di wilayah DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 16 tahun 2011 tentang PBB perdesaan dan perkotaan = Judicial review on land and building tax payable in the area of DKI Jakarta based on DKI Jakarta Local Regulation no. 16 of the year 2011 regarding land and building tax in urban and rural area

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Perubahan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Terutang di Wilayah DKI Jakarta yang semula merupakan Objek Pajak Pusat menjadi Objek Pajak Daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi dan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 sebagai landasan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah DKI Jakarta.Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan, perubahan perhitungan ... "

2013

T36134

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tiara Wismar Tiyanty

Analisis implementasi kebijakan lapisan tarif dan penyesuaian nilai jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta = Analysed policy implementation of levelling tariffs and issuing property values NJOP as the tax base of property tax in province special capital District of Jakarta

" Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan lapisan tarif dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta. Tesis ini menganalisis tujuan, implikasi, kendala yang muncul dalam penetapan lapisan tarif dan penyesuaian NJOP serta upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah DKI Jakarta harus melakukan percepatan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perhitungan PBB-P2 ... "

Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

T41667

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tomy Ardiansyah

Analisis implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta = Analysis of the implementation of PBB-P2 principal relief policy in 2020 in DKI Jakarta Province

" Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta serta melihat keselarasan implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta dengan asas-asas pemungutan pajak yang ideal. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post-positivisme dengan menggunakan metode kualitatif yang memusatkan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan ... "

Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dion Drielaksana

Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk menggunakan fasilitas pembayaran elektronik Pajak Bumi dan Bangunan ( stud! kasus Kota Depok )

" Penelitian inl bertujuan untuk mengetahui faktor·faktor apakah yang berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan Fasilitas Pembayaran Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Lokasi penelltian adalah wilayah kelurahan Pondok Cina, Kemiri Muka, Beji Timur, Depok dan Mekarjaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat. Model penelltian yang digunakan adalah gabungan antara Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB). Variabel yang diamat! dalam penelitian lni adalah Minat Menggunakan Fasilitas Pembayaran Elektronik PBB,Persepsi Resiko,Slkap Terhadap Penggunaan, ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T11537

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Muhammad Rayhan

Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak Daerah PBB-P2 Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 - 2019 = Analysis of Regional Property Tax Amnesty Policy in Jakarta 2015 - 2019

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan wewenang pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah mengharuskan pemda DKI Jakarta untuk melakukan penagihan hutang pajak PBB-P2 yang menumpuk pada masa kelola pemerintah pusat. Pemda DKI Jakarta berupaya melakukan optimalisasi penerimaan serta memperkecil hutang pajak yang ada dengan membuka program kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak PBB-P2 dilaksanakan setiap tahun oleh pemda ... "

Depok: Fakultas Ilmu Adminstrasi Universitas Indonesia , 2020

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Annisa Nadya Rahmita

Evaluasi kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Provinsi DKI Jakarta = Evaluation of rural and urban property tax exemption policy in DKI Jakarta Province

" Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dinilai belum tepat sararan karena Nilai Jual Objek Pajak di Provinsi DKI Jakarta yang terlalu tinggi, membuat Gubernur ingin merevisi Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pembebasan Pajak ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

S66935

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dela Cynthia Fitri

Analisis strategi pencairan tunggakan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kota Depok = Analysis of disbursement strategy of rural and urban property tax arrears in Depok City

" Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok cukup tinggi dan mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok dan strategi yang dilakukan untuk mencairkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

S69746

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Assetia Rahmawati

Analisis strategi optimalisasi pencairan tunggakan PBB-P2 di kota Bekasi = Analysis of rural and urban land and building tax arrears disbursement optimalization strategy in Bekasi city

" Tunggakan PBB-P2 di Kota Bekasi cukup tinggi dan menyebabkan penerimaan PBB-P2 di Kota Bekasi cukup fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 di Kota Bekasi dan strategi Bapenda Kota Bekasi dalam mencairkan tunggakan PBB-P2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat dua penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 yaitu masalah SPPT dan masalah Wajib Pajak. Masalah SPPT dapat diuraikan kembali ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Alvian Yanuar Yasin

Formulasi Kebijakan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta Tahun 2014 = Policy Formulation of Property Tax Object Sales Value Determination in DKI Jakarta Year 2014

" Disparitas harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Skripsi ini menggambarkan proses perumusan penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, tujuan penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah proses formulasi kebijakan penetapan Nilai Jual Objek Pajak tahun ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ashifa Dwirahma

Analisis Penerapan Sistem Jakarta Satu di DKI Jakarta Sebagai Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) = Analysis Implemantation of Sistem Jakarta Satu in DKI Jakarta as an Effort of Extensification and Intensification of Property Tax

" Sistem Jakarta Satu merupakan salah satu kebijakan baru dari Pemprov DKI Jakarta. Diresmikan pada Januari 2018, Sistem Jakarta Satu diartikan sebagai sebuah sistem pemantauan terintegrasi yang dibangun berdasarkan pada data dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam peta dasar tata ruang yang sama, dimana peta dan informasi data tersebut akan diperbaharui secara berkala oleh setiap Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini membahas bagaimana penerapan Sistem Jakarta Satu di DKI Jakarta sebagai upaya ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian